*** Satu Orang Diberhentikan Dari Jabatan Ketua Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik dengan agenda pembacaan putusan dari 22 perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2019). Dalam sidang pembacaan putusan tersebut, ada sebanyak 96 Teradu yang diputus perkaranya. Sidang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hadir untuk memastikan kehormatan penyelenggara Pemilu. Hal ini disampaikan oleh Sigit Pamungkas, direktur eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) saat diskusi, “Akuntabilitas Putusan DKPP Untuk Intergritas Pemilu 2019”, yang digelar Senin, 28/1/19 di media centre Bawaslu pukul 13.30 WIB. “Masih terhormat atau tidak penyelenggara pemilu
Jakarta, DKPP – Untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu. Ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf d Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan salah satu dari prinsip penyelenggara pemilu yakni, akuntabilitas. Akuntabilitas bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu melaksanakan tugas,
Jakarta, DKPP – Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan acara Refleksi Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019, bertempat di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (28 Januari 2019). Acara ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, mulai dari jajaran pimpinan MK, DPR RI, BPK RI, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI, dan beberapa wakil kementerian. Perwakilan DKPP yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 28 Januari hingga 2 Februari 2019 akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik terhadap sejumlah laporan/aduan yang masuk. Setelah berkas pengaduan diterima DKPP, maka DKPP akan melakukan verifikasi administrasi untuk memastikan kelengkapan syarat Pengaduan. Berdasarkan Pasal 13 ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan
Jakarta, DKPP – Ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 136 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan bahwa: Pemberhentian anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verifikasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan
Jakarta, DKPP – Para calon anggota KPU kabupaten di Provinsi Sumatera Utara mengadukan ketua dan anggota KPU RI. Mereka tidak puas atas keputusan KPU RI terkait hasil uji kelayakan dan kepatutan. Hal tersebut terungkap dalam sidang pemeriksaan nomor perkara 316 /DKPP-PKE-VII/2018 di ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (23/1) pukul 13.00 WIB. Mereka adalah Halomoan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara Pemilu Nomor Perkara: 2/DKPP-PKE-VIII/2019, 312/DKPP-PKE-VII/2018, 3/DKPP-PKE-VIII/2019, 311/DKPP-PKE-VII/2018, dan 316 /DKPP-PKE-VII/2018 hari ini (23/1/2019). Pemeriksaan tersebut diselenggarakan secara bersamaan pada pukul 13.00 WIB di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, lantai 5, Jakarta Pusat. Bertindak selaku ketua majelis: Harjono dan anggota majelis
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm berpendapat bahwa perhatian masyarakat lebih terfokus kepada Pemilihan Presiden (Pilpres), dibandingkan dengan Pemilihan Legislatif (Pileg). Hal ini diungkapkannya dalam acara Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren Media) yang diadakan DKPP di kantor DKPP, Jakarta, Selasa (22/1/2019). Menurutnya, tahapan kampanye Pileg seakan tenggelam oleh hingar bingar Pilpres.
Jakarta, DKPP – Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencapai 52,85%. Dari angka tersebut terdiri dari 11,5% publik yang sangat percaya dan 41,3% publik yang percaya terhadap lembaga etik penyelenggara Pemilu ini. Demikian hasil survei yang dilakukan oleh Founding Fathers House (FFH) dan Sindikasi Pemilu Demokrasi (SDP) yang diungkapkan dalam acara Ngobrol