Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu nomor perkara 13-PKE-DKPP/I/2019 pada Jumat (1/2/2019) pukul 09.00 WIB. Sidang ini melalui video conference dengan ketua majelis di Ruang Pusdalsis, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta. Sementara para pihak beperkara berada di Mapolda Sumatera Selatan. Pihak Teradu: Sri Oktiana
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kode etik pelanggaran penyelenggara pemilu dengan perkara nomor 12/DKPP-PKE-I/2019 di kantor Bawaslu Sulawesi Tenggara (Sultra), Kendari pada Jumat (1/2/2019). Perkara ini melibatkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Sultra yang bernama Abdul Wawan sebagai pihak Teradu. Salah satu pengadu, Zul
Kendari, DKPP – Semua elemen masyarakat Indonesia, termasuk kalangan akademisi di lingkungan kampus, harus meyakini bahwa pelaksanaan Pemilu perlu dilandasi filsafat atau dasar yang kuat. Demikian disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Teguh Prasetyo ketika memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Hotel Claro, Kendari,
GORONTALO, – Ketua DKPP RI Harjono menyampaikan apresiasinya yang tinggi terhadap penyelenggara Pemilu baik anggota KPU maupun Bawaslu. “Mereka telah mengorbankan kebebasannya karena mereka tidak lagi bisa berserikat dan berkumpul,” katanya pada acara Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Pengawas Pemilu Se-Provinsi Gorontalo dalam Rangka Pelaksanaan Produk Hukum Bawaslu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo di Hotel
Bone Bolango, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono mengatakan bahwa sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah sebuah sistem yang menyatukan segenap anak bangsa. Hal ini diungkapkannya dalam seminar kebangsaan dengan tema “Menjaga Demokrasi Pancasila dengan Semangat Pancasila”, yang diselenggarakan di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Kamis (31/1/2019). “Sebisa mungkin hindari
Jakarta,DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan 22 perkara pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu di ruang sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jakarta pada Rabu (30/1/2019). Dari 22 perkara yang diputus, terdapat tiga perkara yang melibatkan penyelenggara Pemilu tingkat kecamatan, yaitu perkara nomor 273/DKPP-PKE-VII/2018; 288/DKPP-PKE-VII/2018; dan 292/DKPP-PKE-VII/2018. Pada
*** Satu Orang Diberhentikan Dari Jabatan Ketua Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik dengan agenda pembacaan putusan dari 22 perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2019). Dalam sidang pembacaan putusan tersebut, ada sebanyak 96 Teradu yang diputus perkaranya. Sidang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hadir untuk memastikan kehormatan penyelenggara Pemilu. Hal ini disampaikan oleh Sigit Pamungkas, direktur eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) saat diskusi, “Akuntabilitas Putusan DKPP Untuk Intergritas Pemilu 2019”, yang digelar Senin, 28/1/19 di media centre Bawaslu pukul 13.30 WIB. “Masih terhormat atau tidak penyelenggara pemilu
Jakarta, DKPP – Untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu. Ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf d Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan salah satu dari prinsip penyelenggara pemilu yakni, akuntabilitas. Akuntabilitas bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu melaksanakan tugas,
Jakarta, DKPP – Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan acara Refleksi Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019, bertempat di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (28 Januari 2019). Acara ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, mulai dari jajaran pimpinan MK, DPR RI, BPK RI, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI, dan beberapa wakil kementerian. Perwakilan DKPP yang