Yogyakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), Senin (18/3/2019), di Yogyakarta. Anggota DKPP Alfitra Salamm berharap mahasiswa yang hadir dalam kegiatan tersebut dapat menjadi Duta DKPP. Duta DKPP itu, sambung Alfitra, sebagai perwakilan DKPP di Jogja untuk melaporkan jika ada penyelenggara pemilu yang berpotensi melanggar KEPP. “Tentang
Yogyakarta, DKPP – Selama sepuluh tahun terakhir kondisi ketahanan nasional ada pada warna kuning, artinya kurang tangguh. Hanya dua tahun terakhir yakni tahun 2017 dan 2018 kondisi ketahanan sedikit membaik, hijau tetapi masih perbatasan antara kuning dan hijau. Demikian disampaikan Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Djagal Wiseso Marseno
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara: 40-PKE-DKPP/III/2019 di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, pada Senin (18/3) pukul 09.00 WIB. Pengadu: Mandala Abadi ( calon anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional nomor urut 5) memberikan kuasa kepada: Zakaria dan Iksan
Yogyakarta, DKPP- Kebebasan penyelenggara pemilu sangat terbatas. Hal tersebut diungkapkan Anggota DKPP Alfitra Salamm dalam sambutannya pada kegiatan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), di Yogyakarta, Senin (18/3/2019). Salah satu batasan itu adalah tidak diperkenankannya pertemuan empat mata antara penyelenggara Pemilu dengan Calon Legislatif (Caleg) ataupun peserta Pemilu lainnya. Alfitra juga menyebut batasan tersebut bahkan
Yogyakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar kegiatan media gathering di Yogyakarta, Minggu (17/3). Tujuannya adalah mengenalkan DKPP kepada awak media di Yogyakarta. Hadir sebagai narasumber kegiatan tersebut yaitu Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salam didampingi oleh Tenaga Ahli DKPP Syopiansyah Jaya Putra dan Kabag Administrasi Umum Yusuf. Dalam kesempatan tersebut, Alfitra menjelaskan tugas DKPP
Jakarta, DKPP – Menjaga ketertiban debat antara calon presiden dan wakil presiden merupakan salah bentuk upaya menjaga ketertiban pemilu secara keseluruhan. Seyogyanya, semua pihak diharapkan menjaga ketertiban acara debat antar kontestan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. “Harapan saya (debat) semua berjalan lancar dan tertib,” kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Harjono di sela-sela acara
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) baru saja menyelesaikan kegiatan Pendidikan Etik bagi Penyelenggara Pemilu di Kota Jayapura, Papua, 13-14 Maret 2019. Kegiatan yang diikuti oleh ratusan penyelenggara pemilu tingkat Kabupaten/Kota se-Papua ini pun ditutup pada Kamis (14/3/2019) malam. Dalam acara penutupan, Anggota DKPP Alfitra Salamm berharap pemahaman para peserta terhadap Kode Etik
Jayapura, DKPP – Anggota DKPP ex officio Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar menekankan para penyelenggara pemilu untuk lebih berhati-hati dalam setiap tindakan atau kegiatannya masing-masing. Sebab, kata dia, salah sedikit saja mungkin dapat menimbulkan potensi pelanggaran kode etik. Fritz pun bertanya, apakah ada tindakan dari penyelenggara Pemilu, baik KPU atau Bawaslu, yang tidak bisa diadukan
Papua, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati berpesan kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk berpedoman terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Pasalnya, penyelenggara pemilu kerap menjadi sasaran ketidakpuasan para peserta pemilu. Ida menjelaskan, hingga Maret 2019, data pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diterima DKPP mencapai 3.284 perkara. “Jumlah pengaduan tersebut
Papua, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Hasyim Asy’ari mewanti-wanti agar bersikap hati-hati dalam merekrut penyelenggara pemilu tingkat adhoc, terlebih menjelang pelaksanaan tahapan pungut hitung suara. Karena melakukan perekrutan secara sembarangan bisa menjadi sumber masalah. Demikian pernyataan Hasyim pada saat menyampaikan materi Evaluasi Penegakan Kode Etik tentang Sejarah, Kelembagaan DKPP, dan Prinsip-prinsip Kode