Manado, DKPP – Pemilu harus dijadikan sebagai pesta kebudayaan, yakni budaya untuk berdemokrasi. Karena demokrasi tidak hanya soal masuk pada Tempat Pemungutan Suara (TPS), tapi demokrasi yang baik adalah demokrasi yang hidup oleh budaya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat menghadiri sekaligus memberi sambutan pada kegiatan Launching Pemilihan Walikota dan
Bandar Lampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk Nomor Perkara 329-PKE-DKPP/XII/2019, Kamis (19/12/2019), di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung. Pengadu pada perkara tersebut adalah Budiyono melalui kuasanya Chandra Muliawan. Mereka mengadukan Anggota KPU Provinsi Lampung Esti Nur Fathonah. Dalam pokok aduan,
Manado, DKPP – Ketua DKPP, Dr. Harjono mengatakan, mekanisme one man one vote harus dipastikan betul berjalan dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan bentuk dari adanya kedaulatan rakyat di tanah air. Hal ini diungkapkankannya ketika menjadi narasumber dalam kegiatan workshop dengan stakeholder dalam rangka Diseminasi dan Uji Publik Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih
Banjarmasin, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Ida Budhiati menjadi Narasumber pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Modul Etika Organisasi, Budaya, dan Perilaku Kerja Penyelenggara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Kalimantan Selatan Tahun 2020. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Hotel G’Sign, Kota Banjarmasin, pada
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm menghadiri kegiatan Grand Final Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia yang diadakan Bawaslu RI di Hotel Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta, pada Senin (16/12/2019). Kegiatan ini diikuti oleh 35 perguruan tinggi se-Indonesia. Pelaksanaan kompetisi debat ini sendiri sudah dilaksanakan sejak Jumat, 13 Desember 2019
Jakarta, DKPP – Dr. Ida Budhiati memaparkan Laporan Kinerja DKPP tahun 2019 di Hotel Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta pada Jumat (14/12/2019). Ia mengungkapkan, DKPP telah menerima 1.027 aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) yang berkaitan dengan Pemilu 2019. Jumlah tersebut terbagi dua periode, yaitu 2018 dan 2019, karena perkara yang bersentuhan
Jakarta, DKPP – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan anggaran DKPP untuk tahun 2020. Hal ini dikatakannya ketika memberi sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Pemeriksa Daerah (Rakornas TPD) dan Penyampaian Laporan Kinerja DKPP Tahun 2019, di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Sabtu (14/12/2019). “Dalam konteks ini, saya memahami ada migrasi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyerahkan berkas yang berisikan seluruh putusan perkara kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) tahun 2018 kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta, Sabtu (14/12/2019). Penyerahan ini dilakukan di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Tim Pemeriksa Daerah (Rakornas TPD) dan Penyampaian Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP Tahun 2019 yang
Jakarta, DKPP – Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Bernad Dermawan Sutrisno menegaskan bahwa Sekretariat DKPP secara faktual hingga hari ini tidak pernah mengalami intervensi baik secara substansi maupun teknis dari Kemendagri. Hal ini diungkapkan Bernad saat menyampaikan laporan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPD dan Penyampaian Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP 2019 di Hotel Mercure Ancol,
Jakarta, DKPP – Masih dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Tim Pemeriksa Daerah (Rakornas TPD) dan Penyampaian Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP 2019, Sabtu (14/12/19) pukul 10.00 s.d 12.00 WIB dilakukan peluncuran 4 (empat) buah buku karya anggota DKPP. Buku-buku yang diluncurkan yakni pertama, Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat penulis Prof. Teguh Prasetyo. Kedua, Kelembagaan