Medan, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU mengakui kiprah dan eksistensi selama delapan tahun, 2012– 2020, belum diketahui oleh masyarakat secara luas di luar penyelenggara pemilu. Tidak hanya itu, pemahaman masyarakat terhadap DKPP juga masih sangat rendah. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya pengaduan atau laporan sebagai gerbang utama
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 102-PKE-DKPP/X/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Kamis (15/10/2020). Dalam perkara ini, Suroso (Plt. Kasubbag Teknis & Humas KPU Kabupaten Labuhanbatu), Wahyudi (Ketua KPU Labuhanbatu), M. Rifai Harahap (Anggota KPU Labuhanbatu), Asrul
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa enam penyelenggara pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 109-PKE-DKPP/X/2020 pada Rabu (14/10/2020) pukul 14.00 WITA. Enam penyelenggara pemilu ini terdiri dari lima Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai dan seorang penyelenggara pemilu dari Bawaslu Provinsi Sulteng. Lima Anggota Bawaslu Kabupaten
Medan, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad kembali mengingatkan penyelenggara pemilu jika mengelola dan melaksanakan pilkada di tengah pandemi Covid-19 adalah bukan hal yang mudah. Dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Muhammad mengatakan ada banyak celah untuk penyelenggara pemilu diadukan, baik dari aspek administrasi, pidana, maupun etik. “Ada
Jakarta, DKPP – Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong, Abd. Chair dijatuhi sanksi berupa Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua untuk perkara nomor 81-PKE-DKPP/VIII/2020. Sanksi ini dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan delapan perkara pada Rabu (14/10/2020). Perkara ini diadukan oleh Abdul Majid. Dalam sidang yang sebelumnya digelar pada
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap dari Jabatan Ketua dan Pemberhentian Sementara sebagai anggota kepada Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar, Muhammad Syahfii Siregar dalam perkara nomor 89-PKE-DKPP/IX/2020. Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan delapan perkara pada Rabu (14/10/2020). Perkara ini diadukan oleh Syawal Efendi Siregar. Dalam
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi kepada delapan penyelenggara pemilu di Kabupaten Nias Selatan untuk perkara nomor 78-PKE-DKPP/VIII/2020. Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan delapan perkara pada Rabu (14/10/2020). Pengadu pada perkara ini adalah Teniswan Waruru. Sedangkan Teradunya Repa Duha, Edward Duha, Yulianus Gulo, Meidanariang Hulu, dan Eksodi
Serang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan dalam sidang perkara nomor 106-PKE-DKPP/X/2020 di Kantor KPU Provinsi Banten, Kota Serang, pada Rabu (14/10/2020). Muhamad Acep, Karina Permata Hati, Slamet Santosa, Ahmad Jajuli, dan Aas Satibi (Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan) duduk sebagai Teradu I –
Serang, DKPP – Ketentuan Pasal 22 ayat (5) UUD 1945 berbunyi, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Mandiri adalah salah satu karakter yang disebut dalam undang-undang. Jika penyelenggara tidak sungguh-sungguh menjaga kemandiriannya, maka dapat dipastikan pemilunya bermasalah. Hal ini ditegaskan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Didik
DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kota Dumai dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 94-PKE-DKPP/IX/2020 pada Selasa (13/10/2020) pukul 09.00 WIB. Ketua dan empat Anggota KPU Kota Dumai yang menjadi Teradu dalam perkara ini adalah Darwis, Edi Indra, Siti Khadijah, Parno, dan Syafrizal.