Aktivitas

Terbukti Rangkap Jabatan, DKPP Jatuhkan Dua Sanksi Sekaligus Kepada Ketua Bawaslu Kab. Luwu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian dari Jabatan Ketua dan Pemberhentian Sementara kepada Teradu yang merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu, Abdul Latif Idris, dalam perkara 122-PKE-DKPP/X/2020. Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis Dr. Ida Budhiati dalam Sidang Pembacaan Putusan sebanyak 12 perkara yang dilaksanakan di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta

Diduga Tidak Profesional Tangani Laporan, DKPP Periksa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara

DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 180-PKE-DKPP/XII/2020 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa (22/12/2020). Perkara ini diadukan Mohammad Masnan. Ia mengadukan Andi Zainuddin, Rudi Hartono, John Libertus Lakawa (Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Morowali Utara), dan Oldi Satria M (PPID

Evaluasi Pilkada 2020, Didik Supriyanto Ingatkan Asas Profesionalitas

Palu, DKPP – Anggota DKPP RI , Didik Supriyanto menjadi narasumber dalam kegiatan Evaluasi Rekrutmen Pengawas Ad-hoc Serta Sistematika Penyusunan Laporan Akhir Rekrutmen Pengawas Ad-hoc pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (22/12/2020). Dalam kegiatan yang

DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barru Untuk Tiga Perkara

Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 184-PKE-DKPP/XI/2020, 192-PKE-DKPP/XII/2020 dan 194-PKE-DKPP/XII/2020 di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Kota Makassar, pada Selasa (22/12/2020). Teradu dalam tiga perkara ini adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barru, yaitu Syafruddin H. Ukkas, Lilis

DKPP Adakan FGD Finalisasi Penyusunan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Finalisasi Penyusunan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di lingkungan DKPP. Kegiatan ini diadakan di Bogor, Jawa Barat, dan dibuka langsung oleh Ketua DKPP, Prof. Muhammad pada Senin (21/12/2020) malam. FGD ini dimaksudkan untuk menggodok dan memfinalisasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perubahan kedua

Alfitra Salamm: Pemahaman Etik Akan Tingkatkan Kualitas Kinerja

Makassar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm mengemukakan pendapatnya terkait peningkatan kualitas kinerja penyelenggara pemilu saat memimpin Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makasar, Senin (21/12/2020). Dalam kesempatan itu, Alfitra berbicara kepada hadirin yang merupakan perwakilan dari lembaga penyelenggara pemilu

DKPP Periksa Sepuluh Penyelenggara Pemilu Kabupaten Jember

Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 170-PKE-DKPP/XI/2020 dan 171-PKE-DKPP/XI/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Senin (21/12/2020). Teradu dalam dua perkara ini adalah Imam Thobrony Pusaka, Devi Aulia Rahim, Dwi E. Prasetyowati, Ali Rahmad Yanuardi, dan Andhika A. Firmansyah (Ketua dan

Prof. Muhammad: Pasca 9 Desember, Jangan Takut Jika Diadukan ke DKPP

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad memperkirakan akan terjadi lonjakan aduan pasca Pilkada serentak 2020 yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 lalu. Perkiraan ini, kata Muhammad, berdasar pada tren dari tahun-tahun lalu dan data-data perkara yang dimiliki oleh DKPP. Demikian disampaikannya saat menjadi pembicara dalam kegiatan “Peningkatan Kapasitas Bantuan Hukum

DKPP Periksa Ketua dan Dua Staf Bawaslu Bangli Terkait Penanganan Netralitas ASN

Denpasar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 154-PKE-DKPP/XI/2020 di Kantor KPU Provinsi Bali, Senin (21/12/2020), pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh I Putu Eka Saputra melalui tim kuasanya yang terdiri dari tiga orang, yaitu I Ketut Dody Arta Kariawan, I

Ida Budhiati Jelaskan Pentingnya IKEPP Bagi Penyelenggara Pemilu

Denpasar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Ida Budhiati menjelaskan pentingnya Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) bagi semua penyelenggara pemilu. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di KPU Provinsi Bali, Denpasar, Minggu (20/12/2020). Ida mengatakan, IKEPP merupakan bentuk refleksi DKPP terhadap problematika KEPP.