Alfitra Salamm: Pemahaman Etik Akan Tingkatkan Kualitas Kinerja

Makassar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm mengemukakan pendapatnya terkait peningkatan kualitas kinerja penyelenggara pemilu saat memimpin Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makasar, Senin (21/12/2020). Dalam kesempatan itu, Alfitra berbicara kepada hadirin yang merupakan perwakilan dari lembaga penyelenggara pemilu

DKPP Periksa Sepuluh Penyelenggara Pemilu Kabupaten Jember

Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 170-PKE-DKPP/XI/2020 dan 171-PKE-DKPP/XI/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Senin (21/12/2020). Teradu dalam dua perkara ini adalah Imam Thobrony Pusaka, Devi Aulia Rahim, Dwi E. Prasetyowati, Ali Rahmad Yanuardi, dan Andhika A. Firmansyah (Ketua dan

Prof. Muhammad: Pasca 9 Desember, Jangan Takut Jika Diadukan ke DKPP

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad memperkirakan akan terjadi lonjakan aduan pasca Pilkada serentak 2020 yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 lalu. Perkiraan ini, kata Muhammad, berdasar pada tren dari tahun-tahun lalu dan data-data perkara yang dimiliki oleh DKPP. Demikian disampaikannya saat menjadi pembicara dalam kegiatan “Peningkatan Kapasitas Bantuan Hukum

DKPP Periksa Ketua dan Dua Staf Bawaslu Bangli Terkait Penanganan Netralitas ASN

Denpasar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 154-PKE-DKPP/XI/2020 di Kantor KPU Provinsi Bali, Senin (21/12/2020), pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh I Putu Eka Saputra melalui tim kuasanya yang terdiri dari tiga orang, yaitu I Ketut Dody Arta Kariawan, I

Ida Budhiati Jelaskan Pentingnya IKEPP Bagi Penyelenggara Pemilu

Denpasar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Ida Budhiati menjelaskan pentingnya Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) bagi semua penyelenggara pemilu. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di KPU Provinsi Bali, Denpasar, Minggu (20/12/2020). Ida mengatakan, IKEPP merupakan bentuk refleksi DKPP terhadap problematika KEPP.

Prof. Teguh: Penyelenggara Pemilu di Jawa Timur Jangan Takut DKPP

Surabaya, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo meminta penyelenggara pemilu di Provinsi Jawa Timur untuk tidak takut jika diadukan atau dilaporkan ke DKPP Dalam memutus perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, DKPP akan menilai dan mempertimbangkan banyak aspek sebelum menjatuhkan sanksi. Hal tersebut disampaikan Prof. Teguh dalam Rapat Persiapan

DKPP Paparkan Data Aduan dan Perkara Selama 2020

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memaparkan data aduan dan perkara selama tahun 2020. Pemaparan ini disampaikan oleh Anggota DKPP Dr. Ida Budhiati dalam acara Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP Tahun 2020 di Jakarta, Sabtu (19/12/2020). Ida mengungkapkan, dari Januari hingga 4 Desember 2020, DKPP telah menerima 415 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara

Alfitra Salamm: ASN Dilematis dan Netralitas Setengah Hati

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara bedah buku yang berjudul Netralitas ASN Meluruskan Hak Politik Warga Negara yang ditulis oleh Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm. Bedah buku dilaksanakan di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, bersamaan dengan digelarnya Rapat Koordinasi Nasional Tim Pemeriksa Daerah (Rakornas TPD) dan Laporan Kinerja DKPP 2020 pada Sabtu

DKPP Apresiasi Dukungan Penuh Kemendagri Dalam Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu DKPP

Jakarta, DKPP − Penyampaian Laporan Kinerja Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Tahun 2020 merupakan agenda rutin diselenggarakan setiap akhir tahun. Selain untuk menjaga tradisi laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas DKPP atas pelaksanaan amanat konstitusi dan undang-undang pemilu. Hal ini dikatakan Bernad Dermawan Sutrisno, Sekretaris DKPP saat menyampaikan laporan.  “Dalam penyusunan laporan kinerja tahun 2020, DKPP