Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis-Sabtu (18-20/7) akan mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Acara akan dilaksanakan di Hotel Aerotel Smile, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peserta dalam acara ini adalah perwakilan dari anggota KPU dan Bawaslu di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat,
Jakarta, DKPP – Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya T Abdul Rasyid mengatakan pihaknya sudah melakukan sesuai dengan prosedur dalam perekrutan anggota PPK. “Soal yang kualitas atau tidak berkualitas itu adalah berdasarkan hasil seleksi. Menurut saya, yang lolos adalah orang yang sudah berpengalaman. Buktinya, pada saat penetapan DCS (daftar calon sementara) tidak ada masalah dan berjalan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi teguran tertulis berupa Peringatan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Lembata Rafael Boli Lewa, Ketua Panwaslu Kabupaten Flores Timur Rofinus Kopong Teron dan Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nelce RP Ringu. Sanksi tersebut disampaikan dalam persidangan dengan agenda pembacaan Putusan, di ruang sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No.
Semua Komisioner KPU Kota Bima Diberi Peringatan Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi teguran tertulis berupa peringatan kepada Ketua KPU Kota Bima Nurfarhati dan empat anggotanya, Gufran, Fatmatul Fitriah, Sri Nuryati, dan Firman. Sanksi tersebut disampaikan dalam persidangan dengan agenda pembacaan Putusan, di ruang sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14,
Jakarta, DKPP – Majelis sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Barito Timur H Muksin Mashur. Majelis juga menjatuhkan sanksi tertulis berupa peringatan keras kepada Hj Dasimah dan Pardiono. Sanksi tersebut disampaikan dalam persidangan dengan agenda pembacaan Putusan, di ruang sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Rabu
Palu, DKPP – Para Penyelenggara Pemilihan Umum harus mengutamakan tertib administrasi. Sebab tertib administrasi Pemilu bagian dari cara kerja yang akuntabel. Di zaman modern sekarang ini tertib administrasi sangat menentukan efisiensi dan efektifitas bagi penyelenggaraan negara. Hal tersebut dikemukakan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, ketika menjadi narasumber pada acara Orientasi Tugas KPU
JAKARTA, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang ketiga dugaan pelanggaran kode etik KIP Kabupaten Nagan Raya di ruang sidang DKPP, Jalan Thamrin No.14, siang ini (16/07), sekitar pukul 10.00. Agendanya mendengarkan keterangan saksi dari pihak pengadu dan mendengarkan jawaban dari pihak Pengadu. Pengadu adalah Ketua Bawaslu Aceh Asqalani dan anggotanya, Zuraida Alwi serta
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Selasa 16/7 menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KIP Kab Nagan Raya berdasarkan aduan Ketua dan anggota Bawaslu Prov Aceh. Sidang digelar pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang DKPP Gedung Bawaslu lantai 5, Jl. MH. Thamrin No 14
Jakarta, DKPP- Saksi Teradu dan Pengadu hadir dalam sidang ketiga dugaan pelanggaran kode etik KIP Kabupaten Nagan Raya, tadi siang (16/07), sekitar pukul 10.00. Bertempat di ruang sidang DKPP, Jalan Thamrin No 14, yang bertindak sebagai ketua majelis Nur Hidayat Sardini dan anggota, Saut H Sirait serta Ida Budhiati. Saksi Pengadu, Samsul Bahri dan pihak
Jakarta,DKPP- Sebanyak tiga perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan para penyelenggara Pemilu akan diputus dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (17/7). Ketiga perkara tersebut adalah perkara Kota Bima, Kab Lembata, dan Kab Barito Timur. Pengadu dalam perkara Kota Bima, NTB, adalah Ketua dan Anggota Panwaslu Bima, yakni Arif Sukirman, Kahairuddin, dan Ali