Jakarta, DKPP – Puluhan anak yatim dari yayasan Al-Furqon menghadiri hari jadi ke-1 DKPP yang diselenggarakan di Lapangan Parkir Bawaslu Jalan MH Thamrin No 14, Kamis (27/6). “Alhamdulillah, kami sangat senang bisa diundang oleh DKPP untuk memperingati ulang tahun DKPP yang ke-1,” ungkap H. Amir Hasan Ketua yayasan Al-Furqon. “Ini adalah salah satu bentuk kepedulian
Jakarta, DKPP – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan bahwa banyaknya penyelenggara Pemilu yang dipecat itu bukan menandakan prestasi, melainkan sebagai otokritik kepada penyelenggara Pemilu. “Suatu ketika saya dan teman saya sedang berada di lobi. Teman saya menepuk pundak saya. Dia bilang, Ada mobil RFS, mobil pencabut nyawa lewat,” ujar Muhammad saat memberikan sambutan
Jakarta, DKPP- Pengamat politik sekaligus Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Bersih Adhie M Massardi berpendapat bahwa kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi bagian penting di republik ini. Pasalnya, proses demokrasi di negara ini mekanismenya melalui Pemilu. “Kita semua tahu, hampir semua penyelenggara Pemilu (KPU) di negeri ini tidak benar. Dan selama ini belum
Jakarta, DKPP- Gagasan Pengadilan Etik yang diperkenalkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie mendapat berbagai tanggapan dari para pemerhati politik. Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw menilai gagasan Prof Jimly tersebut adalah wacana yang menarik dan harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat yang peduli dengan perbaikan moralitas di Indonesia. “Problem
Jakarta,DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah berusia satu tahun pada 12 Juni 2013 lalu, namun perayaannya diselenggarakan pada Kamis (27/6) tepat pada satu tahun pertama kalinya DKPP menggelar sidang. Refly Harun salah seorang tamu undangan, mengungkapkan seharusnya DKPP tidak diperlukan apabila penyelenggara Pemilu di Indonesia telah bekerja secara profesional. “DKPP tidak perlu ada
Jakarta, DKPP – Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sapto Amal Damandari terkagum dengan kinerja DKPP. Dalam satu tahun, DKPP telah menerima pengaduan sebanyak 217 aduan dan memberhentikan 70 anggota penyelenggara Pemilu. Dengan begitu, keberadaan DKPP memang perlu. Namun ia berharap semoga tidak ada lagi lembaga baru di atas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. “Sudah banyak lembaga-lembaga
Jakarta, DKPP- Ketua dan Anggota KPU Kab Murung Raya, Kalimantan Tengah, pada Selasa (26/6), menjalani sidang kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta. Mereka diadukan oleh bakal pasangan calon (paslon) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kab Murung Raya Rojikinnor dan M Setia Budi yang tidak diloloskan oleh Teradu. Melalui kuasa hukumnya, Syaiful
Jakarta, DKPP- Ketua KPU Murung Raya Karnedi didampingi 3 Anggota Rukmawansyah, Alponsius Djinu, dan Yulilis mengatakan bahwa yang mereka kerjakan sudah sesuai peraturan hukum yang berlaku. Apa yang dituduhkan Pengadu terkait verifikasi, menurut mereka verifikasi telah dilakukan sesuai tahapannya. “Verifikasi yang dianggap terlambat oleh Pengadu sebenarnya itu bukan verifikasi. Itu hanya klarifikasi kami yang sifatnya
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Rabu 26/6 menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KIP Kab Nangan Raya. Sidang digelar pukul 14.00 WIB di Ruang Sidang DKPP lantai 5 Jl MH Thamrin 14 Jakarta. Dalam sidang tersebut, para Teradu yakni Nazarudin dan T. Abdul
Jakarta, DKPP – Ketua Majelis Saut H Sirait mengatakan, Komisi Pemilihan Umum sering menjadi lucu-lucuan partai politik ketika pemilihan umum. “Tidak aneh dalam satu partai, tapi mencalonkan tiga kandidat. Yang satu maharnya untuk DPP, satu maharnya untuk DPD dan satu lagi untuk DPC. Semuanya (fungsionaris, red) menandatangani dalam korp surat yang sama. Hanya nomornya