Jakarta, DKPP – Anggota majelis sidang Saut H Sirait menjelaskan bahwa titip menitip dalam seleksi PPK itu bukan berarti kolusi. Hal tersebut tidaklah menjadi masalah. “Ini menandakan bahwa orang tersebut memiliki jaringan,” katanya saat sidang dugaan pelanggaran kode etik KIP Kabupaten Nagan Raya tadi siang. Badan Pengawas Pemilu Aceh mempersoalkan penetapan anggota PPK yang tidak
Jakarta, DKPP – Hari ini sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Nagekeo NTT digelar di ruang sidang DKPP, Jl Thamrin, pukul 10.00. Ketua majelis Saut H Sirait dan anggota majelis Valina Singka Subekti serta Nur Hidayat Sardini. Ada dua perkara yang digabung menjadi satu. Pengadu I Mbulang Lukas yang juga prinsipal dan Pengadu II
Jakarta,DKPP – Mbulang Lukas berharap agar para penyelenggara Pemilu khususnya Ketua dan anggota KPU Kab Nagekeo menjadikan sidang DKPP sebagai terapi psikologis bagi mereka. “Saya datang kesini bukan semata-mata ingin menjadi Bupati, Bupati bukan tujuan saya. Saya mencari keadilan disini,” ungkap Lukas dalam persidangan pagi tadi. Mbulang Lukas merupakan salah satu calon Bupati Kab
Jakarta, DKPP– Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Marsellinus Ado Wawo dan Lowa Marselinus (Paket Mama) merasa dijegal oleh Ketua dan Anggota KPU Kab Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Melalui Tim Suksesnya, Faustinus Wundu, mereka mengadukan Ketua dan Anggota KPU Nagekeo ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Ketua dan Anggota KPU Nagekeo telah merampas
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (4/7) menyidangkan kasus pemilu bupati dan wakil bupati (Pilbup) Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai Pengadu adalah bakal calon bupati Mbulang Lukas. Dalam pengaduannya, Pengadu merasa diperlakukan tidak adil oleh KPU Nagekeo karena tidak pernah memberi tahu hasil setiap tahapan pilbup. “Paket Lukas-Angel belum pernah mendapat
Jakarta, DKPP- Dua anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Nagan Raya, Aceh, yakni Bukhari dan Syamsul Bahri dianggap sering mengakali daftar kehadiran (absensi). Mereka berdua, menurut Ketua KIP Nagan Raya Teuku Abdu Rasyid, hanya menghadiri rapat pleno kalau punya kepentingan. “Misalnya, ketika rapat pleno penetapan anggota PPK, mereka berdua tidak hadir. Bukhari tidak hadir karena kesal
Jakarta, DKPP – Badan Pengawas Pemilu Aceh mempersoalkan penetapan anggota PPK yang tidak melalui rapat pleno. Selain itu, penetapan ketua tim seleksi penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP 2013-2018 atas nama Mahmudin SPdi yang juga sebagai anggota PPK Nagan Raya. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Aceh Asqalani yang juga sebagai Pengadu dalam sidang dugaan pelanggaran
Jakarta, DKPP- Hari ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua Panwaslu Kab Lembata, Flores Timur da Ketua Bawaslu Prov Nusa Tenggara Timur (NTT). Sidang digelar pukul 14.00 WIB di Ruang Sidang Video Conference (vidcon) Mabes Polri Jl Trunojoyo No 3 Jakarta dan di Mapolda NTT
Jakarta, DKPP – Aloysi Urbanus Uri Murin memperkarakan ketua Panwaslu Lembata dan Flores Timur serta ketua Bawaslu Prov NTT ke DKPP. Menurut Aloysi, pihak Teradu I, Refael Boli Lewa Ketua Panwaslu Kab Lembata telah bertindak tidak profesional dalam pelaksanaan verifikasi parpol. Sedangkan Teradu II dan III atas nama Rofinus Kopong Teron Ketua Panwaslu Kab Flores
Jakarta, DKPP– Nelson Simanjuntak anggota Panel Majelis mempertanyakan peran Panwaslu Flores Timur dalam menangani kisruh proses verifikasi Parpol di Kab Lembata. Pertanyaan tersebut diungkapkan saat sidang video conference DKPP di Mabes Polri, Rabu (3/7). “Tolong Saudara jelaskan, mengapa Panwaslu Kab Flores Timur ini dilibatkan, apa perannya ?” tanya Nelson kepada Teradu. Mendengar pertanyaan Panel tersebut,