Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan, selain telah membangun tata kelola terpadu antarpenyelenggara Pemilu, pihaknya sudah menandatangani kerja sama membangun Graha Pemilu. Walau pun untuk kebijakan anggaran sekarang, tidak menguntungkan untuk ide ini. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dan DKPP, di
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan penyelenggara Pemilu itu harus netral dan mandiri. Kelembagaan intitusi penyelenggara Pemilu yang berdiri sendiri pun harus tercermin dari dukungan staf. “Stafnya pun harus punya NIP (Nomor induk pegawai) sendiri. Dipastikan tidak boleh berpihak baik kiri maupun kanan,” jelas dia. Nah, lanjut dia,
*** Lika-liku Selama Satu Tahun Jakarta, DKPP – Selama satu tahun bekerja, perjalanan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidaklah berjalan mulus. Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengungkapkan lika-likunya. Pertama, DKPP pernah diadukan ke polisi karena sidangnya digelar secara terbuka. “Sidangnya terbuka, sehingga dinilai mencemarkan nama baik,†jelas Jimly. Kedua, DKPP dalam Putusannya final dan mengikat. Karena Putusan
Jakarta,DKPP – Hari ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRRI sekitar pukul 10.00. Agendanya, melaporkan satu tahun kinerja DKPP. Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie dan anggota Nur Hidayat Sardini, Ida Budhiati dan Saut H Sirait. Ada pun dari Komisi A, diantaranya dari unsur pimpinan
Ketua dan Anggota DKPP RDP dengan Komisi II DPR RI Jakarta, DKPP – Pada Senin 8 Juli 2013 pukul 10.00 WIB, Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRRI, di Ruangan KK II, Senayan, Jakarta. Maksud dan tujuan pertemuan tersebut dalam rangka melaporkan hasil-hasil kinerja lembaga
Jakarta, DKPP – Komisi II DPR RI mengapresiasi kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam setahun masa tugasnya. Terbukti dari 317 pengaduan yang diterima DKPP sebanyak 294 orang direhabilitasi, 82 orang diberi peringatan, dan 70 orang diberhentikan. Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunajar Sudarsa saat membacakan simpulan menyatakan bahwa kinerja DKPP dinilai efektif dalam
Jakarta, DKPP – Hari ini sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Nagekeo NTT digelar di ruang sidang DKPP, Jl Thamrin, pukul 10.00. Ketua majelis Saut H Sirait dan anggota majelis Valina Singka Subekti serta Nur Hidayat Sardini. Ada dua perkara yang digabung menjadi satu. Pengadu I Mbulang Lukas yang juga prinsipal dan Pengadu II
Jakarta,DKPP – Mbulang Lukas berharap agar para penyelenggara Pemilu khususnya Ketua dan anggota KPU Kab Nagekeo menjadikan sidang DKPP sebagai terapi psikologis bagi mereka. “Saya datang kesini bukan semata-mata ingin menjadi Bupati, Bupati bukan tujuan saya. Saya mencari keadilan disini,” ungkap Lukas dalam persidangan pagi tadi. Mbulang Lukas merupakan salah satu calon Bupati Kab
Jakarta, DKPP– Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Marsellinus Ado Wawo dan Lowa Marselinus (Paket Mama) merasa dijegal oleh Ketua dan Anggota KPU Kab Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Melalui Tim Suksesnya, Faustinus Wundu, mereka mengadukan Ketua dan Anggota KPU Nagekeo ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Ketua dan Anggota KPU Nagekeo telah merampas
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (4/7) menyidangkan kasus pemilu bupati dan wakil bupati (Pilbup) Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai Pengadu adalah bakal calon bupati Mbulang Lukas. Dalam pengaduannya, Pengadu merasa diperlakukan tidak adil oleh KPU Nagekeo karena tidak pernah memberi tahu hasil setiap tahapan pilbup. “Paket Lukas-Angel belum pernah mendapat