Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie merasa miris, ada degradasi kepercayaan kepada proses Pemilu 2014. Pertama, ada penurunanan citra terhadap politik, politisi dan lembaga politik termasuk partai politik di dalamnya. Kedua, Ada penurunan partisipasi dalam Pemilukada. Ketiga, ada masalah dalam citra kinerja kelembagaan negara yang akan menjalankan proses Pemilu, terutama di sektor hilir, di Mahkamah Konsitutisi. Maka, bisa jadi orang tidak percaya terhadap KPU yang berada di sektor hulu.
“Untuk itu, kita harus membangun saling percaya antara penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu dan voters. Kita suguhkan ide-ide alternatif untuk perbaikan. Ide-ide alternatif untuk penataan bernegara. Bagaimana negara harus hadir, di semua sektor. Untuk itulah kita harus berevaluasi,” kata guru besar hukum tata negara dari Universitas Indonesia yang juga selaku dewan pakar Forum Pemred saat memberikan sambutan pada acara Forum Pemred di Gedung Bidakara, Selasa (10/12).
Peran media massa sangat menentukan perjalanan Bangsa Indonesia. Bila di abad XX, peran media disebut the fourth estate democracy, sekarang pun disebut the fourth estate of democracy tetapi dengan konfigurasi baru. “Sekarang suka atau tidak suka, ada peran negara, peran civil society, ada peran pasar dan peran media yang sangat menentukan agenda perubahan dan kemajuan berbangsa,” jelasnya .
Dia pun sangat mengapresiasi acara Forum Pemred ini. Pasalnya, isu yang dibicarakan sangat penting. Sekarang wacana yang berkembang di publik hanya terkait calon dan pencalonan di Pemilu 2014. Sedangkan tema-tema mengenai isu-isu kebijakan atau agenda aksi yang akan diperjuangkan melalui politik 2014 itu belum jelas. “Masyarakat kita hanya disuguhi informasi yang terkait dengan calon dan pencalonan. Para ahli survey dan pengamat dan perguruan tinggi hanya membahas pencalonan. Kita kurang membahas apa yang harus kita kerjakan dan apa sih yang harus diperjuangkan menang di Pemilu 2014 ini,” jelasnya.
Melalui forum ini, para politisi dan partai politik diharapkan mendiskusikan sekaligus mengevaluasi reformasi yang telah di jalan hampir selama 15 tahun ini. “Kita sangat berharap, lima tahun kedepan menjadi periode kunci untuk perbaikan sistem bernegara kita atau konsolidasi yang efektif. Mari kita ajak masyarakat luas, untuk perbaikan berbangsa dan bernegara,” pungkas mantan ketua MK itu.(ttm)