Jakarta, DKPP– Sidang keempat atas perkara dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Ketua dan dua anggota KPU Kab Maluku Tenggara digelar hari ini, Kamis (12/9). Sidang ini digelar melalui video conference di Mabes Polri Jakarta dan Mapolda Maluku ini beragendakan mendengarkan keterangan dari pihak Terkait. Namun, pada sidang kali ini pihak Terkait yang merupakan dua
Malang, DKPP – Pakar hukum tata negara Prof Dr Abdul Mukthie Fadjar memberikan pujian bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjadi idola baru dalam sistem peradilan kita. Peradilan etika lebih jauh lebih efektif dibanding dengan sistem peradilan hukum. Demikian disampaikan dalam Seminar Publik Penegakan Hukum Pemilu yang diselenggarakan Constitusional and Electoral Reform Centre (Correct) kerjasama dengan
Jakarta, DKPP – Sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik KIP Pidie Jaya Provinsi Aceh langsung menghadirkan saksi dan saksi ahli dari pengadu, Rabu (11/09) pukul 10.00. Selaku ketua majelis Saut H Sirait dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini dan Ida Budhiati. Kuasa hukum Pengadu, Taufik Basyari bersama Niko Kresna, Abdul Sultan. Hadir prinsipal Yusri
Jakarta, DKPP- Hari ini, Rabu (18/9) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kedua atas perkara Kab Luwu. Dalam sidang tersebut, para Teradu Ketua dan anggota KPU Kab Luwu tidak dapat menghadiri persidangan. Dalam surat pemberitahuan yang dikirim, para Teradu menyatakan ketidakhadiran mereka dikarenakan sedang mengadakan Bimbingan Teknis terkait tahapan Pemilukada yang akan digelar pekan
Jakarta, DKPP – Taufik Basyari, kuasa hukum Yusri Yusuf mendalilkan bahwa ada upaya penjegalan terhadap bakal calon pasangan Yusri-Yusuf-Rusli Daud sehingga pasangan ini tidak lolos menjadi peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013. Penjegalan ini melalui persyaratan yang dibuat KIP Pidie Jaya terkait persyaratan calon dari perseorangan. Hal tersebut terungkap dalam persidangan
Jakarta, DKPP – Sidang ketiga dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu ketua dan anggota KPU Gunung Mas menghadirkan pihak terkait, tadi pagi (10/09) pukul 10.WIB. Pihak Terkait yang hadir, Ketua Bawaslu Prov. Kalteng Theopilu S Y Anggen dan anggota Lery Bungas; ketua dan anggota Panwaslu setempat, Waiman T dan Didi Yuliono; ketua dan anggota KPU
Jakarta, DKPP– Sidang perdana perkara Provinsi Sumatera Utara pada Selasa (10/9) dengan agenda penyampaian pengaduan dan jawaban tidak dihadiri oleh Teradu. Dalam surat pemberitahuan yang dikirim, Teradu yang merupakan Ketua KPU Sumatera Utara Surya Perdana sebagai Teardu I dan Anggota Nurlela Djohan sebagai Teradu II menerangkan bahwa saat ini sedang mengikuti wawancara pada tahapan seleksi
Jakarta, DKPP – Teradu menjelaskan ketidakhadiran dalam dua kali persidangan yang telah digelar. Hal tersebut terungkap dalam sidang ketiga dengan Teradu ketua dan tiga anggota KPU Gunung Mas tadi siang, Selasa (10/09). Ketua KPU Gunung Mas Guna menyampaikan bahwa pada 12 Agustus 2013 pihaknya menghadiri sidang gugatan dari bakal calon bupati dan wakil bupati yang
Jakarta, DKPP – Teradu mengakui tidak memverifikasi legalitas terhadap kepengurusan partai politik yang telah melakukan dukungan ganda terhadap bakal calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati 2013 ke Kementerian Hukum dan HAM. Teradu berkeyakinan, data yang dimiliki KPU RI akan sama dengan Depkum HAM. Hal tersebut disampaikan salah seorang Teradu,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu ketua dan anggota KPU Pidie Jaya besok (11/09) pukul 10.00. Lokasi sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Lt.5 Jalan Thamrin No.14. Berdasarkan laporan yang diterima sekretariat dengan Nomor Registrasi 104/DKPP-PKE-II/2013, Sayuti selaku Pengadu mendalilkan bahwa Teradu mengumumkan sebagaimana