Jakarta, DKPP – Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kembali mengingatkan Teradu, ketua dan tiga anggota KPU Kepulauan Talaud. Hal tersebut terkait pencantuman kata “keputusan” dalam jawaban tertulis Teradu atas sidang sebelumnya. “Sidang ini belum ada Putusan. Mana Putusan itu? Buktikan?,” kata ketua majelis Saut H Sirait semberi memperlihatkan jawaban tertulis Teradu dalam sidang dengan Teradu
Jakarta, DKPP – Noldi Tuwoliu, Pengadu 2 meminta kepada majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara segara memutuskan perkaranya. Bakal calon Bupati Kepulauan Talaud itu mengaku pihaknya mendapatkan desakan dari para pendukungnya karena belum mendapat kepastian hukum. “Kami sudah menyampaikan kepada massa pendukung agar bersabar. Namun mereka mendesak agar segera diselesaikan. Bila tidak, kami tidak bertanggung jawab atas
Jakarta, DKPP- Sidang kedua perkara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan pada Kamis (26/9), mendengar keterangan Saksi. Ada dua Saksi yang dihadirkan Pengadu, yakni Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pangkajene Firdaus A Noor dan Bisman (anggota LSM). Dalam sidang pertama terungkap, Pengadu Radian Syam sebagai kuasa hukum Prinsipal Abdul Gaffar Pattape, mengadukan Ketua dan
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Kamis (27/9) menggelar sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik, yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kab Pati, Jawa Tengah. Kelima komisioner KPU Kab Pati ini diperkarakan oleh DPP PDI-P melalui tim advokat DPP PDI-P Donni Tri Istiqomah dan Radian Syam. Kelimanya disangkakan telah
*** Sidang Perdana KPU Pati Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar empat sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, Kamis (26/09). Lokasinya di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH. Thamrin No. 13. Pukul 10. 00 WIB sidang kedua dengan pihak Teradu; ketua dan anggota KPU Kepulauan Talaud. Pihak Pengadu, Bastian Noor Pribadi. Selanjutnya,
Jakarta, DKPP– Anggota DKPP, Nur Hidayat Sardini mengungkapkan DKPP telah bertindak secara selektif dalam memeriksa pengaduan masyarakat terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. “DKPP sebagaimana termaktub dalam UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu , UU No 8 Tahun 2012 tentang Pileg, dan Peraturan DKPP No 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik
Jakarta, DKPP – KPU Lombok Barat menyampaikan pembelaannya terkait pencoretan calon legislatif dari Partai Demokrat dari daerah pemilih (DP) 3, meliputi Kecamatan Kediri dan Kecamatan Labu Afi Kabupaten Lombok Barat. Pecoretan itu sudah berdasarkan keputusan Bawaslu. “Bawaslu NTB melalui keputusan sengketa Nomor Permohonan: 11/VII/Berkas Permohonan/2013, bahwa terhadap bakal calon perempuan atas nama Sukati SPd oleh
Jakarta, DKPP– Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Saut Hamonangan Sirait menganggap biasa-biasa saja menanggapi pertemuan antara dua pimpinan lembaga, yakni Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muhammad beserta jajaran dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Walaupun, dalam pertemuan yang terjadi di Gedung MK pada Selasa (24/9) tersebut sempat membahas soal DKPP. “Ah, biasa
*** Pada Sidang Berikutnya Jakarta, Mabes Polri – Majelis sidang meminta agar saksi dari pihak Pengadu dihadirkan lagi dalam sidang berikutnya. Selain itu, majelis juga akan menghadirkan pihak Bawaslu NTB selaku pihak terkait. “Untuk lebih jelas mengenai permasalahan ini, kami meminta agar sidang berikutnya saksi dari Pengadu dihadirkan lagi termasuk pihak terkait dari Bawaslu NTB,”
Jakarta, DKPP– Pihak Pengadu untuk perkara Pidie Jaya, Aceh, dalam sidang ketiga, Rabu (25/9), menghadirkan seorang Ahli untuk dimintai pendapatnya. Ahli yang dihadirkan adalah Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, yang merupakan Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kapasitasnya sebagai pakar hukum administrasi negara. Taufik Basari sebagai Pengadu sekaligus kuasa hukum dari Prinsipal Yusri Yusuf