Jakarta, DKPP – Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengajak kepada KPU dan Bawaslu serta partai politik untuk membangun trust atau kepercayaan. Pasalnya, dia menilai saat ini ada permasalahan serius yang sedang dihadapi bukan hanya oleh penyelenggara Pemilu melainkan juga Pemilu secara keseluruhan. Pertama, masalah trust terhadap Pemilu pasca kasus Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal MK ini sebagai
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyarankan agar KPU mengevaluasi memorandum of understanding (MoU) dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Pasalnya, MoU ini menimbulkan resistensi yang cukup besar. Namun pihaknya juga menyarankan kepada semua pihak untuk tidak terlalu curiga dengan MoU itu. “KPU harus menjelaskan kepada publik mengenai maksud dari MoU
Jakarta, KPU – DKPP Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyarankan agar KPU menyampaikan informasi bulan hal-hal yang terkait dengan peserta Pemilu baik dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. “Usul, KPU sebaiknya mungkin nggak ada semacam report bulanan atau rutin. (Report) ini lain dengan news letters. Nesw letter ini hanya for
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan merehabilitasi ketua dan anggota KPU Pati, Jawa Tengah. Mereka dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. “DKPP memutuskan menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya dan merehabilitasi nama baik para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Pati atas nama Achmad Jukari, Pramudya Buti Listyantoro, Much. Nasich, Endro
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan Teradu Ketua dan anggota KPU Pati Jawa Tengah, pada besok (22/10) pukul 13.30 WIB. Sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Jalan M.H. Thamrin No14 Jakarta Pusat. Dalam materi pengaduan, Pengadu mendalilkan para Teradu memasukkan nama
Manado, DKPP – Sebagai pedoman perilaku, kode etik penyelenggara Pemilu memiliki tujuan melindungi anggota KPU, Bawaslu, dan jajarannya dari kemungkinan persangkaan moral hazard yang ditujukan kepadanya. Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini menyatakan, sebagai pejabat administrasi kepemiluan mereka rentan persangkaan dari pihak-pihak yang tidak puas dengan proses dan hasil-hasil Pemilu. Apabila mereka lurus dalam memedomani Kode Etik Penyelenggara Pemilu, mereka akan
Medan, DKPP – KPU dan Bawaslu mesti berpegangan pada ketentuan peraturan perundangan-perundangan. Sesuai ketentuan UU No 15 Tahun 2011, Putusan DKPP wajib dilaksanakan oleh KPU, sementara Bawaslu mengawasi tindak lanjut terhadap pelaksanaan Putusan DKPP dimaksud. “Mengabaikan Putusan DKPP berpotensi diadukan ke DKPP. Tentu saja bila pengaduan tersebut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiel dengan bukti-bukti
Medan, DKPP – Pemilu yang akan digelar pada tahun 2014 ini sebenarnya memiliki peluang sukses yang lebih besar daripada Pemilu sebelumnya, yakni Pemilu tahun 2009. Dari seluruh sisi yang dulu dikeluhkan untuk Pemilu tahun 2009, pada Pemilu tahun 2014 ini nyaris tidak ada. Karena itu tidak cukup alasan apabila Pemilu tahun 2014 tidak lebih baik atau
Medan, DKPP – Pada Jumat (18/10) pukul 19.30 memasuki evaluasi dan penutupan pelaksanaan bimbingan teknik Tata Cara Penerimaan Pengaduan DKPP. Pada evaluasi ini, peserta bimtek mengisi lembar pertanyaan yang diberikan panitia. Selain itu, mereka juga diberikan formulir cara pengisian pengaduan. Bimtek sendiri diikuti oleh penyelenggara Pemilu termasuk sekretariat dari lima provinsi yakni KIP Aceh, KPU
Medan, DKPP – Peserta bimbingan teknik “Tata Cara Penerimaan Pengaduan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu” memasuki sesi III, Jumat (18/10). Narasumbernya, anggota DKPP Prof. Anna Erlyiana dan Nelson Simanjuntak. Fasilitatornya, Rahmat Bagdja (BK DPR). Peserta dari acara Bimtek ini pesertanya terdiri atas penyelenggara Pemilu di lima Provinsi; KIP Aceh, Bawaslu dan KPU Jambi, KPU dan Bawaslu