Jakarta, DKPP– Sidang ketiga untuk perkara Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (22/10) memasuki agenda memeriksa keterangan Terkait. Pengadu Enny Anggrek yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Alor menghadirkan dua orang Terkait, yakni Ketua Panwaslu Alor Dominika Deran dan Anggota Handi Sawaka. Ketua Panel Majelis Saut Hamonangan Sirait yang didampingi Anggota Nur Hidayat
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hari ini, Selasa (22/10) menggelar sidang lanjutan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua da Anggota KPU Kab Timor Tengah Selatan (TTS) , Nusa Tenggara Timur (NTT). Sidang ini merupakan sidang kali keempat dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dalam sidang kali ini, Pengadu II yakni Johanis
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengajak kepada KPU dan Bawaslu serta partai politik untuk membangun trust atau kepercayaan. Pasalnya, dia menilai saat ini ada permasalahan serius yang sedang dihadapi bukan hanya oleh penyelenggara Pemilu melainkan juga Pemilu secara keseluruhan. Pertama, masalah trust terhadap Pemilu pasca kasus Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal MK ini sebagai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan Teradu Ketua dan anggota KPU Pati Jawa Tengah, pada besok (22/10) pukul 13.30 WIB. Sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Jalan M.H. Thamrin No14 Jakarta Pusat. Dalam materi pengaduan, Pengadu mendalilkan para Teradu memasukkan nama
Manado, DKPP – Sebagai pedoman perilaku, kode etik penyelenggara Pemilu memiliki tujuan melindungi anggota KPU, Bawaslu, dan jajarannya dari kemungkinan persangkaan moral hazard yang ditujukan kepadanya. Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini menyatakan, sebagai pejabat administrasi kepemiluan mereka rentan persangkaan dari pihak-pihak yang tidak puas dengan proses dan hasil-hasil Pemilu. Apabila mereka lurus dalam memedomani Kode Etik Penyelenggara Pemilu, mereka akan
Medan, DKPP – KPU dan Bawaslu mesti berpegangan pada ketentuan peraturan perundangan-perundangan. Sesuai ketentuan UU No 15 Tahun 2011, Putusan DKPP wajib dilaksanakan oleh KPU, sementara Bawaslu mengawasi tindak lanjut terhadap pelaksanaan Putusan DKPP dimaksud. “Mengabaikan Putusan DKPP berpotensi diadukan ke DKPP. Tentu saja bila pengaduan tersebut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiel dengan bukti-bukti
Medan, DKPP – Pemilu yang akan digelar pada tahun 2014 ini sebenarnya memiliki peluang sukses yang lebih besar daripada Pemilu sebelumnya, yakni Pemilu tahun 2009. Dari seluruh sisi yang dulu dikeluhkan untuk Pemilu tahun 2009, pada Pemilu tahun 2014 ini nyaris tidak ada. Karena itu tidak cukup alasan apabila Pemilu tahun 2014 tidak lebih baik atau
Medan, DKPP – Pada Jumat (18/10) pukul 19.30 memasuki evaluasi dan penutupan pelaksanaan bimbingan teknik Tata Cara Penerimaan Pengaduan DKPP. Pada evaluasi ini, peserta bimtek mengisi lembar pertanyaan yang diberikan panitia. Selain itu, mereka juga diberikan formulir cara pengisian pengaduan. Bimtek sendiri diikuti oleh penyelenggara Pemilu termasuk sekretariat dari lima provinsi yakni KIP Aceh, KPU
Medan, DKPP- Sesi pertama Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Medan, Sumatera Utara pada Kamis (17/10) malam selain sesi membangun komitmen, juga diberi gambaran umum tentang rangkaian acara Bimtek. Ade Sukron Hanas, peneliti di Komite Pemilih Indonesia (TePI), menjadi fasilitator sesi ini. “Materi Bimtek ini selain bersifat filosofis-konseptual,
Medan, DKPP – Peserta bimbingan teknik “Tata Cara Penerimaan Pengaduan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu” memasuki sesi III, Jumat (18/10). Narasumbernya, anggota DKPP Prof. Anna Erlyiana dan Nelson Simanjuntak. Fasilitatornya, Rahmat Bagdja (BK DPR). Peserta dari acara Bimtek ini pesertanya terdiri atas penyelenggara Pemilu di lima Provinsi; KIP Aceh, Bawaslu dan KPU Jambi, KPU dan Bawaslu