Jakarta, DKPP– Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pagi tadi, Senin (3/2) mendatangi kantor DKPP. Pertemuan tersebut dalam rangka koordinasi pelaksanaan pemantauan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam Pemilu 2014. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie bersama Anggota Saut H Sirait, Ida Budhiati (ex officio KPU) dan Nelson Simanjuntak (ex officio
Jakarta, DKPP– Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini (Kamis, 30/1) menolak seluruh dalil pengaduan yang diajukan oleh mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Boven Digoel, Papua, Yoseph Wanan. Atas penolakan ini, DKPP merehabilitasi nama baik para Teradu yang merupakan Ketua dan Anggota KPU Papua serta Ketua dan Anggota Bawaslu Papua
Jakarta, DKPP– Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk perkara KPU Provinsi Bengkulu dan KPU Kabupaten Kaur digelar hari ini (Kamis, 30/1) di ruang sidang DKPP. Dalam sidang ini, salah satu Teradu yang merupakan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaur diputus bersalah dan diberhentikan secara tetap oleh DKPP. “Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap
Jakarta, DKPP– Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (30/1) memberhentikan secara tetap salah satu Anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. “Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetapkepada Teradu selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Buduran atas nama Sdri. Dian Andajani Prabandaru terhitung sejak dibacakannya Putusan ini,†demikian amar putusan DKPP seperti dibacakan oleh
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberi ketetapan terhadap perkara Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, dalam sidang yang digelar pada Kamis (30/1). Hal ini karena para Teradu, yakni Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tambrauw atas nama Petrus Hendri Irianto, Erens O Syufi, Ludia Maran, Marten Yewen, dan Anselmus Yappen tidak lagi menjabat sebagai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menetapkan pengaduan Tirmizi dengan Nomor Registrasi 3/DKPP-PKE-III/2014, dalam pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum oleh Khairul Anwar selaku Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur dan Hambali, selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur. “DKPP menetapkan pengaduan Pengadu demi hukum tidak dapat dilanjutkan prosesnya karena tidak lagi memenuhi syarat
Jakarta, DKPP– Dua anggota KPU Kab Tolikara, Papua atas nama Mohammad Irfan Setiti dan Yoseph Wenda diperkarakan ke DKPP oleh Lembaga Pemantau Kinerja Pemilu (LPKP). Keduanya diperkarakan karena dianggap terlibat dan tercatat sebagai pengurus Partai Politik. Dalam keterangan dipersidangan yang digelar hari ini, Kamis (30/1) pihak Pengadu mengungkapkan bahwa kedua Teradu telah terlibat Parpol dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik dengan agenda pembacaan tiga Putusan dan 2 Ketetapan, Kamis (30/1) pukul 15.00 WIB. Lokasi sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Jl MH Thamrin No 14. “Ketiga putusan itu antara lain Putusan dugaan pelanggaran kode etik Panwacam Buduran, Putusan dugaan pelanggaran kode etik
Jakarta, DKPP – Dua Komisioner KPU Jambi, HM Subhan dan M Sanusi dinilai tidak netral. Mereka diduga telah meloloskan calon anggota DPD RI dengan cara mengintruksikan kepada jajaran KPU kabupaten atau kota untuk mengumpulkan KTP sebagai dukungan kepada Muhammad Yasir Arafat sebagai calon DPD RI Dapil Jambi untuk Pemilu 2014. “Instruksi Teradu I dan II
Jakarta, DKPP – Edi S melalui kuasa hukum Ilhammi melaporkan anggota KPU Jambi Desi Arianto karena rangkap jabatan. “Teradu III telah melakukan rangkap jabatan sebagai pendamping manajemen program Serjusade (Seratus Juta Satu Desa) yang merupakan program Bupati terpilih Kabupaten Sorolangon,†katanya dalam sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik KPU Jambi, (30/1) pukul 10.00 WIB. Lanjut