Teradu Tak Lagi Menjabat, Perkara Tambrauw Diberi Ketetapan

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberi ketetapan terhadap perkara Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, dalam sidang yang digelar pada Kamis (30/1). Hal ini karena para Teradu, yakni Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tambrauw atas nama Petrus Hendri Irianto, Erens O Syufi, Ludia Maran, Marten Yewen, dan Anselmus Yappen tidak lagi menjabat sebagai

Ketua DKPP: Media Massa Harus Dorong Pemilu 2014 Berintegritas

Jakarta, DKPP– Pemilu 2014 sudah di depan mata. Visi paling penting yang harus diwujudkan dalam Pemilu 2014 adalah Pemilu yang berintegritas. Seluruh elemen, mulai dari penyelenggara Pemilu, partai politik peserta Pemilu, dan masyarakat pemilih harus turut serta mewujudkan visi tersebut. Termasuk yang tak ketinggalan adalah media massa. “Peran media massa sangat strategis untuk terwujudnya Pemilu

Sidang Perdana KIP Gayo Lues

Jakarta, DKPP– Sidang perdana untuk perkara Gayo Lues, Aceh, digelar hari ini (Selasa, 28/1). Pengadu dalam perkara ini adalah Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Gayo Lues yaitu Sulaiman, Nurdin, dan Awaludin. Sedangkan Teradu adalah Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Gayo Lues, yakni Alfin Anhar, Ridwansyah, Sri Yani, Said Abdullah, dan Abdullah.

Sidang Perdana Perkara KPU Prov Kalimantan Barat

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Rabu (29/1) menggelar sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh ketua dan anggota KPU Prov Kalimantan Barat. Pengadunya adalah W. Yusni mantan anggota KPU Kab Pontianak, Kalbar. Adapun pokok aduannya yakni para Teradu disangkakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan

Sidang Perdana Perkara KPU Kab Mamuju

Jakarta, DKPP– Hari ini, Rabu (29/1)  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana atas pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kab Mamuju, Sulawesi Barat. Sebelumnya, para komisioner KPU ini diperkarakan oleh Ikram A, anggota masyarakat Mamuju yang merasa kecewa atas tindakan Teradu. Adapun pokok perkaranya yakni para Teradu disangkakan

KPU dan Bawaslu Prov Maluku Diperkarakan Empat Pengadu ke DKPP

Jakarta, DKPP– Ketua, anggota dan sekretaris KPU Prov Maluku beserta Ketua dan Anggota Bawaslu Prov Maluku, diperkarakan oleh empat Pengadu ke DKPP. Keempat Pengadu tersebut diantaranya OC Kaligis kuasa hukum dari William B Noya, Putuhena Mohammad Husni, Abdul Majid Latuconsina dkk, dan Samuel Sapasuru. Para Teradu ini diperkarakan karena dianggap telah melanggar kode etik penyelenggara

Selasa Depan Lanjutan Sidang Kode Etik KPU Maluku dan Bawaslu Maluku

*** Agendanya Menghadirkan Saksi dan Ahli Jakarta, DKPP – Sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU Provinsi Maluku dan Bawaslu Provinsi Maluku akan dilanjutkan Selasa depan (4/2) pukul 10.00 WIB. Agendanya menghadirkan saksi dan saksi ahli. “Kepada seluruh Pengadu silakan bila ingin menghadirkan saksi. Untuk saksi dua orang saja ya. Saksi ahli cukup satu orang. Begitu

Teradu Bantah Keterangan Saksi

**** Dalam Sidang Kode Etik KPU Kaur dan KPU Bengkulu Jakarta, DKPP – Sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU Bengkulu dan anggota KPU Kaur memasuki babak kedua, Selasa (21/01) pukul 13.30 WIB. Ketua majelis Nur Hidayat Sardini dan anggota majelis Nelson Simanjuntak serta Saut H Sirait. Pengadu, Didi Iswandi dan Karyodi menghadirkan dua saksi yaitu

Dua Anggota DKPP Hadiri Deklarasi Pemilu Damai di Tanah Papua

Papua, DKPP -Dua anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Saut H Sirait dan Nur Hidayat Sardini menghadiri Deklarasi Pemilu Damai dan Bermartabat di Tanah Papua, Minggu (19/1) pukul 13.00 WIT. Lokasi acara bertempat di Skouw Distrik Muaratami Kota Jayapura. Tempat tersebut merupakan daerah perbatasan Papua Nugini dengan Indonesia. Ini adalah daerah Inodonesia paling timur. Matahari

Jimly : Harus Ada Kolaborasi Antara Hukum dan Etika

Jimly : Harus Ada Kolaborasi Antara Hukum dan Etika Jakarta, DKPP– Ketua Dewan Kehormatan PenyelenggaraPemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa untuk mencapai sebuah keadilan, harus ada kolaborasi antara hukum dan etika. Menurut Jimly, hukum tidak akan tegak tanpa adanya penegakan etika. “Dalam kehidupan berbangsa jangan hanya bergantung dengan hukum, tetapi etika juga harus difungsikan,”