Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) masih memerlukan pemahaman bersama untuk menyusun lagi beberapa peraturan agar menjadi lebih baik lagi. Mahkamah Konstitusi (MK) misalnya mempunyai aturan mengenai pengajuan permohonan elektronik dan persidangan jarak jauh. Oleh karena itu, untuk kelengkapan dalam manajemen persidangan perkara di DKPP yang tetap tertib dalam administrasi maka perlu untuk
Jakarta, DKPP- Banyaknya pengaduan yang masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 9 April butuh penegasan tersendiri. Pasalnya, tidak semua dugaan pelanggaran menjadi kewenangan DKPP. Bisa saja itu menjadi kewenangan Bawaslu ataupun Mahkamah Konstitusi (MK). Ketika menerima rombongan calon legislatif (caleg) lintas partai dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk beraudiensi,
Jakarta, DKPP– Dengan mengenakan pakaian adat Sumatera Utara, Gerakan Rakyat Medan (GERAM) pada hari ini, Jumat (2/5) menyerahkan petisi yang berisi penolakan atas hasil Pemilu Legislatif di Kota Medan yang digelar pada 9 April 2014 lalu ke DKPP. Petisi tersebut diserahkan langsung kepada Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie. “Kami masyarakat Kota Medan yang tergabung dalam
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mulai banyak menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Mereka melaporkan perihal perilaku aparat penyelenggara Pemilu. Berdasarkan catatan yang masuk ke Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pengaduan yang masuk selama tiga hari terakhir ini, jumlah pengaduan Rabu (30/4) pukul 18.30 sebanyak 15 orang, Selasa
*** Dinilai Melanggar Kode Etik Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menyidang dugaan pelanggaran kode etik 13 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mereka diduga terlibat dalam gratifikasi. Menurut Ketua Tim Verifikasi Gelar Perkara DKPP Nur Hidayat Sardini, Rabu (30/04), sidang tersebut merupakan tindak lanjut
Jakarta, DKPP – Tim Verifikasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan empat perkara pengaduan bakal naik sidang kode etik penyelenggara Pemilu. Keputusan itu berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pleno DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (29/4) pukul 10.00 WIB. “Total pengaduan yang diterima sekretariat DKPP dari tanggal 25-28 April 2014sebanyak
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima sebanyak delapan perkara pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Setengah dari jumlah pengaduan terpaksa harus didismiss karena tidak memenuhi syarat. “Sebanyak delapan perkara pengaduan diterima dari Biro Sekretariat DKPP yang kami terima dari tanggal 25-28 April 2014,†kata Ketua Tim Verifikasi Dewan Kehormatan Penyelenggara
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas selaku ketua majelis dalam Tim Pemeriksa Daerah mulai dibagi. Pembagian tugas ini bertujuan untuk lebih memudahkan DKPP dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Saut H Sirait akan bertugas selaku ketua majelis untuk wilayah Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DIY, Nusa Tenggara