Jakarta, DKPP– Rapat verifikasi materiil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar Jumat (2/5) berkesimpulan bahwa pengaduan yang diajukan oleh Anggota DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Amiruddin Alwi siap naik sidang. Hal ini setelah rapat yang dipimpin oleh Anggota DKPP sekaligus penanggung jawab verifikasi materiil perkara Nur Hidayat Sardini menilai pengaduan tersebut memenuhi unsur pelanggaran
Jakarta, DKPP – Makin banyak kasus dugaan pelanggaran kode etik yang bakal disidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Paling tidak itulah hasil verifikasi berkas pengaduan yang masuk antara 28 April-1Mei 2014 sebanyak 19 kasus pengaduan. Setelah diverifikasi, dinyatakan 14 kasus naik sidang, 4 kasus dinyatakan dismissal, dan 1 belum memenuhi syarat. Demikian hasil verifikasi berkas pada Jumat (2/5) di
Jakarta, DKPP– Pada Selasa (29/4) lalu, Erik Atrada Ritonga melaporkan Mulia Banurea (Ketua KPU Prov Sumatera Utara), Dewi Eilfriana (Ketua KPU Kab Tapanuli Tengah) dan Pohan Hutabarat (Ketua Panwaslu Kab Tapanuli Tengah) ke DKPP. Adapun pokok aduannya yakni menurut Pengadu telah terjadi penggelembungan suara terhadap salah satu Caleg atas nama Rufius H. Hutahuruk dari Partai
DKPP, Jakarta – Salah seorang calon legislatif dari Partai Golkar melaporkan ketua KIP Aceh Barat Daya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pasalnya, ketua KIP Aceh dinilai telah berlaku diskriminatif saat rapat pleno penghitungan suara. Dari kasus yang diterima DKPP, pengadu menyampaikan kronologisnya. Pada tanggal 21 April digelar pembacaan hasil rekapitulasi suara. Setelah pembacaan rekapitulasi suara, maka
Jakarta, DKPP– Dua Anggota dan Sekretaris KPU Kab Sigi, Prov Sulawesi Tengah pada Selasa (29/4) diadukan ke DKPP oleh Rahmansyah Pandan dan Alamsyah yang merupakan koordinator dan anggota Biro Hukum Peradilan PC Gasak, Kab Sigi. Ketiga Teradu tersebut yakni Syarif Latadano, Moh Nuzul dan M. Anwar. Mereka diperkarakan karena dianggap telah mengabaikan Peraturan Bersama KPU,
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menyidangkan perkara yang melibatkan Ketua dan Anggota KPU Kab Karimun, Prov Kepulauan Riau. Perkara tersebut berdasarkan aduan dari Zulfan Efendi yang merupakan Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPAC PKB). Hal tersebut berdasarkan hasil rapat verifikasi Gelar Perkara yang dilakukan oleh tim verifikasi DKPP yang diketuai
Jakarta, DKPP – Berdasarkan hasil rapat verifikasi Gelar Perkara yang digelar hari ini, Jumat (2/5) di Bogor, tim verifikasi DKPP yang diketuai oleh Anggota Nur Hidayat Sardini memutuskan perkara yang melibatkan Ketua dan Anggota KPU Bima layak untuk disidangkan. “Berdasarkan hasil dari rapat verifikasi, tim verifikasi DKPP menyatakan perkara ini telah memenuhi unsur – unsur
Jakarta,DKPP- Hairansyah selaku Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan bersama anggotanya melaporkan salah satu anak buahnya ke DKPP. Adapun yang dilaporkan tersebut yaitu M. Zainnor Wal Aidi Rakhmad yang merupakan anggota KPU Kab Tapin. Adapun pokok aduannya yakni Teradu disangkakan telah melakukan penggelembungan suara caleg DPR RI atas nama H. Bambang Herry Purnama dari Partai Golkar.
Jakarta, DKPP– Pengaduan dengan nomor 106/I-P/L-DKPP/2014 siap disidangkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pengaduan ini diajukan oleh Mohammad Tamyis, salah satu calon anggota legislatif Partai Bulan Bintang (Caleg PBB) dari Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Ada dua Teradu yang diadukan oleh Tamyis, yakni Ketua Panwaslu Kabupaten Pamekasan Zaini dan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Pengaduan kepada Ketua dan Anggota KPU serta Panwaslu Kabupaten Solok Naik Sidang Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan, pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU serta Panwaslu Kabupaten Solok, Sumatera Barat, memenuhi syarat untuk masuk sidang. Keputusan ini setelah DKPP menggelar rapat verifikasi materiil atas perkara nomor