Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan, memilih seorang pemimpin itu bukan ditentukan oleh rating. Bukan pula ditentukan oleh popularitas. Namun ada beberapa kriteria yang mesti dimiliki seorang pemimpin. Pertama, seorang pemimpin mesti mengerti masalah.Kedua, pemimpin harus mengatasi masalah. Ketiga adalah membangun sistem. “Masalah tidak bisa diselesaikan case by case. Tapi
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat-Minggu (7-9/3) kembali menyelenggarakan acara “Penyusunan Modul Bimbingan Teknis Majelis Daerah,†di Hotel Permata, Bogor. Kegiatan kali ini adalah penyusunan modul tahap keempat setelah tahap pertama diadakan di Bandung, tahap kedua di Jakarta, tahap ke tiga di Bogor. Kegiatan penyusunan modul tahap ke empat ini dibuka oleh Ketua DKPP Prof. Jimly Asshidiqqie didampingi Saut H
Jakarta, DKPP– Bertempat di Ruang sidang DKPP, sekitar seratus personel polisi dari Polda Metro Jaya dikerahkan untuk melakukan simulasi pengamanan sidang DKPP, pagi tadi (7/3). Simulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan close protection team (CPT) personel Dit Pamosvit Polda Metro Jaya dalam melakukan pengamanan apabila terjadi kekacauan saat sidang DKPP digelar. Sebelumnya, acara serupa juga
Jakarta, DKPP – Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo curhat mengenai karakteristik masyarakat yang suka meminta sesuatu kepada calon anggota dewan. Masyarakat akan lebih senang memilih para calon yang akan memberi uang bahkan menurut mereka datang ke tempat tahlil saja dapat uang apalagi ini akan menentukan calon pemimpin. Hal ini membuat miris para caleg dari Kabupaten Kulon
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Kulon Progo, DIY Yogyakarta, Kamis (06/03). Mereka adalah H Ponimin Budi Hartono, ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Soleh Wibowo, wakil ketua II DPRD Kabupaten Kulon Progo, Thomas Kartaya, H Soepeno, Suharmanta, Risman Susandi, Didik Suratman, Mujiman, Johan Arif Budiman, Nur Eni Rahayu masing-masing sebagai
Bandarlampung, DKPP– Hadirnya Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini sebagai salah satu narasumber bimbingan teknis (bimtek) di Provinsi Lampung pada Rabu (5/3) mendapat apresiasi tersendiri bagi peserta yang merupakan jajaran KPU dan Panwaslu 14 Kota/Kabupaten se-Provinsi Lampung. Anggota KPU Lampung Handi Mulyaningsih, misalnya, menyebut gaya presentasi Nur Hidayat Sardini atau yang akrab disapa NHS mampu menjadi
Bandarlampung, DKPP- Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini pada Rabu (5/3) menjadi salah satu narasumber dalam acara bimbingan teknis (bimtek) bagi jajaran KPU dan Panwaslu di 14 Kota/Kabupaten se-Provinsi Lampung. Sardini mewakili DKPP untuk menyampaikan materi terkait dengan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu. Kegiatan ini merupakan acara terintegrasi antara KPU, Bawaslu, dan
Bandarlampung, DKPP– Semua penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, termasuk sekretariat bisa dikenakan sanksi kode etik. Maka dari itu, menaati seluruh prinsip kode etik penyelenggara Pemilu menjadi keharusan. Hal itu disampaikan oleh Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini (NHS) saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang kode etik penyelenggara Pemilu untuk jajaran KPU dan Bawaslu
Jakarta, DKPP – Selasa (4/3), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan 7 Putusan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan 1 ketetapan. Jadwal pembacaan dibagi menjadi dua waktu. Pukul 10.30 pembacaan Putusan dugaan pelanggaran kode etik Panwascam Tanjung Harapan, Panwaslu Bandar Lampung, KPU Tolikara, KPU Deliserdang dan Satu Ketetapan KPU
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Maluku Jusuf Idrus Tatuhey. Penjatuhan sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan tadi siang (4/3) pukul 14.00 WIB. Selaku ketua majelis Saut H Sirait dan anggota majelis Ida Budhiati serta Anna Erliyana. “DKPP mengabulkan pengaduan Para Pengadu untuk sebagian,