Pengadu Tidak Hadir, Sidang Berlangsung Buka Tutup

Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pemeriksaan dengan nomor perkara 90/DKPP-PKE-III/2014 dengan Teradu KPU dan Panwaslu Kab Bangkalan Jatim, Rabu (28/5). Pemeriksaan digelar melalui video conference, yang diketuai oleh Saut Hamonangan Sirait di Jakarta sedangkan baik Teradu, Saksi, dan Pihak Terkait beserta Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yaitu Nugroho, Nunuk dan Sri Sugeng Sujatmiko berada

KPU Kab Karimun Minta Waktu Untuk Susun Jawaban

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan Teradu KPU Kab Karimun. Para Teradu dalam sidang pertama ini adalah Eko Purwandoko, Raja Anwar, Samsir dan Ahmad Sulton sebagai Teradu II, III, IV dan V. Dalam pemeriksaan yang berlangsung Senin (26/5), Teradu I atas nama Bambang Hermanto tidak diperiksa DKPP. Hal tersebut dikarenakan pada

Ketua Panwaslu Dairi Diadukan ke DKPP

Jakarta, DKPP – Majelis  Pemeriksa Daerah Provinsi Sumatera Utara menyidang Ketua Panwaslu Dairi Hotmanita Capah, Rabu (28-5). Dia diduga tidak menindaklanjuti laporan pengaduan.        Johnly Simarmata, Pengadu, mengatakan, pada 16 April dia datang ke kantor Panwaslu untuk mengadukan terkait adanya money politic. Pihaknya belum bisa menyerahkan alat bukti namun bisa mengajukan saksi. Bukan laporannya ditindaklanjuti, dia

DKPP Merehabilitasi Anggota dan Sekretaris KPU Sigi

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik Teradu I dan Teradu II atas nama Moh Syarif Latadano dan Muh Nuzul Lapali, sebagai Anggota KPUKabupaten Sigi dan Teradu III atas nama Anwar, selaku Sekretaris KPU Kabupaten Sigi. Mereka dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.   Hal tersebut disampaikan saat sidang dengan agenda pembacaan Putusan di Ruang

Ketua dan Anggota KPU Kab Padang Lawas di Peringatkan

Jakarta, DKPP– Sidang putusan untuk perkara dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab Padang Lawas telah dibacakan oleh Majelis Sidang DKPP hari ini (Jumat, 23/5). Dalam putusannya, DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada Ketua dan Anggota KPU Kab Padang Lawas a.n Syarifuddin Daulay dan Indra Syahbana Nasution. Selain itu, DKPP juga merehabilitasi anggota KPU Kab

Ketua dan Anggota KPU Bulukumba Diberhentikan

*** Dua Ketua PPK Dipecat   Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Ketua dan Anggota KPU Bulukumba. Sanksi yang sama juga dijatuhkan kepada Ketua PPK Kecamatan Bulukumpa dan Ketua PPK Kecamatan Rilau Ale.   “DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetapkepada Teradu I atas nama Sudirjaya dan Teradu V atas nama Ahmad Sainal (masing-masing selaku Ketua dan Anggota

Ketua dan Anggota KPU Kab Pasaman Barat Diperingatkan

Jakarta, DKPP– Sidang putusan untuk perkara dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab Paseman Barat telah dibacakan oleh Majelis Sidang DKPP hari ini (Jumat, 23/5). Dalam putusannya, DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada kelima Teradu yakni Teradu I atas nama Syafrinaldi, Teradu II atas nama Eki Kurniawan, Teradu III atas nama Mardayanti, Teradu IV atas

Ketua KPU Katingan Mendapat Peringatan Keras

  Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi tertulis berupa peringatan keras kepada Ketua KPU Katingan Sapta Tjita. DKPP juga memberikan sanksi tertulis berupa peringatan kepada H. Wirman K Saad, Subandy, Leti Resia Novika, Usman Sitepu selaku anggota KPU Kabupaten Katingan dan Alfonse, ketua Panwaslu Kec. Katingan Hilir. Sanksi tersebut disampaikan saat sidang dengan agenda pembacaan Putusan, Jumat

Ketua dan Anggota Panwaslu Jakarta Selatan Direhabilitasi

Jakarta, DKPP– Sidang putusan untuk perkara dengan Teradu Ketua dan Anggota Panwaslu Jakarta Selatan telah dibacakan oleh Majelis Sidang DKPP hari ini (Jumat, 23/5). Dalam putusannya, DKPP merehabilitasi nama baik para Teradu yakni Yusuf Satyanegara, Ahmad Ari Masyhuri,danAnwar Ahmad Sanusi.   “Memerintahkan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan Putusan ini, memerintahkan BadanPengawasPemilihanUmumRepublik Indonesia untuk mengawasi