Jakarta, DKPP- Teradu, Ketua dan Anggota KPU Kab Musi Rawas mengaku sempat merasa galau saat menerima rekomendasi dari Panwaslu Kab Musi Rawas. Pernyataan tersebut disampaikan Teradu saat menjalani sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, Kamis (3/7/14). “Kami tidak berani menjalankan rekomendasi Panwas, karena kami tidak menerima rekomendasi secara tertulis, kami tidak berani
Jakarta, DKPP– Ketika banyak orang berharap aduannya dapat disidangkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Parlagutan yang merupakan Pengadu perkara dari Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, justru tidak hadir dalam sidang kode etik yang digelar hari ini (Kamis, 3/7). Dari keterangan sekretariat DKPP, Pengadu yang juga Anggota Panwaslu Kota Padangsidimpuan, mengaku masih dalam perjalanan ke ruang
***Sosialisasi dan SOP Media Massa Menjadi Prioritas Jakarta, DKPP- Rapat koordinasi yang melibatkan tim pemeriksa daerah memasuki hari kedua pada Rabu, (2/7/14). Pada hari kedua ini, acara diisi dengan pemaparan supporting system yang disampaikan oleh Sekjen KPU Arif Rahman Hakim, Sekjen Bawaslu/DKPP Gunawan Suswantoro dan TA DKPP Dr. Syopiansyah Jaya Putra. Dalam pemaparannya, masing-masing Sekjen
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah membuka Rakornas Tim Pemeriksa Daerah, Selasa (1/7) malam. Hari ini, Rabu (2/7) Rakornas hari ke II dilanjutkan dengan agenda “Supporting System†Dalam Kelancaran Pelaksanaan Tugas DKPP. Pembahasan yang dimulai pada pukul 09.00 WIB dihadiri oleh Gunawan Suswantoro Sekjen Bawaslu/ DKPP, Arief Rahman Hakim Sekjen KPU dan
Jakarta, DKPP- Bertempat di Hotel Aryaduta, Jakarta Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie membuka rapat koordinasi bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) pada Selasa malam (1/7/14). Dalam sambutannya, Prof Jimly memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim pemeriksa daerah yang telah membantu tugas DKPP dalam menangani perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. “Jika ada Tim Pemeriksa Daerah
Medan, DKPP – Sidang kode etik KPU Labuhanbatu Utara mencocokan tanda tangan saksi dalam rekapitulasi tingkat PPS dan PPK, (27/6). Saksi yang hadir dari Partai Gerinda dan Partai PDI Perjuangan yang dihadirkan Pengadu. Saksi Partai Gerindra tidak mengakui tandatangannya yang ada pada C.1 upload hasil scaning sehingga data pada C.1 tersebut juga tidak diakui kebenarannya Selaku Teradu,
Medan, DKPP – Sidang kode etik KPU Tapanuli Utara (Taput) dan PPK Siborong-borong memasuki babak kedua, (27/6). Sidang berlangsung di kantor sekretarait Bawaslu Sumatera Utara, Jalan Sei Bahorok, Medan. Dalam sidang ini terungkap bahwa petugas PPK Siborong-borong diberhentikan karena tidak taat melaksanakan tugas. Hal itu berawal dari surat rekomendasi Panwaslu Taput. Isinya agar KPU Taput
Medan, DKPP – Sidang kode etik ketua dan ketua Panwaslu Nias, Sumatera Utara berlangsung buka tutup, Jumat (27/6). Pasalnya, Pengadu, Junius Ndraha, tidak hadir. Ketidakhadiran Pengadu merupakan kali kedua. Pada waktu sidang pertama, (16/6) pun tidak hadir. “Kami merekomendasikan untuk langsung pembacaan Putusan saja,†kata koordinator Tim Pemeriksa Daerah Prof Monang Sitorus saat sidang. Selain
Jakarta, DKPP- Dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Prov Kaltim, yang digelar hari ini Selasa (30/6), Pengadu Gamal mengungkapkan tiga pokok masalah yang dilakukan oleh para Teradu. Menurut Pengadu, ketiga pokok masalah tersebut yakni, adanya proses rekruitmen komisioner KPU Kab/Kota di Kaltim yang tidak sesuai dengan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar Rapat Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Tugas dengan seluruh Tim Pemeriksa Daerah di seluruh Indonesia. Acara ini akan berlangsung selama tiga hari, 1-3 Juli 2014 di Hotel Arya Duta, Jalan Prapatan No.44-48, Tugu Tani, Jakarta. Adapun agenda dari acara rapat ini yakni pada hari pertama, 1 Juli