Bogor, DKPP – Dalam rangka memperjelas prosedur kerja, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyusun Standard Operating Procedure (SOP) terkait pengaduan, persidangan, dan penyebarluasan informasi. Jumat (19/9) penyusunan memasuki hari kedua. Sebenarnya SOP terkait hal-hal itu sudah diterapkan selama ini, namun melihat perkembangan situasi, maka perlu diperbaharui, ungkap Nur Hidayat Sardini, anggota DKPP. Selain
Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara bertajuk “Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Putusan Dan Upload Putusan di Media/Website.†Pembahasan berlangsung mulai Kamis(18/9) hingga Sabtu (20/9) bertempat di Padjadjaran Suites Hotel, Bogor. Acara dibuka oleh Kepala Biro Administrasi DKPP, Ahmad Khumaidi dan dihadiri oleh Kabag, Kasubbag dan staf persidangan di lingkungan
Jakarta, DKPP- Setelah menggelar lima kali persidangan untuk perkara KPU Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Majelis Sidang Saut Hamonangan Sirait bersama Anna Erliyana dan Ida Budhiati menyatakan sidang untuk perkara tersebut dianggap cukup. “Dari segi keterangan kami rasa sudah cukup, harusnya pada sidang keempat lalu kami anggap cukup, namun Pengadu minta untuk digelar sidang kembali, maka
Jakarta, DKPP- Hari ini, Kamis (18/9) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dua anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Sidang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jl MH Thamrin No 14 Jakarta Pusat, yang dipimpin oleh Saut Hamonangan Sirait bersama Anna Erliyana, Nur Hidayat Sardini, dan Nelson
Jakarta, DKPP – Muhamad Nur DG Ramatu mengaku telah bolak-balik ke kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Namun tidak mendapatkan jawaban. “Kami sudah empat kali ke kantor Bawaslu. Sampai sekarang putusannya saya tidak tahu. Tahu-tahu putusan Bawaslu itu ada di DPP Partai Demokrat yaitu di Caleg Nomor urut 7 saat sidang di Mahkamah Partai,†kata Muhammad bersama
Jakarta, DKPP- Tris Kurniawan, Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang, Aceh, sejak hari ini, Rabu (17/72014), secara resmi diberhentikan dari jabatannya. Tris dinilai terbukti telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Teradu terbukti melanggar pasal 3, jo pasal 5 huruf b tentang asas jujur, huruf d tentang kepastian
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Rabu (17/9/2014) menggelar sidang putusan terhadap 25 perkara. Sidang digelar di kantor DKPP Jakarta dan diikuti secara video conference oleh para pihak yang hadir di kantor Bawaslu Provinsi asal perkara. Dari 25 perkara, ada beberapa perkara yang putusannya dijadikan satu. Sehingga total perkara yang diberikan putusan
Jakarta, DKPP – Sama seperti tugas seorang hakim di pengadilan umumnya, majelis kode etik penyelenggara Pemilu bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Menurut UU No 15 Tahun 2011, DKPP itu dikonstruksi sebagai lembaga peradilan. Tapi lembaga peradilan ini bukan di bawah Mahkamah Agung (MA). Posisi DKPP hanyalah lembaga peradilan di lingkungan penyelenggaraan Pemilu. Di dalam
Jakarta, DKPP – lagi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang kode etik dengan agenda pembacaan 17 Putusan, besok (17/9) pukul 14.30 WIB. Lokasi sidang di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu Lantai 5, Jalan MH Thamrin No.14. Tujuh belas Putusan itu antara lain ; KPU Kalimantan Timur, KPU Poso, KPU dan Panwaslu Sigi, KPU Banyuasin, KPU Maros,
*** Sidang Berlangsung 35 Menit Jakarta, DKPP – Sidang kode etik anggota KPU Kalimantan Barat Viryan hanya berlangsung 35 menit, Selasa (16/9) pukul 13.00 WIB. Pasalnya, Pengadu, Marrie Andi Muhammadiyah, tidak hadir. Bertindak selaku ketua majelis Prof. Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Nelson Simanjuntak, Ida Budhiati, Saut H Sirait. “Kami sudah melakukan pemanggilan kepada Pengadu. Pengadu mengatakan, dia