Jayapura, DKPP- Penetapan hasil Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Tolikara, Papua, masih bermasalah. YB Panus Jingga, dari DPC Partai Nasdem, mengaku telah dirugikan oleh KPU Tolikara. Dalam sidang kode etik yang digelar DKPP, Kamis (2/10), Panus mengungkapkan bahwa KPU Tolikara telah memalsukan data dengan menghilangkan suara seluruh caleg dari Nasdem di Tolikara. “Pleno rekapitulasi
Jayapura-DKPP,- Kamis (2/10) DKPP merupakan hari kedua bagi DKPP dalam menggelar sidang daerah di Papua. Dalam hari kedua ini, sebanyak 9 perkara akan disidangkan di dua tempat yakni Polda Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua. Kesembilan perkara ini, dibagi kedalam 6 persidangan secara marathon yang di dua tempat yang masing-masing dimulai pukul 09.30 WIT, 13.00
Jayapura, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) “mengharamkan†apabila Anggota maupun stafnya bertemu pihak yang sedang berperkara di DKPP di luar persidangan. “Ini merupakan etika kami, apabila anda sedang beperkara, bertemunya di ruang persidangan, Anda mengklarifikasi semuanya di persidangan,†kata salah satu staf bagian Pengaduan Santo Gotia, di Jayapura kemarin, (1/10). Saat itu, Santo bersama
Jayapura, DKPP- KPU Kabupaten Mimika, Papua, memutuskan untuk mengambil alih tugas salah satu Panitia Pemilihan Daerah (PPD) di Mimika. PPD atau nama lain dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dimaksud adalah PPD Kecamatan Kuala Kencana, Mimika. Keputusan tersebut dipermasalahkan oleh salah satu calon anggota legislatif (caleg) DPRD Mimika dari Partai Gerindra M Nurman S Karupukaro.
Jayapura, DKPP- Amos Edoway calon anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi Papua dari Partai Kebangkitan Bangsa menduga KPU Provinsi Papua telah menghilangkan suaranya. Akibatnya, dia gagal memperoleh kursi legislatif. Dugaan itu terungkap dalam sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar di kantor Kepolisian Daerah (Polda) Papua, di Jayapura, Rabu (1/10). Menurut
*** Terhadap UU Pemilukada di Mahkamah Konstitusi Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pemerintah atau presiden tidak bisa mengajukan yudicial review terhadap Undang-Undang Pemilukada di Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, pemerintah tidak memiliki legal standing atas undang-undang yang telah dibuatnya sendiri. “Pemerintah tidak perlu menggugat. Karena yang menggugat pemohonnya sudah banyak. Ada masyarakat,
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sebelas sidang yang digelar di Jayapura, Papua. Sebelas sidang tersebut akan digelar pada Rabu – Kamis ( 1-2 Oktober 2014) dan terdiri atas 17 perkara. Sidang tersebut akan dipimpin langsung oleh empat Anggota DKPP yakni Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Valina Singka Subekti dan Nelson
*** Terhadap Pemilukada Jakarta, DKPP – Dewan Perwakilan Rakyat telah mengetok Rancangan Undang-Undangan Pemilukada (RUU Pemilukada) menjadi Undang-Undang Pilkada. Dalam undang-undangan tersebut, isu yang menjadi perdebatan di parlemen adalah mengenai pelaksanaan Pemilukada, apakah dilaksanakan secara langsung, rakyat memilih, atau tidak langsung, melalui DPRD. Kubu pro pemilukada tidak langsung yang menjadi “pemenangâ€. Ketua Dewan Kehormatan
Bogor, DKPP – Kabar gembira bagi justice seeker, karena DKPP akan menambahkan sistem pelaporan yang lebih mudah dan praktis dari sebelumnya. Dari yang awalnya Pengadu harus datang langsung ke kantor DKPP di Jl MH Thamrin 14 Jakarta, dengan membawa persyaratan baik dalam bentuk soft file dan hardcopy. Atau dengan mengunduh formulir yang ada di website
Bogor, DKPP – Jum’at (26/9), DKPP kembali melanjutkan pembahasan SOP verifikasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pembahasan hari kedua kali ini dipimpin langsung oleh anggota DKPP, Saut Hamonangan Sirait, Ida Budhiati, dan Nelson Simanjuntak bersama tenaga ahli dan jajaran sekretariat DKPP. Agenda pembahasan hari kedua yakni SOP penerimaan Pengaduan langsung di sekretariat Bawaslu. Pembahasan