Jakarta, DKPP – Sidang kode etik KPU Paniai digelar, tadi siang (23/1). Sidang berlangsung melalui video conference di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, dan Mapolda Papua. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan dari staf sekretariat KPU Paniai Irwan. Pada sidang sebelumnya (7/1), dia absen dikarenakan sakit. Untuk diketahui, Yulius Degei, Yosef Degei, Yohanes Kudiai, Ottopianus Gobai mengadukan Ham Nawipa,
Jakarta, DKPP- Dua calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Tolikara, Papua, Yanpither Murib dan Emenus Lambe, secara bersama menuduh KPU Tolikara telah berbuat curang dalam Pemilu Legislatif 2014. KPU Tolikara, kata mereka, telah mengalihkan suara caleg. “Saya adalah caleg terpilih dengan suara 4.869. Kenapa KPU bisa mengganti saya dengan caleg lain, Tear Kogoya yang suaranya
Jakarta, DKPP – Tahun 2015 adalah tahun ketiga dibentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Di tahun ini DKPP ingin mengembangkan dirinya menjadi “centre of excellencess.†Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara DKPP, Nur Hidayat Sardini pada rapat yang membahas Sistem Informasi Peradilan Etika Penyelenggara Pemilu (SIPEPP) Rabu (21/1). Pada 2015 ini banyak rencana yang ingin
Jakarta, DKPP- Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie, Selasa (20/1), memberikan masukan kepada Komisi II DPR RI terkait pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam masukannya, Ketua DKPP menjelaskan bahwa terdapat beberapa yang mengganggu
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menyampaikan, lima belas tahun terakhir Indonesia memasuki demokratisasi, pascareformasi. Indonesia sudah banyak hal yang berkembang, termasuk rules of law, prinsip-prinsip negara hukum. Demokrasi dan rules of law tidak bisa dipisahkan. “Demokrasi yang sehat hanya mungkin ditopang oleh bekerjanya, dan tegaknya rules of law. Pada saat yang sama, negara
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) turut berpartisipasi dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2014 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Pemeringkatan keterbukaan informasi pada badan publik ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Adapun motode penilaian yang dilakukan yakni
Jakarta – Pemilu Legislatif 2014 sudah selesai. Tapi masih saja ada pihak yang mengadukan penyelenggara Pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelanggaran kode etik. Menurut Juru Bicara DKPP Nur Hidayat Sardini, ada 6 pengaduan yang masuk ke Sekretariat Biro DKPP. Semua perkara masih ada kaitannya dengan Pemilu Legislatif 2014. Keenam perkara tersebut,
Jakarta, DKPP- Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (16/1), menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada salah satu Teradu dari Komisi Independen Pemilu (KIP) Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, atas nama H. Syahrial Raf. Sedangkan, empat Teradu lainnya yang juga komisioner KIP Aceh Singkil, yakni Yarwin Adi Dharma, Dodi Syah Putra, Tita Rospita, dan Rahman Syukur direhabilitasi.
Jakarta, DKPP – Di awal tahun 2015, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan kepada dua penyelenggara Pemilu. Mereka adalah Gustiar, ketua KPU Kubu Raya dan H Syahrial Raf, anggota KIP Aceh Singkil. Hanya saja, jenis sanksinya berbeda. Kepada H Syahrial Raf berupa peringatan keras. Sedangkan Gustiar sanksi peringatan. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan
Jakarta, DKPP- Gustiar Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya mendapat Peringatan dari DKPP. Peringatan tersebut dijatuhkan DKPP pada sidang pembacaan putusan yang digelar hari ini, Jumat (16/1) di Ruang Sidang DKPP. “Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu atas nama Gustiar, S.Pd.I selaku Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya terhitung sejak dibacakannya Putusan ini,†demikian bunyi petikan amar