Adakan Pertemuan dengan Seorang Caleg, Ketua KPU Humbang Hasundutan Diberhentikan

Jakarta, DKPP- Tindakan Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Eviasi Manalu sungguh tidak patut ditiru oleh penyelenggara Pemilu yang lain. Di tengah tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 dia membuat pertemuan dengan seorang calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Nasdem bernama Posma Otto Manalu yang juga Pengadu dalam perkara ini. Apalagi, pertemuan tersebut diadakan di

Terbitkan SK di Luar Pleno, Dua Teradu dari KPU Mimika Diberhentikan

Jakarta, DKPP- Dua Teradu, yakni Ketua KPU Kabupaten Mimika, Papua, Yohanes Kemong dan Anggota Michael Beanal, resmi diberhentikan secara tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pemberhentian tersebut disampaikan dalam sidang putusan DKPP, Rabu (29/7), di ruang sidang DKPP, Jakarta. “Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I Yohanes Kemong selaku Ketua merangkap Anggota KPU

Tak Terbukti Melanggar, Lima Komisioner KPU Tapsel Direhabilitasi

Jakarta, DKPP- Lima Komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang diadukan oleh Henrima melalui kuasa hukumnya Muchtar Pakpahan, hari ini Rabu, (29/7) direhabilitasi oleh DKPP lantaran tak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Kelimanya yakni, Potan Edy Siregar, Mustar Edi Hutasuhut, Rafikah Nawary, Syawaludin Lubis dan Panataran Simanjuntak. Henrima yang merupakan Caleg DPRD Kabupaten Tapanuli

Besok, DKPP Bacakan Tiga Putusan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan tiga Putusan besok, (Rabu, 29/7) pukul 14.00 WIB di Ruang Sidang DKP Jalan MH Thamrin dan video conference. Yaitu, Putusan KPU Kabupaten Mimika (Papua), KPU Tapanuli Selatan dan KPU Humbang Hasundutan (Sumatera Utara). Selaku Pengadu perkara dugaan pelanggaran kode etik KPU Mimika; Febianus Jemadu (PDIP),Robby K.

Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Palangkaraya, DKPP – Data yang dihimpun oleh Sekretariat DKPP pada tahun 2013 ada sebanyak 15 pengaduan/laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dan 11 pengaduan/laporan pada tahun 2014 untuk Provinsi Kalimantan Tengah.   “DKPP yang merupakan quasi judicial dalam lingkup kekuasaan kehakiman memiliki peran menegakkan kode etik penyeleggara pemilu. Model persidangan

Asas Asas Persidangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Palangkaraya, DKPP – Tenaga Ahli DKPP, Dr. Ihat Subihat dalam paparannya pada Bimbingan Teknis Bantuan Hukum kepada penyelenggara tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tidak Pidana dan PHP (Perselisihan Hasil Pemilu) di Hotel Aquarius Boutique Jumat (24/7) menjelaskan bahwa penanganan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu oleh DKPP dijalankan melalui sebuah sidang

Prinsip-Prinsip Peradilan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Palangkaraya, DKPP – “Kehadiran DKPP sebagaimana diatur dalam Undang-undang 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, menjadi penanda penting bagi pembangunan demokrasi modern  bangsa Indonesia. Karena era ini menandai pentingnya etika penyelenggara pemilu sebagai ide yang coba diperkenalkan dalam sistem pemilu demokrasi”. Demikian Tenaga Ahli DKPP, Dr. Ihat Subihat dalam paparannya pada Bimbingan Teknis Bantuan Hukum

Hadapi Pilgub dan Pilbup Desember 2015 KPU Kalteng Gelar Bimtek

Palangkaraya, DKPP – Menghadapi Pilkada serentak pada 9 Desember 2015, KPU Kalimantan Tengah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Bantuan Hukum kepada penyelenggara tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tidak Pidana dan PHP (Perselisihan Hasil Pemilu). Acara yang diselenggarakan di Hotel Aquarius Boutique itu berlangsung selama tiga hari mulai Rabu (22/7) hingga Jumat (24/7) ini dihadiri

Gunawan Suswantoro: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap DKPP Tinggi

Jakarta, DKPP – King Prajadhipok’s Institute Research and Development Office  Kamis (9/7) berkunjung ke kantor DKPP RI di Gedung Bawaslu Jalan MH Thamrin 14, Jakarta. Delegasi yang terdiri atas Pattama Subkampang, Dr Lertporn Udompong dan Nattakarn Sukolratanametee berkunjung dalam rangka mempelajari tentang DKPP dan Bawaslu.  Acara diawali penjelasan Sekjen Bawaslu,  Gunawan Suswantoro mengenai struktur dan

Ketua DKPP: Hormati Putusan MK

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa semua pihak harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena putusan MK sama dengan undang-undang. Putusan MK sudah bersifat final dan mengikat.     “Sesebal apapun putusannya, misalnya, kita harus laksanakan (putusan MK, red),” katanya saat diwawancara oleh wartawan di ruang kerjanya,