Bandar Lampung, DKPP – Anggota DKPP eks officio Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas dalam paparannya pada Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Aula kantor KPU Provinsi Lampung, Jl. Gajah Mada 87 Bandar Lampung Jumat (21/8) menyampaikan bahwa kehadiran DKPP sebagaimana diatur dalam Undang-undang 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, menjadi penanda penting bagi pembangunan demokrasi modern
Bandar Lampung, DKPP – Sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki perhatian serius terhadap agenda nasional yaitu Pilkada serentak di 9 provinsi, 22 kabupaten dan 36 kota yang akan digelar 9 Desember 2015. DKPP bertanggung jawab mewujudkan proses pemilu yang berintegritas dan berkualitas dengan cara menegakkan kode etik penyelenggara
Balikpapan, DKPP- Dalam dunia kepemiluan, jajaran penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu dituntut untuk mematuhi dua norma yang melekat dengan jabatannya, yaitu norma hukum dan norma etik. Kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam dunia kepemiluan dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan etik yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu. “Pada prinsipnya sesuatu yang dilarang oleh hukum juga
Balikpapan, DKPP – Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada serentak di akhir tahun 2015, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan sosialisasi di Pulau Kalimantan. Acara yang bertema “Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Dalam Rangka Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Pelaksanaan Pilkada di Provinsi Kalimantan Timur†dilaksanakan di Aula KPU Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (19/8). Kegiatan
Jakarta, DKPP – Ada beberapa daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak, dimungkinkan terjadi calon tunggal. Kondisi tersebut berdampak pada penundaan pelaksanaan Pilkada. Bila kondisi tersebut, dinilai akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie menjelaskan, semangat dari undang-undang Pilkada adalah meminimalisir orang-orang yang berburu jabatan. Akibatnya, persyaratan diperketat.
Jakarta, DKPP- Provinsi Lampung adalah salah satu provinsi yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015. Sesuai data KPU Provinsi Lampung, di provinsi ini akan ada delapan Pilkada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, yakni Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Way Kanan,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan anggota KPU Kab Keerom, Sara Yambeyabdi. Teradu dilaporkan oleh staf sekretariatnya, S. Novieta Ch. Thanos. Dalam pemeriksaan yang berlangsung di ruang sidang DKPP melalui sidang video conference di kantor Bawaslu provinsi Papua, Novieta selaku Pengadu memaparkan bahwa dia telah
Jakarta, DKPP- Provinsi Bengkulu adalah salah satu provinsi yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 2015. Sesuai data KPU Provinsi Bengkulu, di provinsi ini akan ada sembilan Pilkada, yakni satu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta delapan Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, yakni Kabupaten Bengkulu Selatan, Kaur, Seluma, Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong,
Melbourne, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie dan Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro berkesempatan melakukan kunjungan ke Gedung Parlemen Victoria di Melbourne, Australia, Kamis ( 13/8). Lokasi pertemuan bertempat di Australian, salah satu ruangan bersejarah, tempat dimana ruangan Penyusunan Konstitusi khususnya negara bagian Victoria. Kunjungan ketua DKPP didampingi Sekjen Bawaslu untuk memenuhi
Bogor, DKPP – Sudah sewajarnya penyelenggaraan Pemilu ini dikontrol baik oleh masyarakat, aktivis penggiat Pemilu, DPR atau Pemerintah dan lain sebagainya. Pasalnya, biaya pelaksanaan Pemilu itu sedemikian besar. Pelaksana Harian (Plh) Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nur Hidayat Sardini mengatakan, biaya pelaksanaan dari Pemilu ke Pemilu membutuhkan biaya trilyiunan. Pemilu 2004 menghabiskan biaya 9,1