Jakarta, DKPP – Anggota Panitia Pengawas Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, Rudy Iskandar Zulkarnain, harus menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar DKPP siang ini (27/1). Dia dilaporkan Edy Syarifuddin, Rusidi Rusdan, dan Fitri Heriyanti, selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau karena diduga berpihak terhadap Paslon Bupati-Wakil Bupati Bengkalis Nomor Urut 1 atas nama
Jakarta, DKPP – Sidang kode etik KPU Luwu Utara, Sulawesi Selatan digelar untuk yang kedua kalinya, Rabu (27/1) pukul 14.00, kali ini bertempat di Mabes Polri dan Mapolda Sulawesi Selatan. Agendanya adalah mendengarkan keterangan dari pihak percetakan dan saksi ahli. Dalam keterangan tertulisnya, CV Makasar Grafika menjelaskan bahwa dalam proses pencetakan formulir daftar pasangan calon,
Jakarta, DKPP – Sidang kode etik Halmahera Timur, Maluku Utara, memasuki babak kedua. Agenda kali ini adalah mendengarkan keterangan tujuh saksi yang dihadirkan Pengadu. Sidang digelar melalui video conference di Mabes Polri dan Mapolda Maluku Utara, Rabu (27/1) pukul 11.00 WIB. Selaku ketua majelis Nur Hidayat Sardini dan dua dibantu oleh empat Tim Pemeriksa Daerah (TPD). Pengadu Dheny
Jakarta, DKPP – Ketua dan tiga Anggota KPU Halmahera Selatan, Maluku Utara, harus menjalani sidang sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara Pemilu. Mereka dinilai berupaya memenangkan salah satu pasangan calon dalam Pilkada setempat. Sultan Alwan yang juga Pengadu menilai, para Teradu, ketua dan tiga anggota KPU Halmahera Selatan, diduga memenangkan salah satu pasangan calon bupati dan
Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terpaksa menunda agenda sidang perkara nomor 13/DKPP-PKE-V/2016. Penundaan tersebut karena ketidakhadiran Teradu yakni ketua PPK Sindangbarang Dede Suherman. “Lapor yang mulia, hasil komunikasi terakhir dengan Teradu. Teradu tidak dapat hadir dalam sidang karena, pertama sakit, kedua ada SK pemberhentian sementara, ketiga tidak tahu alamat DKPP,†ucap Dominikus selaku staf
Jakarta, DKPP – Pernyataan tersebut disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini saat diwawancarai oleh sejumlah media usai sidang pelanggaran kode etik dengan agenda pembacaan putusan Selasa, 26 Januari 2016. “Pelaku kekerasan terhadap penyelenggara pemilu harus ditindak dengan tegas. DKPP bertanggungjawab menjaga dan membela kehormatan aparat penyelenggara pemilu yang telah bekerja dengan baik
Jakarta, DKPP- Anggota Panwascam Kedokanbunder M. Soleh yang diadukan oleh Panwas Kabupaten Indramayu, hari ini, Selasa (26/1) dikenakan sanksi berupa Pemberhentian Tetap oleh DKPP. “Mengabulkan permohonan Pengadu untuk seluruhnya, menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama M. Soleh selaku Anggota Panwascam Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu,†tutur anggota DKPP Endang Wihdatiningtyas yang membacakan amar
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap enam orang Pengawas Pemilu. Mereka adalah masing-masing satu orang dari Panwas Cianjur, Panwascam Kedokanbunder, Indramayu, dan ketua serta dua anggota Panwas Manado (lihat daftar di bawah). Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin,
Jakarta, DKPP- Sidang putusan untuk perkara Panwaslu Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, diputus hari ini, Selasa (26/1). Dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, tersebut, DKPP menilai tiga Teradu yakni Ketua dan dua Anggota Panwaslu Kota Balikpapan tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. “Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi nama baik Teradu I
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (25/1) menggelar pemeriksaan terhadap Darwis, Hakpri, Adly Yusuf Saepi, Asri Alam Andi Baso, dan Irwan Kurniawan, ketua dan anggota KPU Kab Kolaka Timur (Koltim). Mereka diadukan oleh anggota Panwas Kab Koltim, La Golonga. Pasalnya, ada kekurangan surat suara dalam pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015