Jakarta, DKPP-Anggota KPU Kab Banggai atas nama Supriady Djafar mendapat sanksi pemberhentian oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jum’at (1/4). Pasalnya dia terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik yang didalilkan oleh Alwin Palalo selaku Panwas Kab Banggai. Dalil aduan yang terbukti dari perkara dengan nomor 79/DKPP-PKE-V/2016 ini, satu diantaranya yakni Supriady terbukti telah berlaku tidak jujur
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (1/4), melanjutkan sidang etik perkara dari Provinsi Kalimantan Barat. Teradu adalah jajaran KPU dan Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu serta komisoner KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Ini adalah sidang kali kedua, setelah sidang pertama yang digelar pada 25 Februari 2016. Pengadu adalah pasangan calon bupati dan wakil
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memvonis Sukardi tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Penyelenggara Pemilu di masa datang. Dia dinilai telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan lima Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, dan melalui video confrence, Kamis (31/3/2016). Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis
Jakarta, – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menunda pembacaan Putusan dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Bengkalis. Tujuannya demi pelayanan terhadap para pencari keadilan. Menurut Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, sidang pemeriksaan ketua dan empat anggota KPU Bengkalis ini sebetulnya sudah selesai. Rapat pleno anggota juga sudah menyepakati bila hari ini agendanya pembacaan putusan.
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (31/3), telah membacakan putusan untuk perkara dengan Teradu tiga komisioner KPU Halmahera Barat, Maluku Utara. Dari penilaian DKPP, setelah melalui sidang pemeriksaan, ketiga komisioner tersebut tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. DKPP memutuskan untuk merehabilitasi mereka. “Menolak pengaduan para Pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi nama baik Teradu
Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Kamis (31/3) membacakan enam putusan dengan Teradu ketua dan anggota KPU Kab Halmahera Barat, KPU Kab Halmahera Utara, KPU Kab Bengkalis, KPU dan Panwas Kab Samat, KPU Kab Intan Jaya dan Panwascam Luas Kab Kaur. Selain putusan, DKPP juga membacakan ketetapan untuk perkara dengan Teradu Panwascam Manna
Jakarta, DKPP- Ketua KPU Kabupaten Mimika, Papua, Agus Hugo Kreey dan satu anggotanya, Iliam Clementia Komber, selain menjabat komisioner KPU Kabupaten ternyata juga masih berstatus karyawan aktif di PT Freeport Indonesia. Hal itu terungkap setelah keduanya mengakui dalam sidang etik di DKPP, Selasa (22/3). Sesuai pokok materi aduan yang disampaikan oleh Pengadu, Derek Mote, dua
Jayapura, DKPP – Calon Bupati Kabupaten Nabire Deki Kayame yang berpasangan dengan Adektus Takerubun merasa ada yang janggal dengan hasil perolehan suara. Pasalnya, ada suara yang hilang. Dalam sidang, Decky menyebutkan bahwa perolehan suara Paslon Decky Kayame-Adektus Takerubun di Distrik Dipa berkurang dari jumlah seharusnya 4.800 suara menjadi 1.856 suara, sedangkan di Distrik
Jayapura, DKPP – Yan Imbab dan Dwi Saptawati Trikora Dewi, pasangan calon Pemilukada Supiori 2015 mempermasalahkan mengenai profesionalisme kinerja ketua dan empat anggota KPU Supiori. Melalui kuasa hukumnya, Taufik Basari, mendalilkan bahwa ketua dan anggota KPU Supiori tidak melakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal tersebut terungkap dalam sidang kode etik KPU Supiori
Bacan, DKPP- Sebanyak 20 tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Bacan, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Sabtu (19/3), melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Anggota DKPP Dr. Nur Hidayat Sardini turun langsung untuk meninjau jalannya PSU. “PSU di Halsel (Halmahera Selatan) ini sangat penting dicermati karena ada dua pasangan calon yang bersaing