Surabaya, DKPP- Dalam rangka evaluasi terhadap Pemilukada serentak 2015 lalu, DKPP menggelar kegiatan focus group discussion (FGD). Dengan mengundang akademisi di wilayah Jawa Timur, Kamis (16/6). Tema yang diusung dalam kegiatan ini adalah “Evaluasi Kritis Integritas Penyelenggaraan Pemilukada Serentak 2015 dan Reformulasi Sistem Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Di Masa Datangâ€. Hadir langsung dalam kegiatan
Palangkaraya, DKPP – Melanjutkan FGD Kamis (16/6), sesi yang dipandu Tenaga Ahli DKPP, Ferry Faturokhman,Ph.D ini membahas problematika pada Pelaksanaan Tahapan Pemilu. Dalam pengantarnya dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini memaparkan enam problematika dalam pelaksanaan tahapan pemilu yakni terkait Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Minggu Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Penetapan. Keenam problematika
Palangkaraya, DKPP – Dalam rangka kedudukan KPU, BAWASLU, dan DKPP sebagai satu-kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, DKPP menginisisasi Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pemilu Tahun 2012-2017: “Penyusunan Laporan dan Usulan Perbaikan Penyelenggaraan Pemiluâ€. Setelah pembukaan FGD pada semalam, pagi ini FGD dilanjutkan dengan memetakan problematika pemilukada yang berlangsung dalam kurun waktu 2012-2014 dan
Palangkaraya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan lembaga penyelenggara pemilu yang bersentuhan langsung dengan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana KPU dan Bawaslu. Meskipun demikian permasalahan penyelenggaraan pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung hampir seluruhnya bersentuhan dengan DKPP. Data per 16 Mei 2016, sebanyak 1.495 pengaduan dan/atau laporan ditolak dan 752 pengaduan dan/atau laporan
Jakarta, DKPP – Masih dalam rangkaian perayaan Milad DKPP yang keempat, Senin (13/6), Ketua KPU, Husni Kamil Manik, memberikan keterangan terkait rencana Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 9A Revisi Undang-Undang Pilkada yang telah disahkan oleh DPR. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II, Muhammad Lukman Edy dalam sambutannya menyoal agar KPU tidak melakukan
Palangkaraya, DKPP – Berdasarkan Inpres No 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Lembaga Negara baik Kementerian maupun Non-Kementerian wajib melaporkan hasil kinerja lembaga mereka. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara DKPP, Dr. Nur Hidayat Sardini dalam sambutan acara Focus Group Discussion “Problematika, Evaluasi, dan Usulan Perbaikan Penyelenggaraan Pemiluâ€. Acara digelar di Ruang Kahiyangan 3 Swiss
Palangkaraya, DKPP – Berpijak dari sudut pandang penegakan kode etik dalam memotret penegakan hukum dan etika penyelenggaraan pemilu, DKPP berkesimpulan bahwa membangun konsolidasi demokrasi pemilu berintegritas tidak hanya terletak pada integritas penyelenggara pemilu tetapi integritas sistem penyelenggaraan pemilu. Salah satu faktor determinan bagi tegaknya demokrasi pemilu berintegritas adalah penyelenggara pemilu. Untuk merekonstruksi dan mengidentifikasi berbagai
Jakarta, DKPP – Ketua Bawaslu, Prof. Muhammad, menyampaikan dua poin penting dalam sambutan Perayaan Ulang Tahun Keempat DKPP, Senin kemarin (13/6). Pertama, jika ada lembaga yang paling berbahagia di Republik Indonesia ini, jawabnya ialah Bawaslu. Mengapa, karena Bawaslu satu atap dengan DKPP. Dekat dalam arti positif, dan saya patut bangga. “Dalam sejarah Republik ini, belum
Jakarta, DKPP – Dalam sambutannya, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Dr. Anwar Usman,S.H., M.H., menyatakan bahwa perayaan Ulang Tahun Keempat DKPP kebetulan dilaksanakan bertepatan dengan Bulan Ramadhan, bulan yang penuh maghfiroh dan penuh berkah. “Oleh karena itu, meskipun tadi Bapak Sekjen Gunawan menyatakan perjalanan DKPP cukup panjang, tetapi bagi saya, empat tahun merupakan usia yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merayakan hari jadi yang keempat pada Senin, (13/06). Perayaan bertempat di lapangan parkir Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Jakarta, Jalan MH Thamrin No. 14 yang dimulai pukul 16.30 WIB. Dalam pembukaan, Ketua DKPP RI Prof. Jimly menyampaikan bahwa indeks demokrasi Indonesia masih rendah namun yang menggembirakan tingkat kepercayaan