Jakarta, DKPP – Sore ini sedang diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi 2 DPR RI dengan penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) di Gedung DPR RI. Acara dimulai dari pukul 14.30 WIB. Komisioner KPU yang hadir Plt Ketua KPU RI Hadar Nafis Gumay, Ida Budhiati, Arif Budiman dan Juri Ardiantoro. Pimpinan Bawaslu: Muhammad, Nasrullah,
Jakarta, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie merasa bersyukur karena kehadiran penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, dan DKPP semakin diterima oleh masyarakat. Hal itu tampak dari adanya penguatan-penguatan terhadap lembaga penyelenggara Pemilu. Jimly mengusulkan untuk mengakuisisi gedung milik Kemenkeu yang berlokasi di sebelah Gedung Bawaslu, Jalan Wahid Hasyim. Ia sudah menyampaikan maksud tersebut secara
Jakarta, – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bertukar pikiran dengan Ketua DKPP RI Jimly Asshiddiqie, Plt Ketua KPU RI Hadar Nafis Gumay dan Ketua Bawaslu RI Muhammad. Pertemuan ini digelar secara tertutup di Ruang Rapat DKPP, Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (13/7) pukul 15.00 WIB. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pertemuan ini membahas mengenai Undang-Undang Pilpres,
Semarang, DKPP – Juru Bicara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini menyarankan kepada seluruh Penyelenggara Pemilu untuk menjaga integritas Pemilu menjelang pelaksanaan Pemilukada Serentak berikutnya yang akan dilaksanakan pada Februari 2017. Penyelenggara Pemilu yang berintegritas diharapkan akan menghasilkan Pemilu yang berintegritas pula. “Pemilu yang berintegritas adalah Pemilu yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kesamaan politik
Jakarta, DKPP – Bertambahnya kewenangan terhadap Badan Pengawas Pemilu menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga tersebut. Publik menaruh harapan yang sangat besar terhadap lembaga ini. Menurut Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nur Hidayat Sardini, perubahan kedua Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 memberikan tambahan penguatan kewenangan terhadap lembaga Bawaslu sehingga lembaga ini menjadi tambah kuat. Besarnya ekspekatasi
Jakarta, DKPP – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) menggelar Focus Group Discussion Penyusunan Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Dalam Pasal 73 Rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 di Hotel Mercure, Minggu (26/6/2017). Hadir dalam acara tersebut, Ketua Bawaslu RI Prof Muhammad dan Anggota Bawaslu RI Nelson Simanjuntak. “Ketentuan Pasal 73 ini merupakan pengaturan sangat istimewa.
Jayapura, DKPP- Ketua KPU Kabupaten Tolikara, Papua, Hosea Genongga untuk kesekian kalinya menghadapi sidang etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kali ini dia diadukan oleh seorang pegawai negeri sipil (PNS) bernama Marnus Kogoya. Marnus, meskipun PNS, mengaku punya kepedulian terhadap proses pemilu di Tolikara. “Saya ini PNS tapi juga intelektual di Tolikara. Saya mengadu ke
Jayapura, DKPP – Sidang etik dengan Teradu lima Komisioner KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, digelar Jumat (24/6), di Mapolda Papua. Teradu melalui Ketua KPU Mamberamo Raya Klemens Obed Sineri menyangkal semua pokok pengaduan yang dituduhkan. Pengadu perkara ini adalah Kadir Salwey dari Tim Kampanye pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Mamberamo Raya nomor urut
Serang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini mengatakan bahwa integritas Pemilu itu sangat penting. Ada tiga alasan. Apa itu? “Integritas penyelenggara pemilu menjamin pelaksanaan Pemilu berasaskan langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur, dan adil,†katanya saat menjadi narasumber dalam acara Penyusunan Juklak dan Juknis Pemilu Gubenur dan Wakil Gubenur Banten
Serang, DKPP- Mengukur sebuah negara demokrasi atau tidak itu bukanlah hal sulit. Nur Hidayat Sardini, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berpendapat, ada empat kriteria. Pertama, regulasi tahapan Pemilu bercirikan kepastian hukum, mengatur semua hal yang perlu diatur, ditafsir dengan makna tidak ganda, dan konsisten satu sama lain. Kedua, setiap tahapan Pemilu berdasarkan asas-asa Pemilu demokratik.