Makassar, DKPP – Teori kekuasaan dalam konteks demokrasi selama ini mengenal ada tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hampir tidak ada yang mengkritisi dengan tiga cabang kekuasaan di atas meskipun zaman terus berubah dan dalam realitasnya sumber-sumber kekuasaan juga banyak bertambah. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menyebutkan, pandangan yang
Pontianak, DKPP-Anggota DKPP, Nur Hidayat Sadini (NHS) menegaskan bahwa DKPP tidak hanya memberi sanksi kepada penyelenggara pemilu, namun juga melindungi. Ini disampaikannya dalam Bimtek Terpadu Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pilkada 2017, yang diselenggarakan oleh KPU RI di Pontianak, Rabu (20/12). Dihadapan peserta, yakni KPU dari 57 daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan
Bogor, DKPP- Selama tiga hari ini, Rabu-Jumat (21-23/12), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan lokakarya pengembangan etika dengan para akademisi di Hotel Padjadjaran Suites, Bogor, Jawa Barat. Lokakarya bertema Pengembangan Etika Melalui Perguruan Tinggi tersebut mengundang 150 peserta dari 21 perguruan tinggi (PT) di Indonesia. Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait menjadi salah satu narasumber
Bogor, DKPP- Tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai ketentuan hukum adalah menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu. Selama empat tahun lebih DKPP bekerja, banyak hal-hal menarik yang muncul dalam proses kepemiluan di Indonesia. Hasil akhir penanganan perkara oleh DKPP dituangkan dalam bentuk putusan. Meskipun putusan berisi sikap akhir DKPP atas suatu perkara, akan
Bogor, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam tiga hari ini, Rabu-Jumat (21-23/12), mengadakan lokakarya pengembangan etika berbangsa dengan perguruan tinggi (PT) di Bogor, Jawa Barat. Acara dengan tema Pengembangan Etika Melalui Perguruan Tinggi mengundang 150 peserta dari 21 PT di Indonesia. Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie dalam sambutan pembuka menyebut, pengenalan etika melalui perguruan
Jakarta, DKPP – Dua Penyelenggara Pemilu kembali diberhentikan tetap dalam Sidang Kode Etik dengan agenda Pembacaan Putusan yang digelar pada Rabu (21/12). Pelanggaran yang dilakukan dua orang tersebut dinilai masuk dalam kategori berat sehingga sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP adalah Pemberhentian Tetap. “Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya dan menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu
Pontianak, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Valina Singka Subekti mengingatkan bahwa penyelenggara Pemilu adalah objek dari kode etik sehingga setiap saat terbuka kesempatan untuk dilaporkan apabila pihak-pihak-pihak yang seharusnya dilayani dalam kepemiluan, baik itu masyarakat atau pasangan calon, merasa dirugikan. Hal ini disampaikan saat menjadi salah satu narasumber dalam acara Bimbingan
Pontianak, DKPP – Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyelenggarakan Bimbingan Teknis Terpadu di Pontianak, Senin (19/12). Kegiatan Bimbingan Teknis Terpadu Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pilkada Tahun 2017 ini merupakan rangkaian kegiatan yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kota Manado (15/12). Dalam sambutan pembukaan, Ketua DKPP Prof. Jimly
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kedua untuk perkara dengan Nomor Registrasi 125/DKPP-PKE-V/2016 dan 126/DKPP-PKE-V/2016. Sidang ini dilaksanakan di Ruang Sidang DKPP Lt. 5 Gedung Bawaslu dan juga melalui video conference dengan Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sesuai dengan sidang sebelumnya maka untuk pemeriksaan kali ini adalah mendengarkan keterangan
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Saut H Sirait meminta kepada seluruh anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) agar dalam merumuskan pertimbangan Putusan dibuat secara jelas, detail, dan argumentatif. Hal ini untuk meminimalisir menjadi objek gugatan di pengadilan. Hal tersebut disampaikan Saut atas pertanyaan salah seorang anggota TPD itu menyampaikan bahwa Putusan DKPP itu final