Jakarta, DKPP – Sebanyak sembilan belas penyelenggara Pemilu diperiksa DKPP, Kamis (12/1). Terdiri dari ketua dan anggota KIP Kab Aceh Barat Daya, KIP dan Panwaslih Kab.Aceh Jaya serta KIP Kab. Pidie. Sidang digelar melalui video conference di ruang sidang DKPP dan di kantor Bawaslu Provinsi Aceh. Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie didampingi Ida Budhiati di Jakarta, memimpin langsung jalannya
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap terhadap empat penyelenggara Pemilu, dan 12 sanksi peringatan. Mereka divonis melanggar kode etik penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkat pelanggaran. Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan di Ruang Sidang DKPP pada Kamis (12/1/2017) pukul 09.00 WIB. Sidang ini pun bisa
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (12/1), menggelar sidang pembacaan putusan untuk enam perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Keenam perkara tersebut adalah dari KPU Kabupaten Halmahera Tengah (dua perkara), Maluku Utara; Panwas Kabupaten Kampar, Riau; Panwas Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara; PPK, PPS, dan KIP Kabupaten Bener Meriah, Aceh; serta PPS
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjelaskan bahwa pengaduan LSM Progres belum memenuhi syarat untuk naik sidang. Kronologisnya sebagai berikut: Pada tanggal 15 Desember 2015 Pengadu atas nama Bambang Susilo datang langsung ke DKPP untuk mengadukan dugaan pelanggaran kode etik KPU Kab. Kendal terkait lolosnya Paslon atas nama Masrur Maskur (calon Wakil Bupati Kab. Kendal).
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Nur Hidayat Sardini menjelaskan, Pemilu merupakan mekanisme konversi dari pilihan suara rakyat pemilih ke dalam kursi penyelenggara negara. Inti dari pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) adalah pemungutan suara. Pemilu sendiri diidentikkan sebagai hari pemungutan suara. “Istilah populer di masyarakat kita menyebut Hari H Pemilu atau voting day, election day sebagai pencoblosan/ penusukan,†jelas Nur Hidayat Sardini.
Jakarta, DKPP – Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro memimpin apel pagi, Selasa (3/1) bertempat di halaman parkir Gedung Bawaslu RI, Jl MH Thamrin 14 Jakarta. Dalam apel tersebut, Gunawan menegaskan pentingnya evaluasi. Kepada staf nonPNS yang telah mengikuti ujian pada tanggal 29 Desember 2017 lalu, Gunawan meminta mereka untuk tidak khawatir. Dijelaskannya, ujian tersebut
Salatiga, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Nur Hidayat Sardini menjelaskan, penegakan hukum Pemilu adalah prasyarat mutlak Pemilu berintegritas. Integritas Pemilu meliputi: integritas pada proses atau tahapan Pemilu, hasil-hasil Pemilu dan integritas penyelenggara Pemilu. “ Kerangka kerja hukum Pemilu atau legal framework for elections mengharuskan penegakan hukum Pemilu, memuat antara lain pengaturan mekanisme penyelesaian keberatan (complains mechanism),†jelas Nur Hidayat
Jakarta, DKPP – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Muhammad Jufri terpaksa harus berurusan dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasalnya, ia dinilai tidak menjaga rahasia. Menurut Krist Ibnu T Wahyudi (Pengadu), pihaknya mendampingi Habib Novel Chaidir Hasan untuk melaporkan dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang diduga dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama
Jakarta, DKPP – Selama tahun 2016, Provinsi Papua merupakan wilayah yang paling banyak pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Total jumlah pengaduan sebanyak 302 kasus. “Jumlah pengaduan dari wilayah Papua sebanyak 26 kasus,†kata Nur Hidayat Sardini, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Lanjut dia, urutan kedua Sumatera Utara sebanyak 24 kasus atau 7,95 persen. Menurut
Makassar, DKPP- Akhir-akhir ini ramai diberitakan oleh media massa terkait usulan agar Bawaslu memiliki kewenangan untuk membubarkan partai politik. Usulan itu disampaikan oleh Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPU, Bawaslu, dan DKPP dengan Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu Komisi II DPR RI (17/12) lalu. Prof Jimly menilai pemberitaan tidak