Jakarta,
DKPP – Ada dua agenda besar dalam dua tahun ke depan
yakni Pilkada serentak akan digelar Juni tahun 2018. Pilkada serentak tahun 2018 yang
eskalasinya lebih besar dari Pilkada sebelumnya. Sebanyak
171 daerah akan berpartisipasi pada ajang pemilihan
kepala daerah tahun depan. Dari 171 daerah tersebut, ada 17
provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan
menyelenggarakan Pilkada di 2018. Selang
satu tahun kemudian pada April 2019, Indonesia akan memilih anggota legislatif
dan presiden, juga secara serentak.
Anggota Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu Alfitra Salamm mengatakan, pelaksanaan Pemilu di Indonesia
merupakan paling rumit dan kompleks. Tidak hanya soal desain pelaksanaan Pemilu
dan teknis Pemlu tetapi juga kondisi geografis.
“Meski sudah banyak begini, hanya 17
komisioner yang mengatur teknis Pilkada, Pileg, Pilres. Sebanyak 7 orang
anggota KPU, lima orang anggota Bawaslu dan lima orang anggota DKPP ditambah,
dua orang anggota DKPP merupakan ex officio KPU dan
Bawaslu. Merekalah yang mengatur pelaksanaan pemilihan
Presiden, Gubernur, dan Bupati serta Walikota,†katanya saat acara Talk
Show “Ngetren (Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan) Media†di
Ruang Lobi Bawaslu, Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, No. 14, Jakarta Pusat,
Rabu (27/12/2017). Acara perdana Talk Show “Ngetren (Ngobrol Etika
Penyelenggara Pemilu dengan) Media†ini resmikan langsung oleh Sekjen DKPP
Gunawan Suswantoro.
Acara yang dikemas secara santai ini
khusus diikuti oleh para juru warta. Narasumber acara,
Alfitra Salamm, anggota DKPP, dan Chamat Hojin, praktisi media, dan
dipandu oleh Jean Girsang, presenter Kompas TV.
Alfitra menjelaskan, pelaksanaan
Pemilu perlu diawasi. Amanat undang-undang, Pengawas Pemilu ada pada
Bawaslu. Mereka mengawasi tahapan pelaksanaan Pemilu dan KPU. Sementara DKPP
memerika dugaan pelanggaran kode etik baik Bawaslu maupun KPU. “Tugas kami,
DKPP, bukan mengawasi. Kami hanya menjaga KPU, dan Bawaslu profesional,
berintegritas mereka. Tujuannya, supaya lembaga penyelenggara Pemilu ini
terhormat. Bayangkan bila Pilkada, Pileg, dan Pilpres tidak diawasi, akan
mempengaruhi terhadap legitimasi Pemilu. Kami ingin penyelenggara Pemilu
berintegritas dan hasil Pemilu berkualitas,†katanya [teten jamaludin]