Palembang, DKPP – Ada dua agenda besar bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pilkada 2018 misalnya akan dilaksanakan tanggal 27 Juni di 171 daerah di Indonesia. Setahun berikutnya, pada tanggal 17 April akan dilaksanakan Pemilu 2019. Sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu, DKPP memiliki perhatian serius terhadap pelaksanaan dua agenda besar tersebut. Tanggung jawab
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik yang diadukan oleh ketua dan anggota KPU Kab. Jayapura nonaktif, Senin (20/11). Ketua KPU Kab. Jayapura nonaktif, Lidia Maria Mokay, mengadukan KPU Provinsi Papua terkait dengan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU). “Majelis yang terhormat, berdasarkan Putusan DKPP kami (Ketua
Bogor, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan rapat pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Persidangan di Bogor, Jumat (17/11/2017) malam. Hadir anggota DKPP Prof Muhammad, dan Prof Teguh Prasetyo, Kepala Biro Administrasi DKPP, Kabag Administrasi Pengaduan, dan Kabag Administrasi Persidangan serta staf Administrasi Persidangan. Menurut Kabag Administrasi Persidangan Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dr
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berkeyakinan bahwa Mahfuz adalah nama lain dari Pengadu, Mahpud. Keyakinan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang tidak dapat dibantahkan di persidangan. “Teradu I dan Teradu IV, tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu,†kata Harjono, ketua majelis dan anggota majelis Prof Teguh Prasetyo, Prof Muhammad, Alfitra Salamm, dan Ida Budhiati
Jakarta, DKPP – Membuat catatan pribadi mengenai personalitas rekam jejak seseorang, sepanjang sekedar untuk kepentingan koleksi data dan informasi pribadi bukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum maupun etika. Namun demikian data dan informasi yang bersifat personal dan pribadi akan menjadi masalah hukum dan etika jika tersebar ke publik. Terutama jika data dan informasi tersebut mendiskreditkan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terpaksa harus menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Budiman Pasaribu, anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Pasalnya, dia tidak pernah ikut pleno dan melaksanakan tugas selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan. Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang dengan agenda pembacaan lima Putusan, pada Rabu (15/11/2017) siang. Selaku ketua majelis Dr Harjono,
Bogor, DKPP – Praktik penegakan kode etik, pada satu sisi dapat memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan dan pada sisi lainnya berhasil menekan pelanggaran serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Hal tersebut dapat menjadi laboratorium dalam mengeksplorasi, menggali dan mendalami serta mengembangkan berbagai konsep kode etik dan penegakan kode etik dalam berbagai profesi terutama
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik dengan agenda pembacaan lima Putusan, Rabu (15/11/2017) pukul 13.00 WIB. Sidang ini disiarkan melalui video conference di kantor Bawaslu Provinsi terkait. Selaku ketua majelis Dr Harjono, dan anggota majelis Prof Teguh Prasetyo, Prof Muhammad, Alfitra Salamm, dan Ida Budhiati. Putusan Perkara yang dibacakan
Bogor, DKPP – Sekretariat Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terus berinovasi dan berkreasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi yang kian berkembang dan canggih. Tadi malam Bagian Administrasi Pengaduan Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengadakan rapat membahas Sistem Informasi Data Verifikasi Materiel Pengaduan (Sidasimadu) di Bogor, Senin
Makassar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Muhammad memastikan bahwa setiap Putusan DKPP itu sifatnya mendidik. Tidak ada sedikitpun niatan dalam setiap putusan DKPP yang tujuannya untuk mencelakakan penyelenggara Pemilu. DKPP sangat berhati-hati dalam memutus setiap perkara, terlebih karena menyangkut nasib seseorang. “Sanksi peringatan bertujuan untuk membina dan mendidik. Kita bimbing dan