Sentul, DKPP – Penegakan kode etik yang dilakukan oleh DKPP tidak lain untuk mendukung terwujudnya Pemilu yang berintegritas, di mana proses, penyelenggara, sampai hasilnya diharapkan dapat berkualitas dan memiliki legitimasi. Salah satu langkah yang dilakukan DKPP adalah membentuk Tim Pemeriksa di Daerah. Tugas tim ini menjalankan satu kewenangan DKPP untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode
Jakarta, – Pasangan Nomer 2 dalam Pilkada Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitouw dan Giri Wijayanto mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tadi siang (10/10/2017) sekitar pukul 14.30 WIB. Pengadu datang ke sekretariat Biro Administrasi DKPP melalui kuasa hukumnya Taufik Basari dkk. Mereka diterima oleh bagian staf administrasi Pengaduan Biro Administrasi DKPP. Dalam konferensi
Jakarta, DKPP- Budiman Pasaribu, anggota KIP Kab Aceh Tenggara diadukan oleh rekannya yakni ketua dan anggota KIP Kab Aceh Tenggara. Pasalnya, Teradu telah menghilang sejak tanggal 21 Mei 2017. Menurut para Pengadu, Budiman tidak memberikan kabar keberadaannya hingga detik ini baik kepada rekan-rekannya di KIP Kab Aceh Tenggara juga kepada keluarganya. Dia juga tidak melaksanakan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang kode etik Anggota KIP Aceh Tenggara Budiman Pasaribu, Selasa 10 Oktober 2017, pukul 10.00 WIB, ini. Rencananya sidang ini melalui video conference, ketua majelis berada di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, dan anggota majelis serta pihak beperkara di Bawaslu Aceh. Pengadu dalam perkara ini, Dedy
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP Dr. Harjono menegaskan bahwa penyelenggara Pemilu bukanlah pekerjaan, namun profesi. Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara ekslusif dengan Rilis.id, Jumat (29/9) yang bertempat di kantor DKPP. Dia juga menjelaskan bahwa profesi harus disertai dengan keahlian, berbeda dengan pekerjaan yang tidak mewajibkan memiliki keahlian tertentu. “Profesi dan vocation lain. Vocation itu saya
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan dengan Ketua Bawaslu, RI Abhan dan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah. Sidang perdana ini dipimpin oleh Anggota DKPP Ida Budhiati didampingi Prof. Teguh Prasetyo, bertempat di ruang sidang DKPP, Jumat (29/9). Abhan, Teradu I dan Fatikhatul,
Jakarta, DKPP – Sri Nuryati, salah seorang peserta seleksi panwas kabupaten, mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Periode 2012-2017 terkait dengan proses seleksi Panwas Kabupaten di Provinsi NTB dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Rabu (27/9). Menurut Pengadu, proses seleksi yang dilakukan tidak menjunjung azas proporsionalitas dan profesional. “Ada dua bukti
Jakarta, – Pangulu Siregar bermaksud hati ingin lolos dalam seleksi Panitia Pengawas Pemilu di Kabupaten Asahan. Untuk itu, ia rela melakukan apa saja agar bisa menjadi seorang penyelenggara Pemilu. Bahkan termasuk membayar “mahar†sekalipun. Namun upayanya berakhir dengan kekecewaan lalu mengadu ke DKPP. Pangulu Siregar menceritakan kronologinya dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu, di
Jakarta, DKPP – Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Hardi Munthe dan Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Julius AL Turnip akan menjalani sidang kode etik penyelenggara Pemilu pada Senin (25/9). Rencana sidang bertempat di Ruang sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta, pukul 10.00 WIB. Selaku pengadu Pangulu Siregar. Dia mendalilkan bahwa, Teradu I,
Jakarta, DKPP- Hari ini, Rabu (20/9) DKPP menggelar sidang dengan Teradu Gogot Cahyo Baskoro dan Choirul Anam selaku anggota KPU Provinsi Jatim. Deni Laksono selaku Kasubbag Teknis Hupmas KPU Kab. Jombang telah mengadukan mereka dengan dalil aduan Gogot selaku Teradu I telah melakukan perlakuan yang berbeda terhadap peserta tes tulis dan waancara calon Pejabat Eselon