Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meskipun bukan institusi yang diserahi tugas secara langsung untuk menyelenggarakan Pemilu, namun sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu, DKPP mengimbau stake holders untuk menegakkan demokrasi berdasarkan etika. Hal ini disampaikan ketua DKPP, Dr. Harjono pada acara, “Diskusi Awal Tahun Pencapaian 2017 dan Proyeksi 2018â€, yang diselenggarakan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang ke dua terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Rini Rianti Andrianti, anggota Panwaslu Kota Jakarta Utara, Rabu 24/1. Teradu diadukan dalam kapasitasnya saat menjabat sebagai Ketua Panwascam Kecamatan Kelapa Gading tahun 2017 lalu. Pengadu dalam perkara ini adalah Mohammad Yusuf dan M. Sidik
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali memeriksa ketua dan anggota KPU Provinsi Papua, Senin (22/1). Adam Arisoi, Beatrix Wanane, Sombuk Musa Yosep, Izak R. Hikoyabi, dan Tarwinto selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik dengan perkara Nomor 1/DKPP-PKE-VII/2018 yang diadukan Gatot Rusbal dan Iwan K. Niode.
Makassar, DKPP – Tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan Pilkada adalah pemilihan yang bebas dan adil, untuk mendapatkan pemimpin yang bermartabat dan berintegritas. Hal ini disampaikan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad saat menjadi narasumber pada acara, “Rapat Koordinasi tentang Kode Etik Penyelenggara dalam Proses Pemutakhiran Data Pemilihâ€. Acara ini diselenggarakan oleh KPU
Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik di Provinsi Aceh. Sidang yang digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Aceh dipimpin oleh Anggota DKPP Prof. Muhammad yang didampingi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Aceh dari unsur tokoh masyarakat Ria Fitria serta TPD ex officio Bawaslu Asqalani. Ketua dan anggota
Jakarta, DKPP – Tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) adalah menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu. Realitasnya, risiko pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu diimbangi dengan kebutuhan masyarakat atas penyelenggara Pemilu yang harus menjunjung tinggi etika. Pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran oleh penyelenggara Pemilu yang disampaikan kepada DKPP sampai saat ini tidak juga surut. DKPP menyikapinya
DKPP, Bandung – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik Ketua dan Anggota Panwaslu Kab. Bandung Barat: Cecep Rahmat Nugraha, Riyana S. Komarudin dan Asep Nurfalah, di kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kamis (18/1/2018). Selaku ketua majelis Prof. Teguh Prasetyo; anggota majelis Prof. Nina Herlina Lubis, Ferdiman Bariguna dan Yusuf Kurnia. Jalannya sidang hanya sebentar
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara, “Rapat Koordinasi Persiapan Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemiluâ€, Rabu 17/1 di The Trans Luxury Hotel, Bandung. Rapat persiapan yang dihadiri oleh Polres Kota Bandung, TPD Bawaslu, TPD KPU, 2 orang TPD Tomas, Kejaksaan Tinggi Jabar, Polda Jawa Barat, Sekretariat Bawaslu Jabar, Sekretariat KPU Jabar tersebut
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Hosnan Hermawan, Imam Safie, dan Wahyu Pribadi selaku ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Sumenep, Rabu (17/1). Sidang yang digelar di kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini dipimpin langsung oleh anggota DKPP Alfitra Salam didampingi anggota Tim Pemeriksa Daerah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Mendagri mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Selasa (16/1/2018). Agendanya adalah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi No 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 tentang uji materi Pasal 173