Sukabumi, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kedua dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu perkara nomor 295/DKPP-PKE-VII/2018 di Kantor KPU Kota Sukabumi, pada Senin (3/12) pukul 09.00 WIB. Bertindak selaku ketua majelis Alfitra Salam dan anggota majelis Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Jawa Barat yakni, Nina Herlina Lubis (TPD unsur Masyarakat) dan Wasikin Marzuki
Jakarta, DKPP – Menurut Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Ida Budhiati ada tren positif di masyarakat terkait dengan teknis pengaduan ke DKPP. Selama satu tahun terakhir ini, ada peningkatan pengetahuan masyarakat. “Selama tahun 2012-2018 dari 3179 jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 1218 persen atau 38.3 persen. Untuk periode 2017-2018 dari 599 pengaduan yang
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan Focus Group Discussion Pendapat Stakeholders Mengenai Kinerja DKPP Dari Unsur Peserta Pemilu, Pemerintah dan DPR di Jakarta, Selasa (4/12/2018). Hadir Prof Teguh Prasetyo, Prof Muhammad, Alfitra Salamm, dan Ida Budhiati, Kabag Adm. Umum Yusuf serta sebagian staf sekretariat DKPP. Sementara pihak luar yang hadir, perwakilan dari PKPI,
Jakarta, DKPP -  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor  perkara 286/DKPP-PKE-VII/2018, 289/DKPP-PKE-VII/2018 dan 294/DKPP-PKE-VII/2018 pada Jumat (30/11/2018). Sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu Lantai 5, Jakarta Pusat dan melalui video conference dengan kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Pengadu:  Melyan Sori,masyarakat/pemilih, untuk nomor perkara 286/DKPP-PKE-VII/2018. Achmad Tarmizi Gumay, masyarakat/pemilih, untuk nomor
Jakarta, DKPP – Pada sesi satu dalam acara Focus Group Discussion Penyusunan Jurnal Etika dan Pemilu membedah tulisan-tulisan dari para penulis, pada Kamis (29/11/2018) malam di Jakarta. Daniel Zuchron menulis Etika Pengawas Pemilu: Catatan Filsafat. Tujuan tulisan ini adalah untuk menelisik permasalahan etika pengawas pemilu. “Yang saya soal dalam tulisan ini adalah bagaimana memahami eksistensi
Jakarta, – Buku-buku etika Pemilu masih kurang. Kalau pun ada, sebarannya sebagian besar masih di Jakarta. Melalui jurnal etika ini bisa menambah khasanah keilmuan dalam bidang kepemiluan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP Harjono dalam acara FGD Penyusunan Jurnal Etika dan Pemilu di Jakarta pada Kamis (29/11/2018). Acara ini akan diselenggarakan selama dua hari kedepan.
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik dengan Teradu ketua dan anggota KPU Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara. Sidang pemeriksaan digelar pada Kamis (12/11) dan bertempat di Ruang Sidang Bawaslu Prov. Sumatera Utara. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Prof. Teguh bersama Tim Pemeriksa Daerah Prov. Sumatera Utara
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) gelar sidang pembacaan putusan, Rabu (28/11) di Jakarta. Dalam sidang pembacaan tersebut, terhadap perkara nomor 243/DKPP-PKE-VII/2018 dan 252/DKPP-PKE-VII/2018 DKPP memutuskan untuk memberhentikan empat penyelenggara pemilu. Mereka adalah Yulius Gobai, Zebulon Gobai, Ance Boma, dan Markus You selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Paniai. “Menjatuhkan sanksi pemberhentian Tetap kepada
Jakarta, DKPP– Sidang pemeriksaan nomor perkara: 282/DKPP-PKE-VII/2018 dan 285/DKPP-PKE-VII/2018 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/11/2018). Dua perkara tersebut diperiksa secara bersamaan pada pukul 09.00 WIB. Ketua majelis Ida Budhiati, dan anggota majelis Prof Teguh Prasetyo serta Alfitra Salamm. Pengadu: Aidil Azhary dan Hafidh Hs untuk nomor perkara 282/DKPP-PKE-VII/2018. Pengadu II: Nurjani dengan nomor
Kendari, DKPP – Memasuki sesi II siang tadi, Anggota DKPP Dr. Alfitra Salamm dan Prof. Teguh Prasetyo menyampaikan materi tentang “Asas dan Prinsip-prinsip Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)†dan juga “Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemiluâ€, serta “Kedudukan KPU/Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu†di hadapan peserta kelas B Pendidikan