JAKARTA, DKPP – Ketua Panwaslu Provinsi Bali Drs I Made Wena MSi mengaku iri dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Padahal, Panwaslu Bali dengan DKPP, lebih dulu Panwaslu Provinsi Bali terbentuk. "Kami iri karena masalah ini kami jadi duduk di sini. Padahal sebaiknya permasalahan ini diselesaikan dulu di Panwaslu," ujar dia. Ketua Panwaslu Provinsi Bali I
Jakarta, DKPP – Pihak Teradu dan Pengadu sepakat untuk tidak menggelar sidang lagi. Mereka menyutujui agenda sidang berikutnya pembacaan Putusan. Keputusan tersebut keluar setelah ketua majelis sidang Jimly Asshiddiqie menawarkan kepada pihak Teradu dan Pengadu terkait agenda sidang berikutnya. “Saya rasa sudah cukup. Jadi saya tawarkan tidak ada sidang berikutnya. Langsung saja ke pembacaan Putusan.
Jakarta, DKPP- Hari ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyidang Panwaslu Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur, Panwaslu Kabupaten Flores dan Bawaslu Provinsi NTT. Sidang digelar pukul 10.00. Ketua majelis sidang Saut H Sirait dan anggota Valina Singka S serta Nelson Simanjuntak. Ini merupakan sidang pertama dengan agenda mendengarkan keterangan dari pihak Teradu dan Pengadu. Pihak
JAKARTA , DKPP – Ketua majelis sidang Saut H Sirait meminta kepada Teradu, Panwaslu Kabupaten Lembata, agar berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Pusat. "Sekarang ini sudah canggih. Permasalahan ini bisa selesai dengan koordinasi. Koordinasi bisa lewat facebook, twitter atau pun imel mengenai permasalahan ini," jelas dia. Pernyataan tersebut terkait permasalahan dualisme kepengurusan di DPC
Jakarta, DKPP – Gubernur Jawa Timur H Soekarwo silaturahmi ke Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, tadi siang sekitar pukul 14.00. Memakai baju batik bermotif perpaduan warna biru, hitam dan coklat serta celana panjang berwarna gelap ia diterima langsung oleh Jimly di ruang kerjanya. “Wah ada orang besar nih. Dari partai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Selasa 11/6 menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kab Barito Timur, Kalimantan Tengah. Sidang digelar pukul 16.00 WIB di Ruang Sidang DKPP Gedung Bawaslu lantai 5, Jl. MH. Thamrin No 14 Jakarta Pusat. Sidang ini merupakan sidang
Rilispers: Ketua dan Anggota DKPP Bertatap Muka dengan Presiden Jakarta, DKPP – Pada Selasa 11 Juni 2013 pukul 14.00 WIB, Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertatap muka dengan Bapak Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden, Jakarta. Maksud dan tujuan pertemuan tersebut dalam rangka melaporkan
Jakarta, DKPP – Hubungan tidak harmonis antara KPUD dan Panwaslu Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadi sorotan masyarakat. Lembaga Pengembangan Potensi Umat, sebuah lembaga sumber daya masyarakat (LSM) di NTB mengadukan Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bima ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Benyamin Ahmad, Ketua LSM tersebut yang juga sebagai Pengadu, menilai bahwa
JAKARTA, DKPP – Ketua dan lima anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) audiensi ke istana, tadi siang sekitar pukul 14.15. Mereka adalah Prof Jimly Asshiddiqie (ketua) dan anggota; Nur Hidayat Sardini, Saut H Sirait, Valina Singka, Nelson Simanjuntak dan Ida Budhiati, didampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Gunawan Suswantoro SH MSi. Rombongan diterima langsung Presiden Susilo Bambang
Jakarta, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Dr Jimly Asshiddiqie memperkenalkan sistem peradilan etika penyelenggara negara kepada Presiden. Peradilan etika tujuannya untuk mengontrol prilaku pejabat publik baik yang ada di pusat hingga ke daerah. “Kita memerlukan UU Etika Penyelenggara Negara. Presiden sangat menyambut baik ide ini. Presiden bila berbicara soal etika selalu consern,”