Jakarta, DKPP– Soal syarat mantan narapidana (napi) menjadi calon anggota legislatif bisa menimbulkan multitafsir. Parlindungan Siringo-ringo, mantan narapidana (napi) yang menjadi bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Kabupaten Bengkalis, Riau, dari Partai Hanura mengadukan Ketua dan Anggota KPU Bengkalis serta Bawaslu Riau. Pengaduan terjadi karena dia telah digugurkan oleh KPU Bengkalis dari daftar calon sementara (DCS)
Rilis pers: Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Senin (29/7) pukul 11.00 WIB kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan Teradu Ketua dan anggota KPU Jawa Timur. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan pendapat Ahli yang diajukan oleh Teradu. Dalam sidan terdahulu (26/7), kedua Ahli yang diajukan Pengadu, yakni
Jakarta, DKPP – Mantan Wakil Ketua Komnas HAM KH Salahudin Wahid hadir dalam persidangan ketiga dugaan pelanggaran kode etik KPU Jawa Timur tadi siang (29/07). Pria yang pernah menjadi calon presiden RI itu mengatakan bahwa kehadirannya dalam persidangan ini guna memberikan dukungan terhadap Khafifah. “Khafifah itu sudah saya anggap seperti anak saya,” ujarnya. Dia berharap,
Jakarta, DKPP- Setiap perkara yang disidangkan di DKPP merupakan perkara yang benar-benar layak untuk disidangkan, karena telah melalui mekanisme verifikasi terlebih dahulu. Proses verifikasi atau yang sering disebut gelar perkara ini dilakukan oleh tim verifikator DKPP. Pada Jumat (26/7), bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan “Gelar Perkara”. Ada
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan sebanyak delapan pengaduan dari 36 pengaduan dinyatakan siap disidangkan. Keputusan tersebut didapat dari hasil gelar perkara Tim Verifikator DKPP di Hotel Grand Sahid Jakarta pada Jumat (26/7). Tim Verifikator juga memutuskan, sebanyak 28 pengaduan dinyatakan tidak memenuhi syarat atau dismiss. Menurut Anggota DKPP Saut H Sirait tujuan
Jakarta, DKPP– Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk perkara Khofifah dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Jawa Timur kembali digelar hari ini (Jumat, 26/7). Kali ini agendanya mendengarkan keterangan saksi dan menyerahkan bukti. Dalam sidang sebelumnya kemarin (Kamis, 25/7), terungkap bahwa ada dualisme dukungan dari Partai Kedaulatan (PK). Pertama kepada pasangan Khofifah-Herman yang didukung
Jakarta, DKPP– Maruarar Siahaan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), yang bertindak sebagai saksi ahli dalam persidangan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Prov Jatim, mengungkapkan KPU harus menjadi problem solver dalam penanganan masalah demokrasi. “Seandainya KPU Prov Jawa Timur ini bertindak profesional, setia pada azaz, hal ini tidak mungkin akan
Jakarta, DKPP– Pada sidang DKPP, Kamis (25/7), salah perkara yang terungkap adalah adanya dukungan ganda dari Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dalam Pemilukada Jawa Timur. Dukungan pertama mencalonkan pasangan Khofifah-Herman dan diakui oleh Ketua Umum (Ketum) PPNUI Yusuf Humaidi. Sedangkan yang kedua mencalonkan pasangan Soekarwo-Syaifullah, yang dalam SK dukungannya ada tanda tangan ketum dan
Jakarta, DKPP – Sidang kedua dugaan pelanggaran kode etik KPU Jawa Timur penuh pengunjung tadi siang, (26/7). Kursi ruang sidang yang hanya tersedia 56 unit tak mampu menampung jumlah pengunjang. Mereka terdiri dari simpatisan pasangan Khafifah-Herman SS dan juga para wartawan. Sehingga pengunjung terpaksa harus lesehan di lantai karpet. Tidak sedikit juga mereka yang berdiri.
Jakarta, DKPP – Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi hadir dalam sidang kedua dugaan pelanggaran kode etik KPU Jawa Timur tadi siang (26/07) pukul 14.00. Hasyim tiba di DKPP sekitar pukul 13.45. Mantan calon presiden itu mengenakan pakaian koko warna putih dan berpeci hitam serta tasbih warna hitam di tangan. Dia menjelaskan