Jakarta, DKPP – Ketua dan tiga anggota KPU Kepulauan Talaud meminta maaf kepada majelis dan Pengadu atas ketidakhadiran pada sidang kedua. Hal tersebut disampaikan dalam sidang ketiga dugaan pelanggaran kode etik KPU Kepulauan Talaud, Kamis (19/09). Sebagaimana diketahui, pada sidang kedua digelar melalui video conference di Mabes Polri dan Polda Sulut, Jumat (13/9). Panel Majelis
Jakarta, DKPP – Bastian Noor Pribadi mengadukan KPU Talaud. Pasalnya, ketua dan anggota KPU Kepulauan Talaud telah mencoret Alex Riung, bakal calon bupati dari Partai Demokrat dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud 2013. “Klien kami dinyatakan tidak mampu secara jasmani untuk melaksanakan tugas bupati, akan tetapi pada saat klien kami mencalonkan diri sebagai
*** Putusan Sidang Kode Etik Panwaslu Kota Samarinda Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi berupa peringatan kepada Pengadu dan Teradu dalam sidang kode etik Panwas Kota Samarinda. Mereka adalah Asmadi Asna sebagai ketua Panwaslu Kota Samarinda sebagai Teradu dan Noor Rahmawanto, anggota Panwaslu yang juga sebagai Pengadu. Hal tersebut disampaikan dalam sidang
Jakarta, DKPP- Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Jawa Barat, dikembalikan nama baiknya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal itu setelah sidang putusan DKPP pada Kamis (19/9) menolak secara keseluruhan pengaduan yang dilakukan bakal calon Bupati Garut Wati Krisnawati. “Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi Teradu I, Teradu II, Teradu III,
Jakarta, DKPP- Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (19/9) memutus tidak bersalah kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Atas putusan itu, nama baik mereka direhabilitasi. “Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V atas nama Sdr. KARNEDI, SE., M.Si,
Jakarta, DKPP– Lima komisioner KPU Kab Buol yang baru dilantik 13 Juli 2013 lalu diperkarakan oleh Panwaslu Kab Buol. Atas perkara tersebut, DKPP menyidangkannya hari ini, Rabu (18/9) di Ruang sidang DKPP, Gedung Bawaslu Lantai 5. Kelimanya diperkarakan atas sangkaan telah mengabaikan rekomendasi Panwaslu Kab Buol yang telah merekomendasikan temuan beberapa nama calon yang terdapat
** Terkait Pencantuman Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan Jakarta, DKPP – Para saksi ahli dalam persidangan kedua dengan Teradu ketua dan anggota KIP Pidie Jaya memiliki pendapat yang berbeda terkait pedoman teknis pencalonan bupati dan wakil bupati Pidie Jaya dari calon perseorangan. “Jadi apakah norma yang terdapat keputusan KIP, tidak mencantumkan bakal
Jakarta, DKPP– Bermaksud menjalankan tugas pengawasannya, Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, justru menjadi Teradu di sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka adalah Ibrahim, Nur Ahmad, dan Muhammad Basir. Pengaduannya terkait tindakan mereka yang melakukan klarifikasi terhadap Anggota DPR/MPR RI Abdul Ghaffar Patappe (Prinsipal) yang diduga
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan Putusan atas lima perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (19/09), pukul 16.00 WIB. Lokasi sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP Lt.5, Jalan Thamrin No.14. Pertama, pengaduan No.81/DKPP-PKE-II/2013 dengan Teradu tiga anggota KPU Kepulauan Sula, Joni Pura, Basri Buamona dan Bustamin Sanaba.
*** Dalam Sidang Kedua KIP Pidie Jaya Jakarta, DKPP – Teradu menyerahkan 23 bukti atas ketidaklolosan Yusri Yusuf- H Rusli Daud sebagai calon peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya 2013 melalui jalur perseorangan, Rabu (18/09) pukul 10.00. Hal tersebut disampaikan dalam sidang kedua dengan Teradu ketua dan anggota KIP Pidie Jaya; Musman, Cut