Jimly: Pemilu Berintegritas Itu Perlu

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Pemilu berintegritas itu sangat perlu.  Karena, hasil pemilu menempatkan seseorang pada jabatan publik sekaligus penting. “Jadi trust dari masyarakat itu sangat penting. Sehingga perlu sekali pemilu yang berintegritas itu,” ujarnya saat memberikan orasi ilmiah dalam ulang tahun DKPP pertama di halaman parkir sekretariat

DKPP Milad Pertama

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merayakan ulang tahun yang pertama, Jalan Thamrin No 14. Bertempat di halaman parkir sekretariat Bawaslu dan DKPP, acara cukup meriah. Hadir sejumlah tamu undangan baik pejabat pemerintah, aktivis mahasiswa, aktivis lembaga swadaya masyarakat dan sejumlah perwakilan dari kedutaan luar negeri. Dalam acara tersebut, Masing-masing ketua lembaga penyelenggara Pemilu

DKPP Undang Anak Yatim

Jakarta, DKPP –  Puluhan anak yatim dari yayasan Al-Furqon menghadiri hari jadi ke-1 DKPP yang diselenggarakan di Lapangan Parkir Bawaslu Jalan MH Thamrin No 14, Kamis (27/6). “Alhamdulillah, kami sangat senang bisa diundang oleh DKPP untuk memperingati ulang tahun DKPP yang ke-1,” ungkap H. Amir Hasan Ketua yayasan Al-Furqon. “Ini adalah salah satu bentuk kepedulian

Banyaknya yang Dipecat Itu Otokritik

Jakarta, DKPP – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan bahwa banyaknya penyelenggara Pemilu yang dipecat itu bukan menandakan prestasi, melainkan sebagai otokritik kepada penyelenggara Pemilu. “Suatu ketika saya dan teman saya sedang berada di lobi. Teman saya menepuk pundak saya. Dia bilang, Ada mobil RFS, mobil pencabut nyawa lewat,” ujar Muhammad saat memberikan sambutan

Adhie Massardi: DKPP Lembaga Paling Penting di Republik Ini

Jakarta, DKPP-  Pengamat politik sekaligus Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Bersih Adhie M Massardi berpendapat bahwa kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi bagian penting di republik ini. Pasalnya, proses demokrasi di negara ini mekanismenya melalui Pemilu. “Kita semua tahu, hampir semua penyelenggara Pemilu (KPU) di negeri ini tidak benar. Dan selama ini belum

Jerry Sumampouw: Pengadilan Etik Tidak Permanen

Jakarta, DKPP-  Gagasan Pengadilan Etik yang diperkenalkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie mendapat berbagai tanggapan dari para pemerhati politik. Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw menilai gagasan Prof Jimly tersebut adalah wacana yang menarik dan harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat yang peduli dengan perbaikan moralitas di Indonesia. “Problem

Refly Harun : DKPP Harus Dipertahankan!

Jakarta,DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)  telah berusia satu tahun pada 12 Juni 2013 lalu, namun perayaannya diselenggarakan pada Kamis (27/6) tepat pada satu tahun pertama kalinya DKPP menggelar sidang. Refly Harun  salah seorang tamu undangan,  mengungkapkan seharusnya DKPP tidak diperlukan apabila penyelenggara Pemilu di Indonesia telah bekerja secara profesional. “DKPP tidak perlu ada

Sidang Pelanggaran Kode Etik KPU Murung Raya Digelar

Jakarta, DKPP – Hari ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyidang dugaan pelanggaran  kode etik KPU Kabupaten Murung Raya, sekitar pukul 10.00. Bertempat di ruang sidang DKPP, Jalan Thamrin No 14, agenda sidang pertama dengan menghadirkan keterangan pihak Teradu dan Pengadu. Ada pun sebagai Ketua Majelis Saut H Sirait dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini.    

Dualisme dalam Pilbup Murung Raya

Jakarta, DKPP- Ketua dan Anggota KPU Kab Murung Raya, Kalimantan Tengah, pada Selasa (26/6), menjalani sidang kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta. Mereka diadukan oleh bakal pasangan calon (paslon) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kab Murung Raya Rojikinnor dan M Setia Budi yang tidak diloloskan oleh Teradu. Melalui kuasa hukumnya, Syaiful

Ketua KPU Murung Raya: Verifikasi Tidak Terlambat

Jakarta, DKPP- Ketua KPU Murung Raya Karnedi didampingi 3 Anggota Rukmawansyah, Alponsius Djinu, dan Yulilis mengatakan bahwa yang mereka kerjakan sudah sesuai peraturan hukum yang berlaku. Apa yang dituduhkan Pengadu terkait verifikasi, menurut mereka verifikasi telah dilakukan sesuai tahapannya. “Verifikasi yang dianggap terlambat oleh Pengadu sebenarnya itu bukan verifikasi. Itu hanya klarifikasi kami yang sifatnya