Panel Majelis : Saksi Tidak Relevan!

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Selasa (9/7) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kota Bima, NTB. Sidang digelar pukul 14.00 WIB di Ruang Sidang DKPP Lantai 5  di Jl MH Thamrin 14 Jakarta. Sidang ini merupakan sidang kedua dengan agenda mendengarkan pokok

Wajah Penyelenggara Pemilu Bisa Dilihat di Persidangan DKPP

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini mengungkapkan ada fakta-fakta yang menarik saat persidangan di DKPP. “Wajah penyelenggara Pemilu bisa dilihat saat persidangan di DKPP,” ujarnya. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dan DKPP, di kompleks DPR RI Senin siang (8/7), sekitar pukul

Ada Jangan Ditiadakan, Tidak Ada Jangan Diada-adakan

Perkara yang Masuk Lebih Dari 317 *** Ada Jangan Ditiadakan, Tidak Ada Jangan Diada-adakan Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini menyampaikan bahwa perkara yang masuk ke DKPP itu bisa lebih dari 317 pengaduan. Itu terjadi bila  hanya sekedar pada laporan-laporan surat kaleng. “Setiap kasus yang dilaporkan kepada DKPP, kami

Teradu Akan Laporkan Pengadu

Jakarta, DKPP- Dalam sidang yang digelar DKPP Kemarin, (9/7), pihak Teradu Ketua dan Anggota KPU Kota Bima mengatakan akan memperkarakan pihak Pengadu atas nama Khaerudin yang merupakan anggota Panwaslu Kota Bima. “Jika diizinkan yang mulia, kami akan melaporkan pihak Pengadu atas nama Khaerudin, terkait pemberitaan quick count yang disiarkan melalui Bima TV dan radio Bima

Thamrin Strategis Untuk Graha Pemilu

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan, selain telah membangun tata kelola terpadu antarpenyelenggara Pemilu, pihaknya sudah menandatangani kerja sama membangun Graha Pemilu. Walau pun untuk kebijakan anggaran sekarang, tidak menguntungkan untuk ide ini.   Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dan DKPP, di

Birokrasi Mengalami Politisasi

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan penyelenggara Pemilu itu harus netral dan mandiri. Kelembagaan intitusi penyelenggara Pemilu yang berdiri sendiri pun harus tercermin dari dukungan staf. “Stafnya pun harus punya NIP (Nomor induk pegawai) sendiri. Dipastikan tidak boleh berpihak baik kiri maupun kanan,” jelas dia.    Nah, lanjut dia,

Pemilu 2014 Akan Lebih Baik

Jakarta, DKPP – Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengakui ada pihak-pihak yang menilai bahwa hasil Pemilu yang akan datang tidak akan jauh berbeda dengan hasil Pemilu sebelumnya. Hal tersebut karena mereka mengait-ngaitkan kasus yang ada sekarang dengan kasus Pemilu sebelumnya.   “Tapi saya optimis pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 akan lebih baik dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya.

DKPP RDP dengan Komisi II DPR

Jakarta,DKPP –  Hari ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRRI sekitar pukul 10.00. Agendanya, melaporkan satu tahun kinerja DKPP. Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie dan anggota Nur Hidayat Sardini, Ida Budhiati dan Saut H Sirait. Ada pun dari Komisi A, diantaranya dari unsur pimpinan

Ketua dan Anggota DKPP RDP dengan Komisi II DPRRI

Ketua dan Anggota DKPP RDP dengan Komisi II DPR RI Jakarta, DKPP – Pada Senin 8 Juli 2013 pukul 10.00 WIB, Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRRI, di Ruangan KK II, Senayan, Jakarta. Maksud dan tujuan pertemuan tersebut dalam rangka melaporkan hasil-hasil kinerja lembaga

DPR Mengapresiasi Kinerja DKPP

Jakarta, DKPP – Komisi II DPR RI mengapresiasi kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam setahun masa tugasnya. Terbukti dari 317 pengaduan yang diterima DKPP sebanyak 294 orang direhabilitasi, 82 orang diberi peringatan, dan 70 orang diberhentikan. Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunajar Sudarsa saat membacakan simpulan menyatakan bahwa kinerja DKPP dinilai efektif dalam