Ketua Majelis Menyarankan Tawakal

Jakarta, DKPP – Ketua majelis Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa DKPP menghormati keputusan yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu. Hal tersebut terkait pecoretan Selviana Sofyan Hosen sebagai bakal calon legislatif DPR dari PAN di Sumatera Barat I. Pasalnya, keputusan Bawaslu final dan mengikat. “DKPP tidak berhak mempermasalahkan keputusan yang telah dikeluarkan Bawaslu. Nah, sekarang kita diskusikan saja

KPU Maluku Tenggara Disidang

Jakarta, DKPP – Siang ini (23/07), sekitar pukul 13.00 akan digelar sidang dugaan pelanggaran  kode etik KPU Kabupaten Maluku Tenggara. Pihak pengadunya, Damrah Mamang, Suwardi Kalengkongan, Alimad Matdoan, yang merupakan kuasa hukum dari M Thaher Anubun. Ada pun pihak Teradu, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara, Yosep Renyaan, Semy Masreng, Maryam Renhoran. Pokok pengaduannya

Tiga Komisioner KPU Kab Maluku Tenggara Diperkarakan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Selasa 23/7 menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kab Maluku Tenggara. Sidang digelar pukul 13.00 WIB di Ruang Sidang DKPP Gedung Bawaslu lantai 5, Jl. MH. Thamrin No 14 Jakarta Pusat. Sidang ini merupakan sidang perdana dengan

Teradu 3 Orang, Majelis Dengarkan Alasan Pengadu

Jakarta, DKPP– Anggota majelis Nelson Simanjuntak meminta keterangan kepada pihak Pengadu mengenai jumlah anggota komisioner KPU Kabupaten Maluku Tenggara yang diadukan hanya tiga orang. Sementara dua komisioner lainnya tidak diperkarakan. “Kalau cuma tiga, dikhawatirkan akan menimbulkan syakwasangka (prasangka). Misalnya melindungi yang dua komisioner lainnya.  Dalam laporan pengaduan kan  tidak menyebutkan perbuatan orang per orang,” ujar

Hari ini Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Kode Etik Bawaslu

Jakarta, DKPP – Hari ini (23/07), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyidang dugaan pelanggaran kode etik Badan Pengawas Pemilu. Bertempat di ruang sidang DKPP, Jalan Thamrin No.14, sidang dimulai pukul 10.00. Pihak Pengadu, Didi Supriyanto sebagai kuasa hukum dari prinsipal, Selviana Sofyan Hosen. Dia merupakan mantan atlet olimpiade Indonesia cabang olah raga menembak. Ia mencalonkan

Sidang Perdana Caleg PAN Selviana

Jakarta, DKPP– Pengaduan Selviana Sofyan Hosen (bakal calon legislatif PAN) dengan Teradu Ketua dan Anggota Bawaslu RI hari ini (Selasa, 23/7) disidangkan. Pengadu diwakili oleh kuasa hukumnya, Didi Supriyanto. Sedangkan Teradu yang hadir adalah dua Anggota Bawaslu, yakni Endang Wihdaningtyas (divisi hukum) dan Daniel Zuchron (divisi pengawasan). Pengaduan mantan atlet menembak ini berawal dari putusan

DKPP dan Kejaksaan Agung Menandatangani Nota Kesepahaman

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menandatangani nota kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), hari ini (22/7) sekitar pukul 09.30. Bertempat di Ruang Sasana Pradana Kejaksaan, Kantor Kejagung, Jalan Sultan Hasanudin, penandatanganan dilakukan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie dan Jaksa Agung Basrief Arief. Penandatangan nota kesepahaman ini disaksikan seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi di Indonesia

DKPP Jalin Kerjasama Dengan Kejaksaan Agung

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormata Penyelenggara Pemilu resmi menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DKPP dengan Kejaksaan RI. Nota kesepahaman (MoU) tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie dan Jaksa Agung RI Basrief Arief, dengan dihadiri oleh Anggota DKPP Saut H Sirait, Valina

Peraturan Bersama Masuk Tahap Finalisasi

Jakarta, DKPP- Peraturan bersama antara DKPP, Bawaslu, dan KPU tentang Tata Laksana Penyelenggaraan Pemilu akhirnya masuk tahap finalisasi. Alotnya untuk menyepakati pasal demi pasal sudah ada titik temu. Para petinggi tiga lembaga bertemu kembali di Hotel Grand Sahid Jakarta pada Senin (22/7). Mereka adalah, dari DKPP Ketua Prof Jimly Asshiddiqie, Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat

NHS: Sidang Daerah Dibiayai DKPP

Makassar, DKPP- Jika Bawaslu Provinsi sudah bisa menerima pengaduan pelanggaran kode etik, maka akan banyak keuntungan bagi DKPP maupun Bawaslu Provinsi. Bagi DKPP, kata Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini atau akrab disapa NHS, akan terkurangi bebannya karena melimpahnya pengaduan. “Untuk Bawaslu provinsi, penerimaan pengaduan pasti akan memberikan banyak pelajaran. Termasuk, Saudara-saudara nanti diam-diam paham celah-celah