Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini menggelar sidang kedua dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab Jayawijaya, Papua. Sidang digelar di Ruang sidang DKPP lantai 5, Gedung Bawaslu Jl MH Thamrin No 14, Jakarta Pusat. Adapun agenda dalam sidang kedua ini yakni pemeriksaan bukti dan saksi yang diajukan.
Jakarta, DKPP– Paskalis Kossay Pengadu II yang memperkarakan Ketua dan Anggota KPU Kab Jayawijaya mengaku pihaknya digugurkan oleh para Teradu saat masa verifikasi. Pernyataan tersebut diungkapkan Paskalis dalam sidang kedua DKPP yang digelar hari ini, Selasa (24/9). “Dalam verifikais kami digugurkan, sedangkan dari pengadilan Jayapura mengabulkan aduan kami. Kami berkesimpulan bahwa KPU Jayawijaya tidak melakukan
Jakarta, DKPP- Sidang kedua perkara Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, Selasa (24/9), dengan agenda mendengarkan keterangan para Saksi. Ada tiga saksi yang dihadirkan oleh Pengadu Rivaldi, sebagai kuasa hukum dari Bop Paputungan. Ketiga Saksi adalah Irianto Mokoginta (sekretaris DPRD Kota Kotamobagu), Marsel Senduk (Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara), serta Nondy Tendean (Kepala Biro Pemerintahan dan
Lombok, DKPP –Sejak dibentuk hingga satu setengah tahun menjalankan tugasnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memroses pengaduan sebanyak 510 perkara. Dari angka sebesar itu direhabilitasi 315 orang, yang dikenakan sanksi teguran tertulis 101 orang, pemberhentian sementara 13 orang, dan pemberhentian tetap 98 orang. “Dengan banyaknya anggota penyelenggara Pemilu yang dikenakan sanksi, sudah semestinya apabila
Lombok, DKPP– Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Tugas DKPP hari kedua sesi siang dimulai pukul 13.30 WITA. Adapun materi pada sesi ini yakni “Tata cara melakukan pemeriksaan administrasi laporan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu”. Pada sesi ini para peserta diperkenalkan mengenai perbedaan barang bukti dan alat bukti, dengan narasumber Nur Said dari Bareskrim Polri. “Sebelumnya,
Lombok, DKPP- Salah satu tujuan bimbingan teknis (bimtek) tata cara pengaduan pelanggaran kode etik di Lombok adalah membekali Bawaslu Provinsi untuk menerima pengaduan. Ke depan, pengaduan tidak hanya diterima oleh DKPP, tapi bisa juga melalui Bawaslu provinsi jika pelanggaran dilakukan oleh Panwaslu atau KPU kabupaten/kota. “Yang bisa menerima pengaduan Bawaslu. KPU tidak bisa menerima. Akan
Lombok, DKPP– Sidang kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara umum diselenggarakan secara terbuka dengan prinsip cepat dan sederhana. Para pihak, baik Pengadu dan Teradu menjadi aktor utama, mereka yang harus melakukan pembuktian. Hal itu disampaikan oleh Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini saat menjadi narasumber sesi pembulatan dalam acara Bimbingan Teknis Tata Cara
Lombok, DKPP- Sesi pertama Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat (20/9) malam selain sesi membangun komitmen, juga diberi gambaran umum tentang rangkaian acara Bimtek. Ade Sukron Hanas, peneliti di Komite Pemilih Indonesia (TePI), menjadi fasilitator sesi ini. “Materi Bimtek ini selain
Lombok, DKPP– Setelah melewati acara Pembukaan, rangkaian acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dilanjutkan dengan acara inti, yakni penyampaian materi. Sesi pertama adalah Membangun Komitmen Belajar yang dilangsungkan pada Jumat (20/9) malam. Ada sekitar 25 peserta yang hadir dalam sesi ini. Mereka
Lombok, DKPP– Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar di Lombok memasuki hari kedua pada Sabtu, (21/9). Pada sesi pagi, peserta dipandu oleh fasilitator Rahmad Bagja dengan pokok bahasan “Kode etik Penyelenggara Pemilu sebagai fondasi dalam mewujudkan integritas Pemilu”. Adapun tujuan disampaikannya materi ini ialah untuk membangun pemahaman peserta mengenai