Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga ketiga dalam penyelenggaraan Pemilu. Tetapi DKPP tidak mengurusi tahapan Pemilu. “KPU melaksanakan tahapan Pemilu. Bawaslu mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu. Nah, DKPP mengawasi dua-duanya. Tetapi tidak ada kaitannya dengan teknis Pemilu. DKPP adalah lembaga yang hanya mengawasi etika dari penyelenggara Pemilu,” kata Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie
Medan, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengatakan, Pemilu 2014 harus lebih baik dari Pemilu sebelumnya. Untuk itu, penyelenggara Pemilu harus disiapkan dengan baik. “Selain itu, semua pihak juga harus siap,” ungkapnya saat orasi etika dalam acara pembukaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di JW Marriotts Hotel,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) tugas DKPP. Bertempat di JW Marriott Hotel, Jalan Putri Hijau, Medan, Sumatera Utara, acara tersebut dilaksanakan Kamis-Sabtu (17-19/10). Peserta undangan sosialisasi terdiri atas komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, ketua dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Ketua dan Anggota
Bogor, DKPP– Pada Kamis (10/10) malam, pimpinan tiga lembaga penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) mengadakan pertemuan di Hotel Lorin, Sentul, Bogor. Pertemuan tersebut membahas kelanjutan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang Tata Laksana Penyelenggaraan Pemilu. Hadir dalam acara tersebut Ketua
Jakarta, DKPP – Setelah, sidang Putusan KPU Lombok Barat, semakin bertambah penyelenggara Pemilu yang direhabilitasi. Dari sebelumnya, 353 sekarang ini sebanyak 358. “Ini menandakan bahwa tidak setiap penyelenggara Pemilu berakhir dengan pemecatan. Kami objektif dalam menilai perkara,” kata juru bicara sekaligus anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, Jumat (11/10). Namun pihaknya juga tidak segan untuk memberhentikan
Jakarta, DKPP– Hari kedua pertemuan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat (11/10) diisi dengan acara pematangan draf Peraturan DKPP tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Daerah. Dalam acara ini DKPP melibatkan elemen masyarakat yang tergabung dalam kelompok kerja (Pokja), seperti Kepolisan RI, LSM pegiat Pemilu, dan Staf Ahli Badan Legislatif DPR RI.
*** Sepanjang Mengikuti Keputusan Bawaslu Jakarta, DKPP – DKPP memutuskan, mengabulkan tuntutan Pengadu sepanjang mengikuti substansi Keputusan Sengketa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 11/VII/Berkas Permohonan/2013. DKPP memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lombok Barat untuk memulihkan hak Pengadu sesuai Keputusan Bawaslu Provinsi NTB Nomor: 11/VII/Berkas Permohonan/2013. Hal tersebut disampaikan saat sidang kode etik KPU Lombok Barat
Jakarta, DKPP– Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (10/10) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayawijaya, Papua. Mereka adalah Alexander Mauri, Esmon Walilo, Yenius Yare, dan Joy Markus Bukorsyom. “Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV, masing-masing
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberi ketetapan terhadap perkara Kab Mamasa. Ketetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Kamis (10/10). Hal ini karena para Teradu, yakni Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Mamasa tidak lagi menjabat sebagai Komisioner KPU Kab Mamasa. “Bahwa setelah sidang pemeriksaan dilakukan, masa jabatan para Teradu
Bogor, DKPP– Pertemuan pimpinan tiga lembaga penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, pada Kamis (10/10) malam menghasilkan lima poin kesepakatan. Lima poin itu dihasilkan saat membahas Finalisasi Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang Tata Laksana Penyelenggaraan Pemilihan Umum.