Ada 6 Kriteria Alat Bukti Versi DKPP

DKPP, Medan –  Peserta bimbingan teknik  mendapatkan pemahaman tentangan alat bukti versi KUHAP dan versi DKPP. Hal tersebut terungkap dalam sesi Tata Cara Melakukan Pemeriksaan Administrasi Laporan Pengaduan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Jumat (18/10). Fasilitator Imam Suhodo (Bareskrim Mabes Polri), dan narasumber Ida Budhiati Anggota DKPP eks officio KPU. Peserta dari acara Bimtek ini pesertanya

DKPP Tidak Mengadili Keputusan KPU dan Bawaslu

Medan, DKPP –  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga ketiga dalam penyelenggaraan Pemilu. Tetapi DKPP tidak mengurusi tahapan Pemilu.  “KPU melaksanakan tahapan Pemilu. Bawaslu mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu. Nah, DKPP mengawasi dua-duanya. Tetapi tidak  ada kaitannya dengan teknis Pemilu. DKPP adalah lembaga yang hanya mengawasi etika dari penyelenggara Pemilu,” kata Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie

Ketua DKPP: Pemilu 2014 Harus Lebih Baik

Medan, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengatakan, Pemilu 2014 harus lebih baik dari Pemilu sebelumnya. Untuk itu, penyelenggara Pemilu harus disiapkan dengan baik. “Selain itu,  semua pihak juga harus siap,” ungkapnya saat orasi etika dalam acara pembukaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di JW Marriotts Hotel,

Bimtek Medan, Membangun Komitmen Belajar

Medan, DKPP– Setelah melewati acara Pembukaan, rangkaian acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Medan, Sumatera Utara dilanjutkan dengan acara inti, yakni penyampaian materi. Sesi pertama adalah Membangun Komitmen Belajar yang dilangsungkan pada Kamis (17/10) malam. Ada sekitar 25 peserta yang hadir dalam sesi ini. Mereka adalah Anggota

Hakim Tidak Boleh Berurusan Langsung dengan Orang Berperkara

DKPP, Medan –  Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa hakim tidak boleh berurusan perkara langsung dengan orang berperkara. “Saya tidak pernah mau bertemu dengan orang berperkara. Ada gubernur yang minta waktu bertemu dengan saya. Saya tolak itu karena dia berperkara,” ungkapnya ketika disela oleh salah seorang peserta untuk menyerahkan laporan pengaduan

KPU Hapus 600 Ribu Data Ganda

Medan, DKPP – Ketua KPU Husni Kamil Manik berharap agar anggota KPU dan Bawaslu yang ada di daerah bertindak sesuai dengan kesantunan tata laku penyelenggara negara, tata laku penyelenggara Pemilu dan tata laku sebagai pelayan masyarakat.  Karena, KPU dan Bawaslu bisa menjadi objek pengaduan. “Kita harus siap menerima cemoohan atas prestasi yang didapatkan. Tidak boleh

DKPP Gelar Bimtek di Medan

Jakarta, DKPP –  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) tugas DKPP. Bertempat di JW Marriott Hotel, Jalan Putri Hijau, Medan, Sumatera Utara, acara tersebut dilaksanakan Kamis-Sabtu (17-19/10). Peserta undangan sosialisasi terdiri atas komisioner KPU dan  Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, ketua dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Ketua dan Anggota

Peraturan Tata Laksana Siap Dikonsultasikan

Bogor, DKPP– Pada Kamis (10/10) malam, pimpinan tiga lembaga penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) mengadakan pertemuan di Hotel Lorin, Sentul, Bogor. Pertemuan tersebut membahas kelanjutan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang Tata Laksana Penyelenggaraan Pemilu. Hadir dalam acara tersebut Ketua

Masih Banyak Penyelenggara Pemilu yang Direhab

Jakarta, DKPP – Setelah, sidang Putusan KPU Lombok Barat, semakin bertambah penyelenggara Pemilu yang direhabilitasi. Dari sebelumnya, 353 sekarang ini sebanyak 358. “Ini menandakan bahwa tidak setiap penyelenggara Pemilu berakhir dengan pemecatan. Kami objektif dalam menilai perkara,” kata juru bicara sekaligus anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, Jumat (11/10). Namun pihaknya juga tidak segan untuk memberhentikan

Pematangan Draf Peraturan Pemeriksaan di Daerah

Jakarta, DKPP– Hari kedua pertemuan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat (11/10) diisi dengan acara pematangan draf Peraturan DKPP tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Daerah. Dalam acara ini DKPP melibatkan elemen masyarakat yang tergabung dalam kelompok kerja (Pokja), seperti Kepolisan RI, LSM pegiat Pemilu, dan Staf Ahli Badan Legislatif DPR RI.