Kendala Teknis Alat Vidcon, Sidang KPU Kab Tapanuli Utara dan PPK Siborong-Borong Berlangsung Buka Tutup

Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang untuk perkara Nomor 92/DKPP-PKE-III/2014 dengan Teradu KPU Kab. Tapanuli Utara dan PPK Siborong-Borong, Rabu (28/5). Teradunya yaitu Rudulf Sirait, Kopman Pasaribu, Barisman Panggabean, Galumbang Hutagalung Junita Siregar (ketua dan anggota KPU Kab Tapanuli Utara) serta Roberton Sinaga, Lambas Toni Pasaribu, Supriadi Manalu, Richard S.P Hutasoit, dan Binsar

Tak Bagikan C1, KPU Kepulauan Mentawai Diduga Tidak Bimtek KPPS

Jakarta, DKPP– Sejumlah Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, diduga tidak pernah mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif 2104. Akibatnya, banyak hal yang tidak mereka ketahui terkait kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu. Hal tersebut terungkap dalam sidang pemeriksaan untuk perkara dengan Teradu

Cetak Biru Sistem Pemilu Serentak

Sawahlunto, DKPP – Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia sekarang ini mengalami perkembangan sangat dinamis. Banyak kelebihan dan kekurangan yang tentu menjadi catatan. Saya berharap berbagai kelemahan dari penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 yang dirasakan jauh dari prinsip-prinsip berdemokrasi yang baik itu menjadi bahan buat evaluasi dalam rangka membangunblue print atau cetak biru untuk penyelenggaraan pemilu di 2019 dan seterusnya.

Diduga Lakukan Pelanggaran Kode Etik, DKPP Pemeriksa 11 Penyelenggara Pemilu SulBar

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jum’at (30/5) memeriksa perkara Nomor 96/ DKPP-PKE-III/2014, aduan dari Caleg DPR RI PAN, Dirga Adhi Putra Sikarru yang didampingi oleh Thamrin selaku kuasa hukumnya. Pengadu melaporkan Usman Suhuria, Nurdin Pasokkori, Rehang, Adi Marwan, dan Mursalim selaku ketua dan anggota KPU Prov Sulbar dikarenakan tidak menindaklanjuti keberatan saksi dari

DKPP Akan Menggelar Lima Sidang

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar lima sidang dalam waktu yang berbeda, Jumat (30/5). Dua sidang dilaksanakan di ruang Sidang DKPP, satu sidang di kantor Bawaslu Provinsi, sisanya melalui video vonference.    Pukul 08.30 WIT (Waktu Indonesia Timur) sidang kode etik KPU Kab. Sorong Selatan, Sekretaris Kab.Sorong Selatan, Panwaslu Kab.Sorong Selatan dan Sekretaris Kab.Sorong Selatan

Sembilan Penyelenggara Pemilu di Sumba Barat Daya Disidang

Jakarta, DKPP– Hari ini, Senin (26/5) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyidangkan sembilan penyelenggara Pemilu di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Kesembilan penyelenggara Pemilu tersebut yakni Mathias Ndelo, Bernadus Dowa, Yosefina Tanggu Bore, Abdi H Dasing,  dan Paulus Oembu Rey, masing-masing ketua dan anggota KPU Kab Sumba Barat Daya. Selain itu, DKPP juga menyidangkan

Pengadu Tidak Hadir, Sidang Berlangsung Buka Tutup

Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pemeriksaan dengan nomor perkara 90/DKPP-PKE-III/2014 dengan Teradu KPU dan Panwaslu Kab Bangkalan Jatim, Rabu (28/5). Pemeriksaan digelar melalui video conference, yang diketuai oleh Saut Hamonangan Sirait di Jakarta sedangkan baik Teradu, Saksi, dan Pihak Terkait beserta Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yaitu Nugroho, Nunuk dan Sri Sugeng Sujatmiko berada

KPU Kab Karimun Minta Waktu Untuk Susun Jawaban

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan Teradu KPU Kab Karimun. Para Teradu dalam sidang pertama ini adalah Eko Purwandoko, Raja Anwar, Samsir dan Ahmad Sulton sebagai Teradu II, III, IV dan V. Dalam pemeriksaan yang berlangsung Senin (26/5), Teradu I atas nama Bambang Hermanto tidak diperiksa DKPP. Hal tersebut dikarenakan pada

Ketua Panwaslu Dairi Diadukan ke DKPP

Jakarta, DKPP – Majelis  Pemeriksa Daerah Provinsi Sumatera Utara menyidang Ketua Panwaslu Dairi Hotmanita Capah, Rabu (28-5). Dia diduga tidak menindaklanjuti laporan pengaduan.        Johnly Simarmata, Pengadu, mengatakan, pada 16 April dia datang ke kantor Panwaslu untuk mengadukan terkait adanya money politic. Pihaknya belum bisa menyerahkan alat bukti namun bisa mengajukan saksi. Bukan laporannya ditindaklanjuti, dia