Aktivitas

Perkembangan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 25 April s.d. 2 Mei 2014

Rilis Berita Perkembangan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 25  April s.d. 2 Mei 2014 Jakarta, DKPP â€” Selama antara 25 April hingga 2 Mei 2014 ini, Sekretariat DKPP telah menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebanyak 56 kasus. Setelah diverifikasi administrasi dan verifikasi materiel, dihasilkan: 37 kasus dinyatakan laik sidang, 12 kasus dinyatakan dismisal, dan

Perkembangan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 25 April s.d. 2 Mei 2014

Rilis Berita   Perkembangan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 25  April s.d. 2 Mei 2014     Jakarta, DKPP â€” Selama antara 25 April hingga 2 Mei 2014 ini, Sekretariat DKPP telah menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebanyak 56 kasus. Setelah diverifikasi administrasi dan verifikasi materiel, dihasilkan: 37 kasus dinyatakan laik sidang, 12 kasus

Besok DKPP Akan Gelar Dua Sidang di Aceh

Banda Aceh, DKPP- Besok, Rabu (7/5) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar dua sidang pelanggaran kode  etikpenyelenggara Pemilu yang melibatkan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di Aceh. Sidang pertama akan digelar pukul 10.00 WIB dengan perkara pelanggaran kode etik yang melibatkan anggota PPK Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan sidang kedua akan digelar pukul 13.30 WIB dengan

Sidang Perdana Lampung: Ada Pembagian Gula dalam Pilkada Lampung

Jakarta, DKPP– Sidang perdana untuk perkara Provinsi Lampung digelar hari ini (Selasa, 6/5) di ruang sidang DKPP, Jakarta. Teradu dalam perkara ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung Nazarudin, Ali Sidik, dan Fatikhatul Khoiriyah. Sedangkan Pengadu adalah Rakhmat Husein dkk dari Koalisi Rakyat Lampung untuk Pemilu Bersih. Perkara ini terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Lampung

Demi Suksesnya Pilpres, Prof Jimly Minta KPU dan Bawaslu Segera Menindak Anak Buahnya

Jakarta, DKPP– Karut-marutnya penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 tidak lepas dari banyaknya jajaran KPU dan Bawaslu yang bermasalah. Oleh karena itu, salah satu penyelesaian yang harus dilakukan adalah sesegera mungkin mengevaluasi kinerja mereka. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie meminta penyelesaian itu dilakukan secara bertingkat. Kalau yang bermasalah dari tingkat TPS sampai desa, penyelesaiannya

Majelis Daerah Gelar Dua Sidang

**** Ketua KPU Sarmi Laporkan Tiga Anggotanya Jakarta – DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar dua sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan Teradu anggota Panwaslu Paniai dan KPU Sarmi dalam waktu yang berbeda, Rabu (7/5). Lokasi sidang berlangsung di Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua. Sidang pertama akan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIT. Pengadu Markus Gobai

Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung Akan Hadapi Sidang DKPP

Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung Akan Hadapi Sidang DKPP Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Selasa (6/5) akan menggelar sidang perdana dengan Teradu Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung. Teradu atas nama Nazarudin, Ali Sidik, dan Fatikhatul Khoiriyah diadukan oleh Rakhmat Husein dari Koalisi Rakyat Lampung untuk Pemilu Bersih. Pengaduan

Ketua dan Tiga Anggota KPU Morowali Diberhentikan

Dibaca : 638

DKPP Bakal Mulai Banyak Sidang

Jakarta, DKPP â€“ Makin banyak kasus dugaan pelanggaran kode etik yang bakal disidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Paling tidak itulah hasil verifikasi berkas pengaduan yang masuk antara 28 April-1Mei 2014 sebanyak 19 kasus pengaduan. Setelah diverifikasi, dinyatakan 14 kasus naik sidang, 4 kasus dinyatakan dismissal, dan 1 belum memenuhi syarat. Demikian hasil verifikasi berkas pada Jumat (2/5) di

Tiga Penyelenggara Pemilu di Sumatera Utara Diperkarakan

Jakarta, DKPP– Pada Selasa (29/4) lalu, Erik Atrada Ritonga melaporkan Mulia Banurea (Ketua KPU Prov Sumatera Utara), Dewi Eilfriana (Ketua KPU Kab Tapanuli Tengah) dan Pohan Hutabarat (Ketua Panwaslu Kab Tapanuli Tengah) ke DKPP. Adapun pokok aduannya yakni menurut Pengadu telah terjadi penggelembungan suara terhadap salah satu Caleg atas nama Rufius H. Hutahuruk dari Partai