Papua, DKPP – Penetapan kursi anggota legislatif sejatinya berdasarkan perolehan suara kursi. Caleg yang mendapat suara terbanyak dan memenuhi kuota batas pembagian suara yang telah ditetapkan oleh peraturan. Namun lain dengan yang terjadi di KPU Mimika. Hal terungkap dalam sidang kode etik KPU Mimika, Sabtu (22/6). “Sebelum rapat pleno, ketua KPU menjanjikan pembagian kursi berdasarkan
Jakarta, DKPP – Bawaslu DKI Jakarta seharusnya segara menindaklanjuti setiap pengaduan dugaan pelanggaran pidana Pemilu. Akibat penundaan perkara sehingga laporannya. “Ada dugaan money politic yang dilakukan oleh salah seorang caleg Partai Gerindra. Sesuai dengan instruksi dari ketua pembina Partai Gerindra, setiap kecurangan atau money politic itu harus dilaporkan,†kata Relawan Gerindra Jakarta Utara Desah Liestyo, dalam sidang kode etik
Jakarta, DKPP- Sidang untuk perkara Provinsi Maluku kembali digelar hari ini (Senin, 23/6) di ruang sidang DKPP, Jakarta. Teradu yang merupakan Komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku kali ini menghadirkan tiga saksi, yakni Hamdi Jempot (Ketua Kantor Media Center KPU Maluku), Junus KP Tipka (saksi mandat PKPI), dan Daniel W Nirahua (saksi mandat DPD RI).
Jakarta, DKPP- Sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau, KPU dan Panwaslu Kota Pekanbaru digelar hari ini, Kamis (19/6). Para Teradu ini disangkakan telah membiarkan terjadinya penggelembungan suara. Namun dalam sidang kali ini, hanya dihadiri oleh Teradu dari KPU Kota Pekanbaru, sedangkan Teradu dari Bawaslu dan Panwaslu tidak
Jakarta, DKPP – Juatir Simbolon merasa kesal terhadap KPU dan Panwslu Samosir. Pasalnya, para Teradu dinilai tidak menghiraukan adanya kekeliruan dalam rekapitulasi. Demikian disampaikan dalam sidang kode etik Panwaslu dan KPU Samosir, Kamis (19/06). Sidang ini digelar melalui video confrence di Kejaksaan Agung dan Kajati Sumatera Utara. Selaku ketua majelis, Nur Hidayat Sardini. Teradu Ketua
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang delapan sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu KPU Sarmi dan Lanijaya dalam Tempat yang berbeda, Jumat (20/6). Pada pukul 14.00 WIT sidang KPU Sarmi di Polda Papua. Selaku TeraduBitsael Marau, Ferdianand F. Yawan, Marhun Lapoando, masing-masing sebagai ketua dan anggota. Pengadu, Moris Cerullo Muambai. Pengadu lainnya,
Jakarta, DKPP – Ketua dan Anggota KPU Padang Lawas diduga telah menggelembungkan suara dan pengalihan suara. Mereka pun tidak melakukan rekomendasi Panwaslu Padang Lawas untuk membuka dan melakukan penghitungan ulang di TPS 3, 4 dan 5 di dalam formulir C.1 dengan D.1. “Teradu telah menolak dengan mengeluarkan suara keputusan terkait dengan tindaklanjut terhadap perbaikan ulang
Jakarta, DKPP- Sidang pemeriksaan dari dua kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), yakni Kabupaten Nias dan Kabupaten Dairi, Rabu (18/6), tidak dihadiri oleh Pengadunya. Junius Ndraha (Pengadu dari Nias) dan John Simarmata (Pengadu Dairi), keduanya tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya. “Kami sudah melakukan pemanggilan, tapi tidak pernah tersambung. Untuk Pengadu dari Nias, dua hari lalu
Jakarta, KPU – KPU menggelar pertemuan dengan Bawaslu dan DKPP di Hotel Sultan, tadi malam, Selasa (17/06). Hadir dalam pertemuan tersebut dari KPU, Husni Kamil Manik, ketua, Ida Budhiati, anggota. Dari DKPP, Jimly Asshiddiqie, ketua, Prof Anna Erliyana, Valina Singka Subekti dan Saut H Sirait, masing-masing sebagai anggota. Sedangkan dari Bawaslu, Nasrullah, Nelson Simanjuntak dan Endang
Jakarta, DKPP – KPU Kab Seluma, Rabu (18/6) diperiksa DKPP melalui sidang video conference. Pemeriksaan tersebut berdasarkan laporan nomor 296/I-P/L-DKPP/2014 dan 297/I-P/L-DKPP/2014 oleh Pengadu yang bernama A.Salim caleg dari partai Demokrat dan Rosnaeni Abidin, caleg sekaligus ketua DPD partai Nasdem Kab Seluma. Dalam laporan Rosnaeni, Ketua dan anggota KPU Kab Seluma yang bernama Rosdi