Tim Advokasi Merah Putih Adukan Komisioner KPU dan Bawaslu

Jakarta, DKPP- Kubu pendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Prabowo-Hatta melalui Tim Advokasi Merah Putih untuk Perjuangan Keadilan, Kamis (24/7/2014), mengadukan Komisioner KPU dan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pengaduan mereka diterima langsung oleh Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini di kantor DKPP, Jakarta. Perwakilan mereka, Eggi Sudjana menyatakan, Ketua Bawaslu

DKPP Gelar Pertemuan Tripartit

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pertemuan tripartit di Ruang Rapat Pleno DKPP, Rabu (23/7). Dalam pertemuan tersebut yang hadir lengkap komisioner  KPU pimpinan Bawaslu dan ketua serta anggota DKPP. Dalam konferensi pers, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengatakan, pertemuan ini merupakan pertemuan rutin tripartit. Ada kalanya pertemuannya setiap sebulan sekali. Dalam pertemuan

Ketua DKPP: Semua Persoalan Dalam Pemilu Ada Mekanisme Penyelesaiannya

Jakarta, DKPP- Pernyataan calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto yang tidak akan mempercayai hasil penetapan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 membuat banyak pihak terkejut. Tak terkecuali Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie. “Sebagai ketua DKPP, saya prihatin terhadap pernyataan yang disampaikan oleh capres nomor urut 1 yang tidak akan mengikuti proses penetapan hasil

KPU DKI Jakarta Diadukan ke DKPP

Jakarta, DKPP â€“ Tim Kampanye Pilpres Pasangan Prabowo-Hatta Koalisi Merah Putih Provinsi DKI Jakarta melaporkan KPU DKI Jakarta, Senin (21/07). Pasalnya, KPU DKI Jakarta dinilai tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta. Laporan diterima oleh Kepala Biro Adminsitrasi DKPP Ahmad Khumadi dan Staf Administrasi Pengaduan DKPP Santo Gotia. Tim Kampanye Pilpres Pasangan Prabowo-Hatta Koalisi Merah Putih Provinsi

Sekretariat Bawaslu Mesti Menyediakan HP Speaker Phone

***Problematika Sidang Jarak Jauh Jakarta, DKPP – Tidak selamanya sidang melalui video conference berjalan lancar. Ada beberapa kendala yang sering dijumpai. Dan kendala-kendala ini kerap mengganggu jalannya persidangan.  Demikian disampaikan oleh Dr. Syopiansyah Jaya Putra, tenaga ahli DKPP, dalam sesi problematika sidang melalui jarak jauh (video conference) Bimbingan Teknis Peningkatan  Kapasitas Pelaksanaan Tugas DKPP Bagi

Nur Hidayat Sardini: Memberhentikan Orang Itu Tidak Enak

Jakarta, DKPP- Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini mengatakan, DKPP tidak asal-asalan dalam memberhentikan penyelenggara Pemilu. Tapi kalau memang sudah nyata-nyata melanggar kode etik, kata dia, DKPP tidak segan-segan memberhentikannya. Memberhentikan orang itu jangan kira enak. Seakan itu menjadi hobi kami. Itu mematikan perdata yang bersangkutan. Akan tetapi ada yang mengharuskan. Kami disumpah utk itu, kata

Setiap Pengaduan Mesti Langsung Diproses

Jakarta, DKPP- Bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Pelakasanaan Tugas DKPP Bagi Staf Pendukung Tim Pemeriksa Daerah di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (18/7) memasuki hari kedua. Acara dimulai pukul, 09.30.  Peserta sebanyak 66 orang dibagi menjadi dua kelas. Kelas pertama, mendapatkan materi teknis persidangan. Sedangkan kelas kedua, teknis pengaduan. Pemateri kelas pertama, anggota DKPP, Valina

Kepada 66 Staf Bawaslu Provinsi Jimly Tekankan Efisiensi Kerja

Jakarta, DKPP- Acara bimbingan teknis (bimtek) DKPP kepada 66 staf Bawaslu Provinsi di Hotel Sahid, Jakarta, resmi dibuka oleh Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie pada Kamis (17/7) malam. Jimly didampingi oleh empat Anggota DKPP, yakni Nur Hidayat Sardini, Saut H Sirait, Nelson Simanjuntak, dan Anna Erliyana. Dalam sambutannya, Jimly menekankan pentingnya efisiensi kerja. Menurutnya, 66 staf

Untuk Fasilitasi Sidang Daerah, DKPP Bimtek 66 Staf Bawaslu Provinsi

Jakarta, DKPP- Tahun Pemilu 2014 benar-benar membuat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kebanjiran perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu. Meskipun pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) sudah berlangsung tiga bulan lalu, akan tetapi sampai hari ini masih berlimpah pengaduan terkait pelaksanaan Pileg tersebut. Dari data Bagian Pengaduan dan Persidangan DKPP, jika dirata-rata