Jakarta, DKPP – Rizaldi Limpas, salah satu Pengadu dalam sidang kode etik DKPP menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membolehkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Menurutnya, keputusan itu telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu, khususnya terkait asas kepastian hukum. Meskipun keputusan itu didasarkan pada putusan Mahkamah
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (11/8/2014), kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Seperti sidang pertama, sidang kedua ini digelar di Ruang KH M Rasjidi, Kantor Kemenag RI, Jakarta. Ada tiga kelompok Pengadu dalam perkara ini. Pertama adalah dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 1 Prabowo-Hatta diwakili oleh Mahendradatta. Kedua,
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini (Jumat, 8/8/2014) menggelar sidang perdana untuk perkara terkait penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Sidang digelar di Ruang KH Rosidi, Gedung Kementerian Agama RI, Jakarta. Pada sidang kali ini sebanyak 11 perkara disidangkan secara bersamaan. Tujuh perkara diadukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor
Jakarta, DKPP – Sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, Jumat (8/8) di Ruang KH M Rasjidi, Kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin No.6 Jakarta dengan Teradu KPU dan Bawaslu RI dijaga ketat. Pengamanan dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari petugas kepolisian, ada sebanyak 700 personil gabungan dari
Jakarta, DKPP – komisioner KPU dan pimpinan Bawaslu hadir dalam sidang kode etik KPU dan Bawaslu RI yang digelar kali pertama, Jumat (8/8) di Ruang KH M Rasjidi, Kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin No.6 Jakarta. Teradu, Komisioner KPU yang hadir antara lain ketua Husni Kamil Manik didampingi anggota Hadar Navis Gumay, Arief Budiman, Sigit Pamungkas.
Jakarta, DKPP – Ketua Majelis DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk memperbaiki pokok-pokok aduannya. Sehingga diharapkan pada Senin 11/8 pekan depan tidak ada lagi perubahan. Kita harus memaklumi bahwa pengaduan ini disampaikan secara emosional. Sehingga belum terlalu teknis, katanya saat memimpin sidang kode etik KPU RI dan Bawaslu RI pada Jumat (8/8)
Jakarta, DKPP- Wawan Pribadi dari Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, mengadukan Ketua Panwaslu Sukoharjo Subakti kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Wawan menduga, Ketua Panwaslu tersebut telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu karena merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) Pilpres tanpa dasar yang tepat. “Rekomendasi PSU hanya didasarkan
Jakarta, DKPP- Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yakni Rorry Desrino Purnama dan Totok Hariyanto pada Jumat (8/8/2014) harus menghadap Majelis DKPP untuk menjalani sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Mereka diadukan oleh Mas Soeroso yang merupakan pimpinan cabang Relawan Partai Gerindra Banyuwangi. Dalam pengaduannya, Soeroso menyebut
Jakarta, DKPP- Pasca cuti bersama Idul Fitri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan untuk perkara yang berkaitan dengan Pileg, Kamis 7/8 pukul 10.00 WIB. Pemeriksaan yang berlangsung di ruang sidang DKPP ini, dipimpin langsung oleh Prof Jimly Asshiddiqie dan didampingi Tim Pemeriksa Daerah Wilayah Banten, yakni Pramono Ubaid dari unsur Bawaslu
Jakarta, DKPP- Ahmad Fachrudin anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta bersama sembilan Ketua PPS se- Jakarta Barat menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang digelar DKPP hari ini, Kamis (7/8). Kesepuluh Teradu tersebut dilaporkan oleh H. Masban, sala seorang Caleg DPRD Jakarta Barat dari Partai Golkar melalui kuasa hukumnya Syamsir SH.,MH. Sidang dipimpin oleh