Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya Diperingatkan

Jakarta, DKPP- Gustiar Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya mendapat Peringatan dari DKPP. Peringatan tersebut dijatuhkan DKPP pada sidang pembacaan putusan yang digelar hari ini, Jumat (16/1) di Ruang Sidang DKPP. “Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu atas nama Gustiar, S.Pd.I selaku Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya terhitung sejak dibacakannya Putusan ini,” demikian bunyi petikan amar

Komnas HAM Gelar Pertemuan dengan DKPP

Jakarta, DKPP – Terkait pelaksanaan Pilkada serentak yang rencananya akan digelar tahun ini, Komisi Nasional Hak Asasi Nasional (Komnas HAM) melakukan pertemuan dengan DKPP  Kamis (15/1). Kedatangan komisioner beserta staf Komnas HAM ini diterima langsung oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie bersama Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, Prof. Anna Erliyana, Ida Budhiati, dan Endang Wihdatiningtyas.

Endang Wihdatiningtyas Resmi Menjadi Anggota DKPP

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Rabu (14/1/2015) secara resmi melantik anggota barunya, Endang Wihdatiningtyas. Pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Ketua DKPP         Prof. Jimly Asshiddiqie di ruang sidang DKPP, Jakarta. Endang adalah anggota DKPP dari unsur Bawaslu. Melalui proses pergantian antar waktu (PAW), Endang menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh

Endang Menggantikan Nelson

*** PAW Anggota DKPP dari Unsur Bawaslu  Jakarta, DKPP â€“ Endang Wihdatiningtyas menggantikan Nelson Simanjuntak sebagai anggota DKPP dari unsur Bawaslu, Rabu (14/1). Endang akan bertugas hingga tahun 2017.  Menurut Juru Bicara DKPP Nur Hidayat Sardini, sebagaimana dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Pasal 109 ayat 4 huruf b yang menyatakan salah satu unsur DKPP adalah

Ketua DKPP Berikan Kuliah Umum tentang Peradilan Etik dan Etika Konstitusi

Medan, DKPP – “Dalam perkembangan dewasa ini, muncul banyak sekali ide pembentukan komisi-komisi negara yang berfungsi sebagai lembaga quasi atau semi-yudisial. Hal ini telah saya jelaskan lebih rinci dalam buku saya “Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi”. Hal ini dikatakan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Prima Indonesia, Medan di

KPU Paniai Diduga Ubah Perolehan Suara

Jakarta, DKPP – Rekapitulasi suara mestinya melalui rapat pleno. Selain itu pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan di ibu kota kabupaten. Namun tidak yang terjadi di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua. Yulius Degei, Yosef Degei, Yohanes Kudiai, Ottopianus Gobai menyampaikan pengaduannya, dalam sidang kode etik KPU Paniai melalui video conference Mabes Polri-Mapolda Papua, Rabu (7/1). Pihak Teradu Ham Nawipa, Pilipus Tenouye,

DKPP Gelar Rapat Konsolidasi Data

Jakarta, DKPP â€“ Sekretariat Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  (DKPP) menggelar rapat “Konsolidasi Data DKPP”, di Ruang Rapat Pleno DKPP, Gedung Bawaslu Lantai 5, Selasa (6/1).   Rapat ini diikuti oleh seluruh staf Sekretariat Biro DKPP, serta diketuai oleh Nur Hidayat Hidayat Sardini, anggota sekaligus juru bicara DKPP. Dalam rapat ini membahas bahan buku “Outlook DKPP

Kewenangan Panwas Sekarang Jauh Lebih Besar

Jakarta, DKPP â€“ Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  (DKPP) Nur Hidayat Sardini mengatakan bahwa kewenangan Bawaslu dan jajarannya pada Pemilu 2014 jauh lebih besar dibandingkan dengan pada Pemilu sebelum-sebelumnya. Kewenangan yang dimiliki saat ini adalah kewenangan penyelesaian sengketa. “Pada Pemilu 1999, 2004 atau 2009, Panwaslu diibaratkan hanya sekedar hakim garis sepak bola tapi  peranannya dihiraukan oleh penyelenggara Pemilu.

Ini Teknik yang Mesti Dimiliki Seorang Panwas

Jakarta, DKPP â€“ Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini  menyampaikan seorang Panitia Pengawas Pemilu itu mesti memiliki teknik-teknik seperti ini. Pertama, adalah penguasaan teknik hukum. Tidak semua anggota Panwas memiliki latar belakang ilmu hukum apalagi seorang praktisi hukum. “Untuk itu, pengetahuan tentang ilmu hukum itu  mesti dimiliki seorang Panwas,” katanya saat menjadi narasumber Evaluasi Penangangan Pelanggaran

Ketua KPU Melawi Dicopot, Dua Anggota Diberhentikan

Jakarta, DKPP â€“ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi kepada Yovinus berupa pencopotan selaku ketua KPU Melawi, Teradu I. DKPP juga menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Lengson Kana dan Hutapiadi, masing-masing sebagai anggota KPU Kabupaten Melawai, Teradu II dan IV. “DKPP memerintahkan kepada KPU Kabupaten Melawi untuk melaksanakan rapat pleno pergantian Ketua KPU Kabupaten